jaminan sosial indonesia

BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

x

Login

Lupa Password

BPJS > ASET DAN LIABILITAS > INVESTASI

INVESTASI

BPJS berwewenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang.  Investasi bertujuan untuk pengembangan aset BPJS dan aset DJS. 

Ketentuan investasi dana jaminan sosial adalah sebagai berikut:

  1. Menerapkan manajemen risiko (Pasal 29 ayat (1) PP No. 87 Tahun 2013 dan Pasal 33 ayat (1) PP No. 99 Tahun 2013).
  2. Mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.(Pasal 11b UU No. 24 Tahun 2011)
  3. Pengembangan aset DJS wajib memperhatikan karakter kewajiban dari program jaminan sosial yang dikelola (Pasal 34 ayat (1) PP 99 No. 2013).
  4. Instrumen investasi aset BPJS dibatasi pada  instrumen investasi pasar uang, pasar modal, dan investasi langsung (Pasal 20 ayat (5) PP No. 87 Tahun 2013).
  5. Penempatan dana dibatasi pada instrumen investasi dalam negeri. (Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) PP 99 No. 2013).
  6. BPJS dilarang berinvestasi berupa surat utang korporasi dan saham yang emitennya merupakan badan hukum asing (Pasal 28 PP No. 87 Tahun 2013 dan Pasal 32 PP No. 99 Tahun 2013).
  7. Bila terjadi jumlah investasi melebihi batasan yang ditentukan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai surat berharga, BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan tersebut (Pasal 31 ayat (1) PP No. 87 Tahun 2013).
  8. BPJS Kesehatan wajib menyesuaikan jumlah investasi bila jumlah investasi melebihi batasan yang ditentukan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. (Pasal 31 ayat (2) PP No. 87 Tahun 2013).
  9. BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan jumlah investasi bila jumlah investasi melebihi batasan surat berharga paling lama 1 tahun (PP 99 No. 2013 Pasal 26).

BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan jenis investasi yang berasal dari pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2013 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kecuali obligasi korporasi dapat dimiliki sampai dengan jatuh tempo (Pasal 63 PP 99 No. 2013).

Instrumen Investasi

Tabel di bawah ini memaparkan instrumen investasi dan batasannya (Pasal 25 ayat (1) PP No. 87 Tahun 2013 dan Pasal 29 ayat (1) PP No. 99 Tahun 2013).

 

Instrumen

Batasan Tertinggi

BPJS Kes

BPJS Naker

Deposito berjangka

15%

15%

Surat utang korporasi tercatat & diperjualbelikan di Bursa Efek

5% /emiten
50% total investasi

5% /emiten
50% total investasi

Saham tercatat di Bursa Efek

5% /emiten
50% total investasi

5% /emiten
50% total investasi

Reksadana

15% jumlah investasi/manajer investasi
50% total investasi

15% jumlah investasi/manajer investasi
50% total investasi

Efek beragun aset

10% jumlah investasi/manajer investasi
50% total investasi

10% jumlah investasi/manajer investasi
50% total investasi

Real estate

10% jumlah investasi/manajer investasi
20% total investasi

10% jumlah investasi/manajer investasi
20% total investasi

Repurchase agreement

Tidak ada

2% jumlah investasi/counterpart
5% total investasi

Penyertaan langsung

1% jumlah investasi/pihak
5% total investasi

1% jumlah investasi/pihak
5% total investasi

Tanah, bangunan, tanah dan bangunan

5% total investasi

5% total investasi

BPJS KESEHATAN

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS…