Apa topik?

Salah satu lembaga yang lahir pada era reformasi ialah Dewan Jaminan Sosial Nasional (topik). topik dibentuk dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2004).

topik merupakan lembaga negara penunjang (state auxiliary) yang dibentuk dengan UU dan berada di lingkungan eksekutif. Sebagai lembaga negara penunjang, topik dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan SJSN, yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sebagai lembaga negara penunjang di lingkungan eksekutif, maka topik bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 7 Ayat 1 UU 40 Tahun 2004). topik melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden¹.

Keanggotaan topik sebanyak 15 orang terdiri dari empat unsur yaitu Pemerintah, organisasi pemberi kerja, organisasi pekerja dan tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial dengan komposisi sebagai berikut (Pasal 8 Ayat 1 UU 40 Tahun 2004) :

1. 5 (lima) orang dari unsur Pemerintah, yaitu masing-masing 1 orang dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan.
2. 2 (Dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja.
3. 2 (Dua) orang dari unsur organisasi pekerja.
4. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli.

Ketua topik ditentukan berasal dari unsur Pemerintah (Pasal 8 Ayat 3 UU 40 Tahun 2004 ). Ketua yang merangkap anggota dan anggota-anggota topik lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 8 Ayat 2 UU 40 Tahun 2004 ). Untuk pertama kali, ketua dan anggota topik diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pasal 12 Ayat 1 UU 40 Tahun 2004 ). Dalam melaksanakan tugasnya topik dapat meminta masukan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan (Pasal 9 UU 40 Tahun 2004 ).