jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Regulasi > TKA

TKA

Peserta program jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN).
 
Hingga November 2016 tidak ada peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur kepesertaan Tenaga Kerja Asing. 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Kerja Asing 

Aturan kepesertaan bagi Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya berlaku bagi Tenaga Kerja Asing. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP No. 12 Tahun 2013, yang menentukan bahwa Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
  1. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
  2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan (Pasal 4 ayat (6) Perpres No. 12 Taun 2013).
 

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Asing

Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP). Dari Keempat program tersebut, Tenaga Kerja Asing hanya terkait tiga program, Kepesertaan program JP bagi Tenaga Kerja Asing tidak diatur.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta termasuk orang asing yang dimaksud adalah Tenaga Kerja Asing Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Pasal 5 ayat 1  huruf a jo. ayat (2) huruf c  PP No. 44 Tahun 2015)

2. Jaminan Hari Tua bagi Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015, Pasal 1 angka 3 menyebutkan Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Peserta termasuk orang asing yang dimaksud adalah Tenaga Kerja Asing Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara. (Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf c).
Peserta Tenaga Kerja Asing yang meninggal kan Indonesia untuk selama-lamanya manfaat JHT diberikan kepada Peserta yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (6) PP No. 46 Tahun 2015)

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…