jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

SJSN - Regulasi

Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional membentang luas, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan BPJS Kesehatan, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Lembaga terkait lainnya.

Seluruh peraturan tersebut dapat dibaca di halaman regulasi jamsosidonesia. Setiap peraturan disertai ringkasan untuk memudahkan penelusuran isi, asal pendelegasian, dan peraturan pelaksanaannya.

Penyimpanan peraturan perundang-undangan dalam website ini dikemas secara padat, dan dikelompokkan secara tematik. Selain itu, halaman regulasi SJSN juga menyajikan catatan penting sejarah SJSN. Selamat berselancar, bersama jamsosindonesia paham Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

Terbaru dari Regulasi

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Berikut daftar pengujian…

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…