jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

JAMINAN PENSIUN

PENGERTIAN

Program Jaminan Pensiun disingkat Program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena Peserta mencapai usia tua (Pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.

Sumber: Naskah Akademik SJSN

KARAKTERISTIK

Karakteristik Program Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut:

  1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti.
    • Asuransi sosial Prinsip tabungan wajib diberlakukan dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang tidak memenuhi batas minimal jangka waktu pembayaran iuran saat memasuki masa pensiun. Pekerja ini mendapatkan uang tunai sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya saat berhenti bekerja.
    • Manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima Peserta.Tujuan penyelenggaraan adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat Peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
  2. Kepesertaan Perorangan.
  3. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan

Sumber: Pasal 39 ayat (1), (2), Pasal 39 ayat (3) dan Penjelasannya, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004.

KELEMBAGAAN

Program Jaminan Pensiun diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004). Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 di bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, Jaminan Pensiun, dan jaminan hari tua.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. Hubungan antar lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tata cara hubungan antar lembaga tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sumber: Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2011.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

KEPESERTAAN

Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta terdiri atas:

  1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
  2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Kepesertaan berlaku sejak Pekerja terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya sekaligus.

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

Sumber: (Pasal 40 UU No. 40 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (1),  Pasal 3 ayat (1) dan (4) PP No. 45 Tahun 2015)

PENDAFTARAN

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja yang baru wajib didaftarkan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pekerja mulai bekerja.

Pemberi Kerja wajib memungut dan menyetor Iuran yang menjadi kewajibannya dan membayar Iuran yang menjadi kewajibannya.

Setelah Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya tersebut, BPJS Ketenagakerjaan wajib:

  • menerbitkan nomor kepesertaan bagi Pekerja paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Iuran pertama dibayar lunas. Apabila BPJS Ketenagakerjaan tidak menerbitkan nomor kepesertaan, maka bukti pembayaran Iuran digunakan sebagai bukti kepesertaan.
  • memberikan kartu kepesertaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor kepesertaan diterbitkan.
  • menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan seluruh Pekerjanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), (2), (3), Pasal 8 PP No. 45 Tahun 2015.

Ketentuan Apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara Lalai Mendaftarkan Pekerjanya:

Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri kepada BPJS Ketenagakerjan, dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

  1. perjanjian kerja,

  2. surat keputusan pengangkatan, atau

  3. bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja;

  4. Kartu Tanda Penduduk; dan

  5. Kartu Keluarga.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan.

Verifikasi tersebut membuktikan Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan, Pemberi Kerja dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) PP No. 45 Tahun 2015.

PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja. Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan perubahan data kepesertaan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima dari Peserta.

Apabila perubahan tersebut terjadi saat Peserta tidak bekerja, Peserta menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan konfirmasi pencatatan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja atau Peserta (Apabila perubahan tersebut terjadi saat Peserta tidak bekerja), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan perubahan data kepesertaan diterima lengkap dan benar. Pemberian konfirmasi paling sedikit dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya. Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.

Apablia terjadi perubahan Data Upah, jumlah pekerja, alamat kantor, dan data lainnya, Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan data.

Pelaporan perubahan data kepesertaan dan pemberian konfirmasi pencatatan perubahan data kepesertaan diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 (1), (2), Pasal 12, Pasal 14 PP No.45 Tahun 2015.

IURAN

Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% dari upah per bulan wajib dibayarkan setiap bulan. Besar iuran tersebut ditanggung bersama antara pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pekerja menanggung 1% dari upah, sedang Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 2%.

Besaran Iuran tersebut dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan dengan batas paling tinggi dasar perhitungan iuran pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000,-.

Dasar perhitungan iuran tersebut akan disesuaikan setiap tahun dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.

Berdasarkan Sosialisasi Ketentuan  Batasan Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun (JP) Tahun 2016 , maka mulai mulai Bulan Maret 2016, batas tertinggi upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran JP adalah sebesar Rp 7.335.300,- per bulan. Rincian penghitungan dapat dilihat di sini.

Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Sumber: Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 29 ayat (1), (2), (3) PP No. 45 Tahun 2015).

MANFAAT

Manfaat

Manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan.  Penerima manfaat adalah:

  1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT), yaitu berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal duni.
  2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC), yaitu berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.
  3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD), yaitu berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta: (a) meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau; (b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.
  4. Manfaat Pensiun Anak (MPA), yaitu berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta: (a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau; (b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau; (c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.
  5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT), yaitu manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.
  6. Manfaat Lumpsum, yaitu peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila: (a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun; (b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%; (c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.
  7. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut: (a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan (b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
  8. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
  9. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
  10. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
  11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

Pembayaran Manfaat

Dibayarkan berkala setiap bulan setelah mengiur minimal 15 tahun. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,00 dan paling banyak sebesar Rp. 3.600.000,00 untuk setiap bulan. Besaran manfaat pensiun tersebut disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan Sosialisasi Ketentuan  Batasan Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun (JP) Tahun 2016 , maka mulai mulai Bulan Maret 2016, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp 310.050,- per bulan dan paling banyak sebesar Rp 3.720.600,- per bulan. Rincian penghitungan dapat dilihat di sini.

Lebih lanjut, Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat diatur dengan Peraturan Menteri.

Sumber: Pasal 42 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004), Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Pasal 27 PP No. 45 Tahun 2015

gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren