jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

JAMINAN KEMATIAN

PENGERTIAN

Program Jaminan Kematian disingkat Program JKM tidak dijelaskan secara tegas baik dalam UU No. 40 Tahun 2004 maupun dalam Naskah Akademik.

Di dalam Naskah Akademik SJSN hanya dijelaskan santunan kematian, dengan definisi sebagai berikut:

"Santunan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap progam jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat Peserta meninggal dunia." (Naskah Akademik UU No. 40 Tahun 2004)"

Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 44 Tahun 2015, Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

KARAKTERISTIK

Karakteristik Program Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

  1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 
  2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang meninggal dunia. 
  3. Kepesertaan perorangan.
  4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus. 

Sumber: Pasal 43 ayat (1), (2), Pasal 43 ayat (2), dan  (Pasal 45 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004.

KELEMBAGAAN

Program JHT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Sumber: Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Kepesertaan

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta terdiri dari:

  1. Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; meliputi:
    1. Pekerja pada perusahaan;
    2. Pekerja pada orang perseorangan; dan
    3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
  2. Peserta bukan penerima upah:
    1. Pemberi Kerja;
    2. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
    3. Pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima upah.

Sumber: Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (2), (3) PP No. 44 Tahun 2015.

Tata Cara Pendaftaran

Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pemberi Kerja menyerahkan formulir pendaftaran berisi data, data diri dan pekerja beserta naggota keluarganya.  Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaan mulai berlaku sejak BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan nomor kepesertaan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima BPJS.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima , BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja dan seluruh Pekerja.

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta.

Ketentuan Bagi Peserta yang Pindah Tempat Kerja:

Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru. Pemberi Kerja wajib meneruskan kepesertaan pekerja barunya tersebut.

Apabila Pemberi Kerja belum melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan Apabila Terjadi Perubahan Data:

Perubahan Data Peserta

Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja. Pemberi Kerja setelah menerima perubahan data, wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima.

Perubahan Data Upah, Jumlah Pekerja, Alamat Kantor, dan Data Lainnya

Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Ketentuan Apabila Pemberi Kerja Lalai Mendaftarkan Pekerjanya:

Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan, dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan, disertai lampiran berikut:

  1. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh;
  2. Kartu Tanda Penduduk; dan
  3. Kartu Keluarga.

BPJS Ketenagakerjaan memverifikasinya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan Pekerja. Berdasarkan verifikasi ini apabila Pemberi Kerja terbukti lalai, Pemberi Kerja wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib mengeluarkan nomor kepesertaan dan sejak itu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku.

Apabila Pemberi Kerja belum membayar Iuran pertama secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja wajib membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 44 Tahun 2015.

Sumber: Pasal 6 sd. Pasal 10 PP No. 44 Tahun 2015.

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Peserta bukan penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Apabila memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran. BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas, dan sejak itu Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku.

BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas. Paling lama 3 (tiga) hari kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan Kartu Peserta tersebut secara langsung kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

Ketentuan Dalam Hal Terjadi Perubahan Data Peserta:

Perubahan data meliputi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan.  Peserta wajib menyampaikan perubahan tersebut secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Peserta dapat menyampaikan perubahan tersebut secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk.

Sumber: Pasal 11, 12, dan Pasal 13 PP No. 44 Tahun 2015.

Iuran

Bagi Pekerja Penerima Upah

Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan, dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Iuran tersebut dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pedungkung seluruh pekerja dan dirinya. Apabila tanggal 15 tersebut hari libur, maka dibayarkan pada hari berikutnya.

Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% (dua Persen) per bulan dari iuran yang seharusnya dibayarkan.

Sumber: Pasal 18 ayat (1), (2) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015.

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Sumber: Pasal 20 ayat (3) PP No. 44 Tahun 2015.

Manfaat dan Pemberian Manfaat

Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris, yaitu:

  1. janda, duda, atau anak;
  2. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
    1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
    2. saudara kandung;
    3. mertua;
    4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
    5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris, berupa hak atas:

  1. santunan sekaligus Rp. 16.200.000,-
  2. santunan berkala 24 x Rp. 200.000,- = Rp4.800.000,-
  3. biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,-
  4. beasiswa pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,- diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.

Manfaat JKN untuk peserta bukan penerima upah adalah biaya pemakaman dan santunan berkala.

Pembayaran manfaat JKM wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM, dengan dilampirkan:

  1. surat keterangan kematian,
  2. surat keterangan ahli waris, dan
  3. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan. (Pasal 40 ayat (2) PP No. 44 tahun 2015)

Sedangkan Pemberi Kerja yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan apabila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM.

Sumber: Pasal 34 dan Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015.

Ketentuan Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang Tidak Mengikutsertakan Pekerjanya:

Bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JKM, apabila terjadi risiko kematian pekerjanya wajib membayarkan hak Pekerja tersebut.

Sumber: Pasal 35 ayat (1) PP No. 44 tahun 2015.