jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

PENGERTIAN 2

Program Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan  pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

Sumber: Naskah Akademik SJSN.

KARAKTERISTIK

Karakteristik Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

  1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
  2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin pemberian manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Kepesertaan perorangan.
  3. Manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan uang tunai untuk pekerja yang mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia.

Sumber: Pasal 29 ayat (1), (2), dan Pasal 31 ayat (1), (2) UU No. 40 Tahun 2004.

KELEMBAGAAN

  1. Program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang.
  2. Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih menunggu penetapan RUU BPJS.

Sumber: Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

KEPESERTAAN

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Terdiri dari:

Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; meliputi:

  1. Pekerja pada perusahaan;
  2. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Peserta bukan penerima upah:

  1. Pemberi Kerja;
  2. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  3. Pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima upah. 

Peserta penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan termasuk JKK yang didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan. Sementara untuk peserta bukan penerima upah dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Peserta bukan penerima upah juga dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (2), (3) PP N0. 44 Tahun 2015. 

BESARAN IURAN

Bagi Peserta Penerima Upah

Iuran JKK dibayarkan oleh pemberi kerja (bagi peserta penerima upah)  yang dibayarkan tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada table sebagai berikut:

Rincian tingkat risiko di atas diatur dalam Lampiran I PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Iuran JKK bagi peserta Bukan Penerima Upah adalah sebesar 1% yang dipotong berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan yang ditetapkan dalam Lampiran II PP No. 44 Tahun 2015. Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

Sumber: Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), (3) PP No. 44 Tahun 2015.

MANFAAT

Manfaat JKK diatur dalam Lampiran III PP No. 44 Tahun 2015. Manfaat JKK terbagi dalam beberapa kelompok yaitu:

Pelayanan Kesehatan (Perawatan dan Pengobatan)

Santunan Berbentuk Uang

Manfaat Lainnya

 

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Manfaat JKK untuk Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pemberi Kerja menyerahkan formulir pendaftaran berisi data, data diri dan pekerja beserta anggota keluarganya.  Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kepesertaan mulai berlaku sejak BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan nomor kepesertaan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima BPJS.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima , BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja dan seluruh Pekerja.

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta.

Ketentuan Bagi Peserta yang Pindah Tempat Kerja:

Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru. Pemberi Kerja wajib meneruskan kepesertaan pekerja barunya tersebut.

Apabila Pemberi Kerja belum melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan Apabila Terjadi Perubahan Data:

Perubahan Data Peserta

Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja. Pemberi Kerja setelah menerima perubahan data, wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima.

Perubahan Data Upah, Jumlah Pekerja, Alamat Kantor, dan Data Lainnya

Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Ketentuan Apabila Pemberi Kerja Lalai Mendaftarkan Pekerjanya:

Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan, dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan, disertai lampiran berikut:

  1. Perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh;
  2. Kartu Tanda Penduduk; dan
  3. Kartu Keluarga.

BPJS Ketenagakerjaan memverifikasinya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan Pekerja. Berdasarkan verifikasi ini apabila Pemberi Kerja terbukti lalai, Pemberi Kerja wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib mengeluarkan nomor kepesertaan dan sejak itu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku.

Apabila Pemberi Kerja belum membayar Iuran pertama secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja wajib membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 44 Tahun 2015.

Sumber: Pasal 6 sd. Pasal 10 PP No. 44 Tahun 2015.

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Peserta bukan penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Apabila memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran. BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas, dan sejak itu Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku.

BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas. Paling lama 3 (tiga) hari kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan Kartu Peserta tersebut secara langsung kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

Ketentuan dalam Hal Terjadi Perubahan Data Peserta:

Perubahan data meliputi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan.  Peserta wajib menyampaikan perubahan tersebut secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Peserta dapat menyampaikan perubahan tersebut secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk.

Sumber: Pasal 11, 12, dan Pasal 13 PP No. 44 Tahun 2015.

 

frisuren papierquotes.com beylikdüzü escort brazzers german sexfilme bahçeşehir escort beylikdüzü escort tipobet giris