x

Login

Lupa Password

PraSJSN > Jamkesmas > Regulasi

Regulasi JAMKESMAS

Jaminan Sosial Masyarakat (JAMKESMAS) adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin /JPKMM atau lebih dikenal dengan program ASKESKIN yang diselenggarakan pada tahun 2005-2007.

Perubahan mendasar penyelenggaraan dari Program ASKESKIN ke Program JAMKESMAS didasari atas pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akutabilitas penyelenggaraan program.

Perubahan meliputi:

  • pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara

  • penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit

  • penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit

  • pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, serta

  • penugasan PT Askes (Persero) untuk melaksanakan pengelolaan kepesertaan

 

1. Landasan Filosofis

Program JAMKESMAS sebagai kelanjutan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin atau dikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) diselenggarakan sejak Agenda 100 Hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu untuk mengatasi hambatan dan kendala akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin.

Kebijakan JAMKESMAS/ASKESKIN dilaksanakan untuk memenuhi hak dasar setiap individu/semua warga negara termasuk masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini merujuk pada Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H.

Lebih lanjut, Program JAMKESMAS diselenggarakan untuk:

  • Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang melaksanakan program Jamkesmas.

  • Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar dan terkendali mutu dan biayanya.

  • Terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Kebijakan JAMKESEMAS/ASKESKIN diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu selama masa transisi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).  Selanjutnya, penyelenggaraan akan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU SJSN.

 

2. Landasan Yuridis

Keputusan Menteri Kesehatan No. SK No. 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. 

Peraturan Perundangan Terkait

  • Undang-Undang Dasar 1945:

  1. Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

  2. Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

  • Pendanaan dan Pengelolaan Dana:

  1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

  2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lemb. Negara Nomor 4355)

  3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

  4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

  5. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920)

  6. UU No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920)

    • PerMen Keuangan No. 134/PMK.6/2005tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    • PerMen Keuangan No. 91/PMK.06/2007tentang Bagan Akun Standar

  • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan:

    1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)

    2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

    3. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4431)

      • PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

    4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844)

      • PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

      • PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

    5. PerPres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006

    6. PerMen Kesehatan No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/XII/2007

 

3. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan Program JAMKESMAS diatur dengan:

a. Tahun 2013

  • Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013.
  • Penyelenggaraan JAMKESMAS Tahun 2013 diatur lebih lanjut dengan:
  1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 140/MENKES/SK/III/2013  tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 010/Menkes/SK/I/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jamkesmas Tahun 2013
  3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan RI No. HK.02.03/I/0395/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013
  4. Surat Edaran No. 149 Tahun 2013 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013
  5. Surat Edaran No. HK.03.03/X/573/2013 tentang Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013

b. Tahun 2012

  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012 (berdasarkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar JAMKESMAS No. 2581/Menkes/Per/XII/2011)
  • Penyelenggaraan JAMKESMAS Tahun 2012 diatur lebih lanjut dengan:
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 052/Menkes/SK/II/2012 Tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 053/Menkes/SK/II/2012 Tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 173/Menkes/SK/V/2012 Tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.03.05/I/431/12 Tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kab/Kota Tahun Anggaran 2012
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.03.05/I/861/12 Tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kab/Kota Tahun Anggaran 2012
  7. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK 03.05/1524/2012 tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 233/Menkes/SK/VII/2012 tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jamkesmas Tahun 2012
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 382/Menkes/SK/XI/2012 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jamkesmas Tahun 2012

c. Tahun 2011

  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011, memuat:
  1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  2. Ketentuan untuk memberlakukan Pemberlakuan INA-CBGs untuk klaim pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas sejak akhir tahun 2010.
  3. Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan No. 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Tahun 2010
  • Penyelenggaraan JAMKESMAS Tahun 2011 diatur lebih lanjut dengan:
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 325/Menkes/SK/II/2011 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1036/Menkes/SK/V/2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1783/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1937/Menkes/SK/IX/2011 tentang Penerima Dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011

d. Tahun 2010

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, memuat:

  1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

  2. Ketentuan untuk memberlakukan INA-DRG Versi 1.6 untuk klaim pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas sejak 1 Maret 2010.

  3. Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/MENKES/PER/III/2010Tentang Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK) TAHUN 2010, memuat:

  1. Daftar Penerima Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010 beserta besarannya

  2. Dana Bantuan Sosial diperuntukkan bagi dukungan operasional pelayanan kesehatan primer, baik di Puskesmas maupun kunjungan ke lokasi sasaran berupa kegiatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di DTPK.

  3. Bantuan Sosial diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

  4. Tatacara Pengelolaan Bantuan Sosial mengikuti Petunjuk Teknis

  5. Petunjuk Teknis digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial.

  6. Dana Bantuan Sosial bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 307/MENKES/PER/V/2009 Tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, memuat:

    1. Bentuk bantuan

    2. Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan

    3. Penggunaan bantuan

    4. Pelaporan

    5. Mulai berlaku sejak 25 Mei 2009

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Serta Rumah Tahanan Negara, memuat:

  1. Petunjuk Teknis dan ketentuan untuk berpedoman pada KepMenKes No. 316/Menkes/SK/V/2009

  2. Mulai berlaku sejak 23 Desember 2009

e. Tahun 2009      

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009, memuat:

    1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

    2. Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009

    3. Mulai berlaku sejak 1 Januari 2009.

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 307/MENKES/PER/V/2009 Tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, memuat:

    1. Bentuk bantuan

    2. Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan

    3. Penggunaan bantuan

    4. Pelaporan

    5. Mulai berlaku sejak 25 Mei 2009

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Serta Rumah Tahanan Negara, memuat:

    1. Petunjuk Teknis dan ketentuan untuk berpedoman pada KepMenKes No. 316/Menkes/SK/V/2009

    2. Mulai berlaku sejak 23 Desember 2009

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes/SK/II/2009 tentang Penerimaan Dana Jamkesmas Tahun 2009, memuat:

    1. Rumah Sakit dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan penerima dana Jamkesmas beserta besarannya, dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktoran Jenderal Bina Pelayanan Medik Kemenkes, tahun 2009

    2. Kekurangan atau kelebihan dana akan diperhitungkan dan dibayarkan pada peluncuran dana tahap dua

    3. Mulai berlaku sejak 6 Februari 2009

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Menkes/SK/VI/2009 tentang Penerimaan Dana Tahap Dua Jamkesmas Tahun 2009, memuat:

    1. Rumah Sakit dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan penerima dana tahap dua Jamkesmas beserta besarannya, dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktoran Jenderal Bina Pelayanan Medik Kemenkes, tahun 2009

    2. Kekurangan atau kelebihan dana akan diperhitungkan dan dibayarkan pada klaim pelayanan kesehatan berikutnya setelah diverifikasi oleh Tenaga Pelaksana Verifikasi

    3. Mulai berlaku sejak 18 Juni 2009

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 160/Menkes/SK/II/2009 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/SK/XII/2009  tentang Perubahan KepMenKes No. 160/Menkes/SK/II/2009,memuat:

    1. Pedoman dan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain untuk rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program Jamkesmas

    2. Mencabut KepMenkes No. 274/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

    3. Mulai berlaku sejak 24 Februari 2009 dan perubahan mulai berlaku sejak 21 Desember 2009

  • Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.02.04/BI.1/2708/09Tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2009, memuat:

    1. Acuan bagi instansi Pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan serta pihak lain terkait dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan pemberi pelayanan kesehatan primer lainnya

    2. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.02.03/BI.3/2318/08 Tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008

    3. Mulai berlaku sejak penetapan pada 21 Agustus 2009 dengan masa transisi sampai dengan 30 September 2009.

f. Tahun 2008

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana diubah dengan Kep.Menkes RI Nomor 1079/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Perubahan Kep.Men.Kes Nomor 125/Menkes/SK/II/2008, memuat:

    1. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

    2. Menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam program ASKESKIN tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada pedoman baru (tahun 2008).

    3. Menyatakan bahwa penyelesesaian klaim-klaim pelayanan kesehatan Program ASKESKIN tahun 2007 yang belum diselesaikan berdasarkan penugasan kepada PT ASKES (Persero) akan diselesaikan setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.

    4. Mulai berlaku sejak 1 Januari 2008.

  • Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.02.03/BI.3/2318/08 Tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008, memuat:

Acuan bagi instansi Pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan serta pihak lain terkait dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan pemberi pelayanan kesehatan primer lainnya

 

 


 

 

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PraSJSN - Jamkesmas - Regulasi
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/regulasi
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas