x

Login

Lupa Password

PraSJSN > Askes > Regulasi

Regulasi Program ASKES

1. Landasan Yuridis Asuransi Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya sekaligus memberikan izin dan peluang untuk menyelenggarakan program sukarela bagi BUMN/BUMD dan badan usaha lainnya

 

2. Mekanisme Penyelenggaraan

2.1. Program

a. Program Askes Sosial

Peraturan terkait Program Askes Sosial:

b. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas)

Peraturan terkait Program Jamkesmas:

  • Surat Menteri Kesehatan RI No. JP/Menkes/036/2011 tentang penyelenggara manajemen kepesertaan program Jamkesmas tahun 2011

c. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)

Peraturan terkait Penyelenggaraan PJKMU antara lain:

  • Keputusan Direksi No. 494/Kep/1207 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Kabupaten/Kota
  • Keputusan Direksi No. 182/Kep/0310 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)

d. Program Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen)

Peraturan Terkait Program Jamkesmen:

e. Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)

Peraturan Terkait Program Jamkestama:

2.2. Prosedur Pelayanan

Penjelasan mengenai prosedur, lihat di sini http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/askes/prosedur

2.3. Badan Penyelenggara

  • Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/Penerima Pensiun / Veteran / Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya diselenggarakan oleh PT. ASKES Indonesia (Persero). 
  • PT ASKES adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan hukum perseroan.
  • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.332/PHIJSK-PKKAD/V/2009 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ASKES (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASKES (Persero) No. 220/KEP/0509 tentang Peraturan Perusahaan PT ASKES (Persero)

2.4. Monitoring dan Evaluasi

  • Keputusan Direksi No. 01/Kep/0109 Tentang Pedoman Pengendalian Pelayanan Kesehatan Askes Sosial

 

3. Pendirian PT. (Persero) ASKES

3.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pendirian PT (Persero) ASKES  mengacu pada:

  1. Undang-Undang No.  2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3.2. Pendirian

Pendirian PT (Persero) ASKES dengan:

  1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Umum Husada Bhakti
  2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1992tentang Pengalihan Bentuk Perum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. Akta Pendirian, Anggaran Dasar PT Askes (Persero), Akta Notaris Muhani Salim, SH.  No. 104 tanggal 20 Agustus 1992, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Akta Notaris N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH. No. 37 tanggal 19 Agustus 2008

 


 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PraSJSN - Askes - Regulasi
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/askes/regulasi
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas