x

Login

Lupa Password

PraSJSN > Asabri > Regulasi

Regulasi Program ASABRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI dan PNS yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No 67 Tahun 1991 Pasal 1 angka 4).

 

1. Landasan Filosofis

Program jaminan sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diselenggarakan sebagai pelaksanaan pemberian kesejahteraan terhadap Prajurit ABRI dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam rangka menegakkan disiplin dan kemampuan profesional (Penjelasan PP No. 67 Tahun 1991).

Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun (PP No. 42 Tahun 2010 Pasal 1 angka 8)

 

2. Landasan Yuridis Program ASABRI

  1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
    • Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak anggota Kepolisian Republik Indonesia
  2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Republik Indonesia
    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
    • Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

3. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan Asuransi Sosial ASABRI diatur dengan:

  1.  Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
  2. PP No. 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia

3.1. Kepesertaan

  1. Kepesertaan ASABRI wajib bagi setiap Anggota Angkatan Darat RI, Anggota Angkatan Udara RI, Anggota Angkatan Laut RI, Anggota Kepolisian RI (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara dan Angkatan Bersenjata RI (ABRI) (PP No. 67 Tahun 1991 Pasal 3)
  2. Kepesertaan terhitung mulai tanggal pengangkatansebagai prajurit ABRI atau Calon PNS Kementerian Pertahanan dan Keamanan dan ABRI (PP No. 67 Tahun 1991 Pasal 4 ayat 1)
  3. Kepesertaan berakhir karena (PP No. 67 Tahun 1991 Pasal 5)
    • gugur, tewas atau meninggal dunia
    • diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun
    • tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2. Iuran

  1. Besar iuran adalah 3,25% (tiga se-per-empat) dari penghasilan, dipotong langsung setiap bulan melalui daftar gaji (PP No. 67 Tahun 1991 Pasal 7 ayat (1). Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak dan tunjangan perbaikan penghasilan
  2. Pembayaran iuran berlangsung sejak peserta mendapatkan penghasilan dan berahir pada akhir bulan saat yang bersangkutan berhenti sebagai peserta(PP No. 67 Tahun 1991 Pasal 7 ayat (3).

3.3. Manfaat

Sesuai ketentuan PP No. 67 Tahun 1991 Pasal (8) dan Pasal (9),manfaat Program ASABRI adalah

  1. Santunan Asuransiadalah santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan hormat dari prajurit, ABRI atau PNS Kemenhankam ABRI dengan hak pensiun/ tunjangan bersifat pensiun.
  2. Santunan Resiko Kematian adalah santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan hormat dari prajurit ABRI atau PNS KemenhankamABRI karena gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dinas aktif.
  3. Nilai Tunai Asuransiadalah santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan tidak hormat/dengan hormat tanpa hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun maupun kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dinas aktif.
  4. Biaya Pemakamanadalah santunan yang diberikan kepada ahli waris yang sah dari prajurit ABRI atau PNS KemenhankamABRI yang telah menjadi peserta ASABRI dan meninggal dunia setelah pensiun/tunjangan bersifat pensiun.

a. Hak Anggota POLRI

Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat berhak atas (PP No. 42 Tahun 2010 Pasal 14):

  1. hak pensiun, diberikan apabila:
    • mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun; atau
    • tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas.
  2. hak tunjangan bersifat pensiun bagi anggota Polri diberikan apabila:
    • mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; atau
    • tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri, karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas;
  3. hak tunjangan bagi anggota Polri yang mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalaninya

b. Hak Anggota TNI

  1. Ketentuan tentang usia pensiun (UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 71):
    • Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;
    • Pelaksanaan ketentuan ini diatur secara bertahap:
      • Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
      • Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
      • Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
      • Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
  2. Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purna dinas meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan(UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 51).
    • pensiun, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
    • tunjangan bersifat pensiun, bilamana:
      • telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun; atau
      • telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
    • tunjangan, bilamana belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun akan tetapi telah menjalani dinas keprajuritan antara 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun;
    • pesangon, bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus gaji terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan.
  3. Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus, dapat dipensiunkan dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh. (UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 55 ayat 2).

3.4. Penyelenggara

  • Program ASABRI diselenggarakan oleh PT. (Persero) ASABRI - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan hukum Perseroan Terbatas (Persero).
  • Tugas PT (Persero) ASABRI adalah:
  1. Menyelenggarakan usaha dan kegiatan di bidang pengelolaan manajemen risiko,keuangan, dan pelayanan Program Asuransi Sosial dan Pembayaran Pensiunan
  2. Mengelola administrasi peserta Asabri, pensiunan prajurit TNI, anggota POLRI dan PNS DEPHAN/POLRI
  3. Menyelenggarakan pembayaran manfaat santunan sesuai dengan perhitungan aktuaria dan pembayaran pensiunan prajurit TNI,anggota POLRI, dan PNS DEPHAN/POLRI
  4. Menyelengarakan pembayaran pensiunan prajurit TNI,anggota POLRI, dan PNS DEPHAN/POLRI sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,dan Keputusan Menteri Keuangan terkait
  5. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan
  6. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pensiun (RKA Bagpens)
  7. Mengelola investasi dana dan pengembangan usaha
  8. Menyelanggarakn pembinaan administrasi umum, organisasi,tata kerja, personel,materiil, keuangan, peraturan, hubungan masyarakat, pengamanan, dan pengolahan data.
  9. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian seluruh aspek oraganisasi perusahaan
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil usaha tahunan serta laporan lainnya

3.5. Jaminan Negara

Dalam hal PT (Persero) ASABRI  tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap peserta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991, maka Negara menjamin pemenuhan terhadap hak-hak perserta (PP No. 67 Tahun 1991 Pasal 12 ayat (1))

 

4. Pendirian PT. (Persero) ASABRI

4.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pendirian PT (Persero) ASABRI mengacu pada:

  1. Undang-Undang No.  2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4.2. Pendirian

Pendirian PT (Persero) ASABRI dengan:

  1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1971tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI
  2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1991Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata.
  3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1991tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
  4. Akta Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Peraseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Akta Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar perusahaan Persero PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

 


 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PraSJSN - Asabri - Regulasi
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/asabri/regulasi
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas