jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Klinik / Pertanyaan

Sanksi Keterlambatan Iuran

25 December 2016
Saya peserta jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan. Karena kesibukan saya sering lalai membayarkan iuran. Apakah saya akan mendapat sanksi?

Jawaban

Perlu Anda perhatikan  terlambat mengiur JKN terkena sanksi. Ada 2 jenis sanksi keterlambatan iuran yang diatur dalam Pasal 17A.1 ayat (1) s.d. ayat (7) Perpres 19 Tahun 2016, yaitu: Pertama:  sanksi penghentian sementara penjaminan (kepesertaan dinonaktifkan); dan Kedua: denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan, apabila peserta mendapat pelayanan kesehatan dalam 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali, paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 
Perpres 19 Tahun 2016 memuat 7 (tujuh) pokok pengaturan sanksi keterlambatan sebagai berikut:
  1. BPJS Kesehatan menghentikan sementara penjaminan (penonaktifan) sejak bulan kedua tunggakkan pada tanggal 10. 
  2. Peserta wajib membayarkan tunggakan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
  3.  BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali kepesertaan sejak pelunasan  seluruh iuran tertunggak oleh peserta.
  4. Peserta menanggung denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan, apabila dalam 45 (empat puluh lima) hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali, peserta menjalani pelayanan kesehatan, dengan ketentuan:
    1. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
    2. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  5. Bagi peserta Pekerja Penerima upah, iuran dan denda sebagaimana dimaksud di atas ditanggung oleh Pemberi Kerja.
  6. Iuran dan denda sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi peserta tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
  7. Ketentuan pemberhentian sementara penjaminan dan denda berlaku mulai 1 Juli 2016
Untuk lebih jelasnya, berikut ilustrasi kasus penghentian sementara penjaminan dan pengenaan saksi denda:
Ilustrasi 1:
Pak Anton menunggak iuran JKN selama 2 bulan.  Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Sejak 11 April 2016, BPJS Kesehatan menonaktifkan kartu BPJS Kesehatan milik Pak Anton. apa yang harus dilakukan Pak Anton agar kepesertaannya diaktifkan kembali? yang harus dilakukan Pak Anton adalah membayarkan seluruh iuran tertunggak.

Setelah membayarkan iuran tertunggak (kepesertaan diaktifkan kembali), selang waktu 45 hari belum selesai, Pak Anton menjalani perawatan di Rumah Sakit dan menghabiskan biaya Rp. 50 juta. Pak Anton  dikenakan sanksi denda 2,5% x Rp. 50.juta,- = Rp. 12,5 juta.
 

Konsultan Martabat