x

Login

Lupa Password

Pemerintah Optimis Wujudkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 2014

oleh: Jamsos Indonesia 03 February 2012

Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan Seminar Nasional “Undang-Undang BPJS: Implikasi Perubahan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia, antara Harapan dan Realitas” pada 31 Januari 2012 bertempat di Grand Indonesia. Seminar dihadiri lebih dari 100 peserta, terdiri dari kalangan anggota Kadin, asosiasi pengusaha, akademisi, kementerian, UKP4, dan masyarakat umum.

Menko Kesra, Agung Laksono, sebagai pembicara kunci secara singkat menyampaikan esensi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS) yang merupakan penetapan dan pengaturan kelembagaan penyelenggara jaminan sosial.

Terdapat 2 hal yang harus disiapkan setelah diundangkannya UU BPJS. Pertama, perubahan badan penyelenggara dari PT (Persero) menjadi BPJS (Badan Hukum Publik). Kedua, membentuk 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi selambatnya 1 Juli 2015.

Menko Kesra menjelaskan bahwa kedua BPJS tersebut tidaklah dibentuk dari awal, melainkan transformasi dari 2 BUMN yang telah menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS Kesehatan merupakan transformasi PT ASKES (Persero), disertai pengalihan fungsi penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) JAMSOSTEK, Jamkesmas, dan pelayanan kesehatan TNI & POLRI. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi PT JAMSOSTEK (Persero), disertai penambahan program jaminan pensiun bagi pekerja dan pengalihan program JPK JAMSOSTEK ke BPJS Kesehatan. PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) akan beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan selambatnya tahun 2029.

Untuk proses transformasi ini Pemerintah telah mengajukan alokasi anggaran Rp. 4 Trilyun DALAM APBNP 2012. Menko Kesra menjelaskan juga bahwa PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero) di bawah supervisi Kementerian Negara BUMN sudah menyiapkan roadmap transformasi. Menko Kesra yakin proses perubahan status badan hukum akan berjalan lancar dan penyelenggaraan program SJSN dapat menjadi lebih baik.

PERSIAPAN TRANSISI

Ahmad Nizar Shihab mewakili Komisi IX DPR RI menjelaskan secara singkat pembentukan dan substansi UU BPJS dalam paparan “Legislasi UU BPJS sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Sistem Jaminan Sosial”. Dipaparkannya bahwa UU BPJS dan UU SJSN saling menyempurnakan dalam penyusunan ketentuan tentang sistem jaminan sosial. Dengan menyelenggarakan SJSN, Pemerintah telah memenuhi perintah konstitusi.

Menkeu yang diwakili oleh Wakil Menkeu, Ani Ratnawati, menjabarkan “Kesiapan APBN dalam Kerangka Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS”. Wakil Menkeu menegaskan bahwa terdapat 5 faktor yang perlu menjadi perhatian untuk keberhasilan penyelenggaraan program jaminan sosial. Pertama, stabilitas pertumbuhan makro ekonomi. “Dengan adanya growth, maka akan tercipta revenue sehingga terjadi fiscal sustainability,” jelasnya.

Fiscal sustainabilityakan menjamin penyelenggaraan jaminan sosial dengan dukungan ketersediaan infrastruktur, antara lain ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas rumahsakit, puskesmas, dan lainnya. "Kalau ekonomi baik, lapangan kerja tersedia, tidak terjadi PHK, maka premi akan tetap terkumpul dengan baik," tegasnya

Kedua, perlu Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berbasis database yang memuat ketepatan informasi, keterjangkauan program, premi collection. Penyelenggaraan jaminan sosial tergantung database NIK. Pemerintah, dalam urusan ini adalah Kemendagri, bertanggung jawab menyediakan NIK, paparnya.

Ketiga, profesionalisme BPJS dalam mengelola program jaminan sosial, termasuk pengelolaan dana dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh iuran peserta dan berjumlah sangat besar. Keempat, peserta dan pemangku kepentingan yang mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Dan kelima, penyelesaian seluruh peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS

Wakil Menkeu menandaskan bahwa dana tidak menjadi masalah, tetapi justru yang harus diperhatikan adalah kesiapan penyelenggaraan program, database dan kondisi ekonomi.

Ketua DJSN, Chazali H. Situmorang memaparkan bahwa DJSN telah berperan dalam proses transformasi BPJS. DJSN bersama Bappenas telah menyusun roadmap penyelenggaraan program jaminan kesehatan menuju universal coverage 2014. Roadmap memuat 114  kegiatan pemetaan per propinsi.

Pemerintah telah membentuk 3 Kelompok Tim Kerja di bawah supervisi Kemenko Kesra, yaitu Tim Kerja Kementerian (K/L - Kementerian Kesehatan,  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Tim Kerja DJSN, dan Tim Kerja BPJS (PT ASKES, PT JAMSOSTEK).

Dari sisi penyiapan regulasi, terdapat 8 PP, 7 PerPres dam 1 KepPres amanat UU BPJS, papar Ketua DJSN. Sekitar 80 persen regulasi yang diperlukan dalam transisi ini sudah selesai.“Kita optimis lah BPJS kesehatan dapat terealisasi pada waktunya 1 Januari 2014," ditegaskannya.

Kadin Indonesia yang diwakili oleh Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan bahwa hingga saat ini pengusaha telah cukup memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Pengusaha telah  menyiapkan cadangan dana untuk kenaikan upah, jamsostek dan pesangon.

Pengusaha dan pekerja mengharapkan tidak terjadi diskriminasi perbedaan premi atas paket manfaat yang sama. Keduanya mengharapkan adanya koordinasi paket manfaat antara program JAMSOSTEK dengan asuransi kesehatan swasta bagi peserta yang telah mengikuti  opsi opting out.

Kadin sebagai perlu dilibatkan dalam penyusunan regulasi proses transformasi penyelenggaraan jaminan sosial.

Optimisme Jaminan Sosial Nasional Terlaksana Tahun 2014

PT ASKES (Persero) optimis tranformasi menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi pada 1 Januari 2014 papar Direktur Operasional, Umbu Marisi.

PT ASKES telah menyiapkan roadmap transformasi dan PT ASKES berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, PT JAMSOSTEK (Persero), serta Kementerian Pertahanan. PT ASKES juga akan berkoordinasi dengan Asuransi Komersial terkait coordination of benefit pelayanan kesehatan.

Implementasi program jaminan kesehatan memerlukan standarisasi operating system, obat, alat medis dan pelayanan medis, tegasnya.

Dijelaskannya juga bahwa pada tahun 2014 walaupun Program Jaminan Kesehatan sudah mulai terlaksana, namun belum dapat menjamin seluruh penduduk. Pentahapan kepesertaan akan dirumuskan dalam PP Pentahapan Kepesertaan.

PT JAMSOSTEK (Persero) juga menyatakan optimismenya menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tegas Hotbonar Sinaga, Direktur Utama PT JAMSOSTEK dalam pemaparan “Kesiapan PT. JAMSOSTEK (Persero) Menuju BPJS Ketenagakerjaan”.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa ke depan, pengusaha akan berhubungan dengan 2 BPJS dan tidak seperti saat ini yang hanya berhubungan dengan PT JAMSOSTEK. Dengan BPJS Kesehatan terkait Program Jaminan Kesehatan dan dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Karenanya iuran peserta pun akan dibayarkan ke 2 BPJS. PT JAMSOSTEK akan merundingkan dengan PT ASKES dan Pemerintah mekanisme pembayaran yang akan memudahkan bagi pengusaha. Sedangkan terkait dengan pekerja sektor informal yang mencapai 70% angkatan kerja, juga sedang dibahas mekanisme pemungutan iurannya.

Tantangan utama dari BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang hingga saat ini desain dan manfaat program masih didiskusikan dan akan disinkronisasi dengan DPLK dan DPPK, jelasnya.

Persiapan PT JAMSOSTEK menuju BPJS Ketenagakerjaan telah dituangkan dalam roadmap, paparnya.

Optimisme juga diungkapkan oleh Kadin Indonesia dalam paparan “Penerapan Jaminan Sosial antara Idealita dengan Kenyataan” yang disampaikan oleh Hasanuddin Rachman. Ditegaskannya bahwa dengan terlaksananya penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan mengurangi “beban” pengusaha dan baik pekerja maupun masyarakan akan semakin terlindungi jaminan sosialnya.

Ditegaskan juga bahwa optimisme saja tidak cukup dan untuk mewujudkan realita perlu kawalan semua pihak.

 

© Martabat, 03 Februari 2012 | 08.00

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemerintah Optimis Wujudkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 2014
http://www.jamsosindonesia.com/pentingperlu/pemerintah_optimis_wujudkan_bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan_2014
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas