x

Login

Lupa Password

Wagub Jawa Tengah, Rustriningsih: “Aturan SJSN, jangan multi tafsir”

oleh: Jamsos Indonesia 17 June 2011

Lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 3 Juli 1967, karir politik Dra. Rustriningsih Msi melesat bak meteor. Setelah sebelumnya menjabat Bupati Kebumen (2000-2005), dan periode kedua (2005-2010) yang tak sempat dituntaskan, kini ia menjabat Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah periode 2008-2013, mendampingi Gubernur, Bibit Waluyo.

Berikut, wawancara eksklusif jamsosindonesia.com dengan alumnus S-1 Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dan lulusan S-2 Magister Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini, terkait kesiapan Propinsi Jawa Tengah memberlakukan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Termasuk, kritikannya mengenai aturan teknis dan pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal):

* * *

Bagaimana Anda menanggapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kelak akan diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia?

Secara prinsip kita menyambut baik. Hanya saja, persiapan dari Pemerintah Pusat sudah seperti apa, terkait dengan penerapan yang tentu membutuhkan regulasi lebih lanjut supaya betul-betul bisa terlaksana secara maksimal. Termasuk dukungan keuangan atau finansial anggarannya.

Dalam SJSN, ada lima jaminan sosial dasar yang akan diberikan yaitu Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian, Pensiun, dan Hari Tua. Bagaimana potret pelaksanaan jaminan sosial ini di Jawa Tengah?

Apa yang dilaksanakan di daerah adalah memperkuat hal-hal yang belum diakomodasi oleh Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Jamkesda yang disiapkan pada saat jumlah peserta yang diaku oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi, malah kemudian Daerah menyiapkan dana serupa untuk mengakomodasi kekurangan dari kepesertaan itu tadi, utamanya dibidang Kesehatan. Termasuk juga untuk Jaminan Persalinan (Jampersal), yang betul-betul menjadi harapan dapat menekan angka kematian ibu melahirkan dan anak.

Untuk Propinsi Jawa Tengah, bagaimana gambaran penambahan Anggaran Daerah untuk Jaminan Kesehatan (Daerah) tadi?

Di tingkat Propinsi, secara prinsip dianggarkan melalui Jamkesda, tentunya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. Sehingga, saya kira yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, utamanya Pemerintah Pusat adalah dalam menyusun kriteria kepesertaan, musti jelas supaya tidak menimbulkan permasalahan pada saat diimplementasikan. Termasuk juga pada akhirnya akan berdampak pada seberapa besar Anggaran Daerah yang musti dipersiapkan.

Bukankah SJSN itu untuk seluruh rakyat Indonesia tak peduli kaya maupun miskin. Mereka yang mampu harus membayar iuran kepesertaan, sedangkan yang tidak mampu dan fakir miskin dibayarkan iurannya oleh Pemerintah.

Disamping kriteria kepesertaan yang harus jelas, kriteria masyarakat menyangkut aspek perekonomian juga harus jelas. Artinya, kriteria kepesertaan yang layak ditangani dari aspek ekonomi juga harus jelas. Sebagaimana kriteria kepesertaan yang diberlakukan pada Jampersal, dimana ada aspek pembiayaan yang ditanggung untuk masa pra melahirkan seperti kesempatan kontrol kandungan ke Bidan maupun ke Puskesmas. Atau, bila ada hal-hal khusus atau ada kelainan kandungan dan perlu dirujuk ke Rumah Sakit, ada kriteria hal-hal yang bisa dibiayai sehingga untuk contoh yang seperti ini ‘kan juga mesti jelas.

Intinya, begitu besarnya alokasi dana yang disiapkan untuk itu, tapi sekali lagi, kalau kriteria-kriteria yang boleh untuk dibiayai atau dibayarkan ini tidak jelas, maka ini tentu akan ‘berbahaya’ juga bagi pelaksana. Karena pada saatnya, akan dianggap mark-up atau penggelembungan dana, dan berdampak pada masalah hukum.

Jadi sudah ada catatan kasus negatif untuk Jampersal ini?

Sejak awal sudah muncul perdebatan-perdebatan, karena begitu banyak hal-hal di tingkatan teknis yang perlu mendapatkan perhatian. Termasuk pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), yang kadang-kadang muncul pemakaian istilah “bisa” bukan “harus”. Seperti halnya disebut penanganan prakondisi melahirkan “bisa” dibiayai, tetapi tidak ada kata “harus”. Sehingga pada saat ada pemeriksaan, kemudian ditengarai itu tidak perlu (ditanggung pembiayaannya) tetapi ikut yang dibiayai, maka ini bisa menimbulkan persoalan. Artinya, ada ketentuan-ketentuan yang masih dianggap multi tafsir.

Apa saran Ibu, khusus untuk Jampersal ini?    

Harus dipertajam lagi tentang kriteria kepesertaan maupun yang terkait dengan tindakan yang memang disiapkan untuk pembiayaannya. Kemudian, perjelas juga mengenai apa yang disebut sebagai rujukan (atau dirujuk) ke Rumah Sakit.

Sebagai contoh, Bidan yang memeriksa kandungan dan menganggap bahwa terjadi hal-hal khusus atau kelainan pada kandungan, sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit, maka Bidan yang memberi rujukan tersebut akan diberi imbalan sebesar Rp 100.000 dari Rp 350.000 yang disiapkan (untuk persalinan normal). Nah, ada kalanya, kalau (aturan ini) tidak dicermati dan diantisipasi secara jeli, maka tercipta peluang bahwa ada Bidan---meskipun tidak semua Bidan melakukan hal demikian---akan lebih senang mengambil keputusan untuk merujuk saja ke Rumah Sakit, sehingga ia akan mendapatkan imbalan Rp 100.000 daripada menangani persalinan (normal) dengan pembiayaan sebesar Rp 350.000. Walau pun, apabila ada kelainan kandungan dan mesti dirujuk ke Rumah Sakit, ada biaya yang tetap akan dibantu untuk menyelesaikan itu, termasuk perawatan bayi sampai 28 hari. Inilah saya kira yang perlu dicermati betul, terkait juklak dan juknis yang ada, supaya tidak multi tafsir.

Untuk penduduk Jawa Tengah, berapa banyak yang sudah ter-cover jaminan sosial?

Yang ter-cover jaminan sosial saya kira sangat terbatas, karena banyak juga yang bekerja pada sektor formal. Tapi bagi masyarakat biasa yang tidak memiliki ikatan kegiatan apa-apa, tentunya hanya berharap pada Jamkesmas dan Jamkesda, untuk jaminan bidang Kesehatannya. Sedangkan untuk perlindungan ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan sebagainya, apabila masyarakat memiliki wadah, institusi yang jelas, tentunya mereka memiliki harapan untuk memperoleh jaminan tersebut. Tapi, bagi sektor masyarakat di kelas bawah yang tidak terorganisir secara baik, dan jumlahnya cukup banyak, dan inilah yang masih belum ter-cover baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Termasuk belum seluruhnya yang memiliki Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua?   

Ya, apalagi untuk kedua jaminan sosial yang disebutkan itu. Di sektor yang tidak terorganisir dengan baik itu.

Nantinya akan ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bagaimana aspirasi Daerah terhadap BPJS ini? Apakah BPJS Pusat disarankan dapat menjangkau hingga ke Daerah, atau Daerah berharap bisa membentuk BPJS sendiri dengan pengawasan BPJS Pusat?

Saya kira bisa dua-duanya, tetapi tentu pelaksanaannya dengan catatan. Artinya, bisa dikendalikan langsung dari Pusat bila sarana dan prasarana untuk melakukannya betul-betul mencukupi. Bila tidak (mencukupi), dapat bersinergi dengan perangkat yang ada di Daerah. Perhatian khusus tentunya juga harus jelas mengenai kepesertaan yang ter-cover pada saat SJSN sudah dipublikasi untuk melayani secara keseluruhan. Tentu konsekwensinya sangat mendalam untuk persiapannya. Saya berharap BPJS Pusat dapat mencermati terkait dengan data, sebagai modal utama untuk menyusun program kerja yang baik.

Jawa Tengah dalam hal ini sudah siap untuk melaksanakan SJSN karena infrastruktur juga sudah siap?  

Prinsipnya, kalau ini sudah menjadi program nasional maka Propinsi Jawa Tengah harus siap, termasuk mempersiapkan hal-hal yang mesti ditata atau pun diadakan.

Bagaimana dengan disparitas antar Daerah. Karena ada Daerah yang mampu dan tidak mampu untuk menyelenggarakan SJSN?

Saya kira, untuk saat ini, termasuk tentang kesiapan tadi adalah sekali lagi, sangat bergantung dari bagaimana manajemen di tingkat nasional itu diterapkan. Termasuk sumber-sumber pendanaan dari Pusat, yang tentunya bisa memperkirakan model yang terbaik, mengingat tidak semua Daerah memiliki kemampuan yang sama.

Kalau Propinsi Jawa Tengah, bagaimana kemampuannya dalam melaksanakan SJSN itu nanti?  

Kalau support dari Pusat itu memadai maka akan menjadi motivasi tersendiri bagi Daerah untuk mempersiapkannya. Tetapi kalau sekedar perintah-perintah begitu, maka kita akan kerepotan juga dengan penduduk Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai 32.382.657 berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun 2010. (fadli)

 

Sekilas Propinsi Jawa Tengah

 

  • Jumlah penduduk Propinsi Jateng berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada 2010 adalah sebanyak 32.382.657 jiwa.
  • Jumlah penduduk miskinnya semakin mengalami penurunan sejak 2007 lalu. Tercatat, penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah pada 2007 ada sebanyak 6.5 juta jiwa lebih (20,43%), pada 2008 (6,1 juta jiwa lebih, atau 18,99%), dan pada 2009 (5,6 juta jiwa lebih, atau 17,48%).
  • Adapun batas kemiskinan (poverty line) yang ditetapkan juga menunjukkan peningkatan, mulai Rp 154.111 per kapita per bulan (pada 2007), Rp 181.877 per kapita per bulan (pada 2008), dan Rp 201.651 per kapita per bulan (pada 2009).
  • Pada tahun 2009, jumlah keluarga pra sejahtera di Jawa Tengah mencapai 3 juta atau 31,59% dari total keluarga. Sementara itu, untuk jumlah keluarga sejahtera I, II, III serta III plus masing-masing tercatat 1,83 juta (19,12%), 2,10 juta (22,18%), 2,20 juta (23,18%) serta 373 ribu keluarga (3,94%).
  • Tercatat ada lima kabupaten yang paling banyak memiliki penduduk miskin pada tahun 2009, yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Pemalang.
  • Pada tahun 2009 untuk jumlah rumah sakit pemerintah sebanyak 66 buah, sementara rumah sakit khusus dan rumah sakit umum swasta tahun 2009 tercatat 173 buah. Didukung pula oleh tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 853 buah Puskesmas di Jawa Tengah.
  • Fasilitas kesehatan lainnya adalah apotik, toko obat, distributor obat tradisional yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, merupakan sarana penyedia obat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2009 di Jawa Tengah terdapat 1 862 apotik, 316 toko obat, dan 217 pedagang besar farmasi.
  • Menurut Dinas Kesehatan setempat, diare merupakan penyakit tertentu yang banyak diderita penduduk Jawa Tengah, tahun 2009 yakni sekitar 639 ribu kasus diare, disusul penyakit Demam Berdarah 18,8 ribu, malaria 1,5 ribu dan HIV/Aids 0,14 ribu jiwa.

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

 

© Martabat, Juni 2011

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Wagub Jawa Tengah, Rustriningsih: “Aturan SJSN, jangan multi tafsir”
http://www.jamsosindonesia.com/opini/wagub_jawa_tengah_rustriningsih_aturan_sjsn_jangan_multi_tafsir_
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Komentar
Email*
Nama
Website
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas