jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Upah Minimum, Tripartite, dan Cleaning Service

Oleh: Odang Muchtar (Praktisi Jaminan Sosial & Asuransi Jiwa) 20 November 2012

Jika Gubernur DKI teken usulan Dewan Pengupahan angka 2,2 juta rupiah sebagai upah minimum, maka untuk seorang  buruh/pekerja lajang dengan masa kerja setahun, pengusaha/majikan berkewajiban membayar  sekitar  Rp.3  juta sebulan. Kewajiban tersebut termasuk bagi perusahaan alih daya cleaning service, satpam dan tentu saja perusahaan sejenis yang bergerak dibidang IT sampai perminyakan. Dari mana penggelembungan itu ? Penambahan kewajiban pengusaha tersebut dilandasi oleh peraturan –perundangan hubungan industrial  tentang Jamsostek (=SJSN/BPJS), Gaji-13 dan Cadangan-UUK.

Ritual tahunan penetapan Upah Minimum cenderung berulang setiap penghujung tahun, dengan diikuti unjuk rasa, tutup jalan yang mungkin saja merupakan dampak  dan “sweeping pabrik” yang tentu saja tidak selalu diakui pihak manapun dan kambing-hitamnya adalah ekses. Reaksi, pendapat pengusaha mencuat kemungkinan “mogok produksi” demikian berita. Tiga hari setelah berita usulan Dewan Pengupahan DKI diatas, muncul dengan kalem berita “kenaikan bertahap, kajian tariff listrik rampung”; artinya upah belum naik bayang-bayang kenaikan harga hampir pasti terjadi. Dampak kait  berkait pada investasi dan ekonomi nasional sampai kesempatan kerja merupakan rangkain berita peristiwa peritiwa tersebut.

Tripartite dan Unjuk-rasa.

Dalam Dewan Pengupahan selalu ada unsur tripartite; namun kita menyaksikan unjuk-rasa selalu  juga mengekor sesudah usulan disampaikan kepada Gubernur/Bupati; inikah tak-tik   bertahap perundingan ? Jika ya demikian maka kesimpulan ringkasnya adalah lembaga tersebut tidak effektip optimal. Adakah cara lain dalam menjaga agar terjadi keseimbangan nasional antara “penyangga upah” /upah minimum, upah riil seperti sundulan,  produktivitas perusahaan sampai dengan perluasan lapangan kerja ? Jawabannya harus ada atau kita menuju bangsa dengan “pertumbuhan ekonomi tinggi dengan jurang kaya miskin makin melebar.”

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur manapun wajib dan harus effektip mewakili unsurnya. Wakil pemerintah harus mampu menjamin bahwa keputusan akan diikuti seluruh kementerian, dinas; Dinas perhubungan, perdagangan, perindustrian, pariwisata juga harus bertanggung jawab bahwa upah minimum hak jaminan sosial berlaku disektornya. Sebaliknya Dinas Tenaga Kerja harus mampu mencari terobosan agar kepatuhan hubungan industrial effektip, tanpa dalih. Demikian juga dengan wakil buruh/pekerja, harus bertanggung jawab terhadap tuntutan diluar yang sudah diputuskan; jika masih terjadi, tuntutan dengan unjuk-kekuatan wakilnya minta mundur aja atau diundurkan; wakil pengusaha juga jangan kong-kalikong, maaf terjemahkan sedirilah ! Ringkasnya, Bapak Bangsa Bung Hatta says: Demokrasi dan Tanggung Jawab adalah dua rangkai kata itu.

Kepemimpinan

Bagaimana kalau dinamika pengupahan dan jaminan sosial  yang  sangat mungkin kontra produktip terus berlanjut setiap tahun ? Indikasinya terbaca dari berbagai penolakan beberapa unsur terhadap pelaksanaan  SJSN/BPJS di Jakarta dan Bandung serta Jatim dsb. Padahal   masih segar ingatan kita aksi tutup jalan didepan DPR/MPR menuntut pengesyahan Undang Undang BPJS, kemana itu semua ? Ujungnya adalah kita bangsa tidak patuh pada undang undang yang kita buat sendiri, antara lain gara-gara diwajibkan membayar iuran untuk kesehatan dan pensiun. Kitakan mengenal “jer basuki mowo beo” ! Didunia manapun dan dengan methode (undang undang) apapun untuk jaminan sosial itu membutuhkan biaya dari kita penerima manfaat dan dari pemberi kerja (yang akan dibebankan kepada konsumen).

Kalau penolakan terhadap undang undang SJSN/BPJS berlanjut, sudah pasti akan terjadi pada bangsa ini satu hal : “sebagian besar buruh/pekerja tidak akan memiliki tunjangan pensiun dan kesehatan”. Sekarang ini hanya PNS,TNI,POLRI dan pekerja 268 perusahaan (sebagian besar BUMN) yang memiliki jaminan pensiun. Mulai tahun 2030/35 kita masuk aging population, dan anak cucu anda yang saat ini berusia 4 tahun akan pensiun tanpa tunjangan pensiun, dan kalau anda tidak mewariskan harta berlimpah maka mereka tua-renta  akan antri memperoleh BLT (apakah  masih ada Bantuan Langsung Tunai ?). Itulah pekerjaan rumah “pemimpin pembuat berita TV, media”, dari mulai tokoh buruh, pengusaha, organisasi keagamaan, wartawan, ulama sampai dengan PRESIDEN. Jangan biarkan berlanjut: membangun demokrasi bertanggung jawab.

 

Jakarta, sehari menjelang 20 November 2012.

 

Odang Muchtar,
Praktisi Jaminan Sosial & Asuransi Jiwa.
0812-9272834, e’mail: odangm@yahoo.com.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Upah Minimum, Tripartite, dan Cleaning Service
http://www.jamsosindonesia.com/opini/upah_minimum_tripartite_dan_cleaning_service
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website