jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - UNIVERSAL COVERAGE JKN 2019, MUNGKINKAH TERCAPAI?

Oleh: A.A.Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 05 February 2018

Dalam road map JKN tahun 2014-2019 telah ditargetkan pencapaian universal coverage JKN pada tahun 2019. Universal coverage JKN bukan sekedar statistik kepesertaan bagi seluruh penduduk.Tetapi ,lebih dari itu meliputi juga  kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan perseorangan yang berkualitas bagi seluruh penduduk di segenap penjuru tanah air.

Sampai dengan 31 Desember 2017 (Kompas 1 Februari 2018) jumlah Peserta JKN-KIS baru mencapai 187,98 juta jiwa atau 73 % dari total penduduk.Dari jumlah itu,Iuran JKN-KIS bagi 92,4 juta orang dibantu oleh Pemerintah (catatan Iuran Peserta JKN-KIS yang dibayar oleh Pemerintah adalah bagi Penerima Bantuan Iuran,yaitu penduduk yang tergolong miskin atau tidak mampu). 71 juta penduduk belum mengantongi tanda peserta program JKN-KIS. Mereka belum mendapat perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan.Jika mereka sakit harus merogoh kocek dalam-dalam, karena biaya perwatan kesehatan semakin mahal.Bagi yang kantongnya tipis terpaksa berobat ke dukun kampung atau pengobatan tradisional yang biayanya lebih murah.Lebih getir lagi, tidak sedikit di antara mereka yang belum mendapat perlindungan JKN-KIS harus menerima realitas, hidupnya digerogoti penyakit tanpa perawatan medis. Ironis memang. Di Negeri yang subur makmur dimana tongkat kayu menjadi tanaman,dan lautannya adalah kolam susu serta ikan dan udang mengelilingi kita sebagai mana dinyanyikan oleh Koes Plus,masih ada penduduknya meninggal,karena tidak mandapat pelayanan kesehatan ketika sakit,Realitas ini,jauh dari cita-cita Bung Karno yang memimpikan di negara Indonesia merdeka nanti tidak ada orang sakit yang keleleran (tidak terurus oleh negara). Negara harus hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduknya.

 

Tanggung Jawab Ada Di Pundak BPJS Kesehatan.

Tahun 2019 tinggal 11 (sebelas) bulan lagi!Artinya BPJS Kesehatan harus bekerja keras dengan strategi yang tepat agar target dapat digaet.Setiap minggu BPJS Kesehatan harus mampu menambah Peserta JKN-KIS baru sekitar 1.613.636,025 orang. Mungkinkah target universal coverage tercapai tahun 2019?

Menurut Andayani Budi Lestari Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan (Kompas:ibid), saat ini,BPJS Kesehatan sedang menyingkronkan data peserta dengan data NIK yang dimiliki Kementeriaan Dalam Negeri. Maret nanti proses sinkronisasi data tersebut diharapkan selesai,agar diketahuai dengan pasti warga yang belum mendaftar JKN serta alamatnya, untuk ditindak lanjuti. Sinkronisasi data peserta JKN dengan NIK yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri bukannya tanpa masalah. Tidak sedikit penduduk yang belum memiliki NIK, karena kemelut proses pengadaan E KTP. Selain itu peristiwa penting lahir dan mati bersifat dinamis yang harus terus menerus dimutakhirkan agar data akurat dan up to date. 

Dari penjelasan Andayani Budi Lestari tersebut di atas,secara praktis pada bulan Maret nanti BPJS Kesehatan secara efektif mengambil langkah tindak lanjut bagi warga yang belum mendaftar JKN.

Pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah atau Pekerja Mandiri merupakanpersoalan krusial yang memerlukan treatment khusus. Tingkat kesadaran mereka untuk mendaftar menjadi peserta JKN masih belum memadai. Sosialisasi dan edukasi kepada kelompok ini perlu diintensifkan. Mekanisme pendaftran bagi Peserta Bukan Penerima Upah atau Pekerja Mandiri ini, perlu dikaji kembali agar lebih praktis dan efisien. Pendaftaran secara berkelompok perlu lebih didorong.

Usulan Yulis dari Kantor Staf Kepresidenan(KSP) yang disampaikan dalam Rapat Konsultasi DJSN dengan KSP dan Bappenas 29-1-18),untuk meberikan insentif bagi Peserta Bukan Penerima Upah atau Pekerja Mandiri yang memenuhi kewajibannya mendaftar menjadi peserta JKN dan taat membayar Iuran,patut dipertimbangkan.

Pendaftaran kepesertaan JKN bagi Pemberi kerja pada usaha mikro juga merupakan masalah tersendiri yang memerlukan perhatian khusus.

BPJS Kesehatan yang telah berpengalaman 4 (empat) tahun dalam menyelenggarakan program JKN tentu paham betul perilaku kelompok ini dan kiat untuk mencari solusinya.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Optimalisasi Pelaksanaan JKN diharapkan menjadi senjata ampuh untuk menggerakkan K/L terkait untuk mendukung BPJS Kesehatan mencapai target universal coverage 2019.

Tanggung jawab pencapaian target universal coverage JKN 2019, tetap berada dipundak BPJS Kesehatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN dengan kewenangan publik yang dimilikinya. Meskipun berat, tetapi target universal coverage JKN 2019 bukan tidak mungkin untuk diraih!

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
UNIVERSAL COVERAGE JKN 2019, MUNGKINKAH TERCAPAI?
http://www.jamsosindonesia.com/opini/universal_coverage_jkn_2019_mungkinkah_tercapai
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website