jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Tiga Catatan untuk Penyempurnaan RPP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. & dr. Asih Eka Putri 03 September 2012

Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (RPP PBI JK).

RPP PBI JK merupakan salah satu peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang diperlukan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014.

Karena itu RPP tersebut diharapkan dapat ditetapkan pada 25 November 2012, sebagai dasar hukum pendataan dan penetapan Penerima Bantuan Iuran, pendaftarannya ke BPJS Kesehatan dan pendanaan Iurannya.

Dari aspek pendataan dan penetapan Penerima Bantuan Iuran, RPP telah diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, yang mengatur secara rinci tata cara pendataan fakir miskin, termasuk penetapannya sebagai Data Terpadu yang dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penangan fakir miskin.

Data Terpadu tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek pendaftaran Penerima bantuan Iuran sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, RPP menentukan bahwa pendaftaran dilakukan oleh Menteri Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Data fakir miskin yang dipergunakan adalah Data Terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menterei Keuangan dan menteri terkait lainnya seperti Menteri Kesehatan, Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi dan Menteri dalam Negeri.

Dari aspek pendanaan Iuran ditentukan bahwa sumbernya dari APBN.

Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan DJSN menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan bagi PBI JK kepada Menteri Keuangan.

Usulan anggaran JK bagi PBI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TIGA CATATAN

Meskipun pengaturan dalam RPP PBI JK sudah cukup memadai, namun masih ada tiga catatan yang perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaannya.

 Pertama, RPP PBI JK perlu mengatur secara jelas tata cara pendataan Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu.

Termasuk pengaturan mekanisme untuk mendorong Peserta yang bersangkutan dapat bekerja lagi sehingga menjadi mampu, dan mekanisme monitoring dan pelaporan perubahan status yang bersangkutan.

Kedua, perlu diatur secara jelas mekanisme dalam hal terjadi perubahan jumlah nasional PBI JK yang didaftarkan oleh Menteri Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebelu verifikasi dan validasi berkala dilakukan dan konsekuensi dari perubahan tersebut terhadap kepesertaan JK.

Ketiga, pembayaran Iuran bagi PBI JK ke BPJS Kesehatan oleh Pemerintah agar dapat langsung dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga administrasinya tidak berliku.

Tiga catatan  tersebut di atas merupakan masukan untuk  dipertimbangkan oleh Panitia Antar Kementerian/Lembaga dalam rangka  lebih menyempurnakan RPP PBI JK .-

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Tiga Catatan untuk Penyempurnaan RPP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/opini/tiga_catatan_untuk_penyempurnaan_rpp_tentang_penerima_bantuan_iuran_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website