jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - SOLUSI PBPU MENUJU UHC 2019 (diolah dari: BPS-Sakernas 2015-2016; BPJS Kes. Diryan-2017)

Oleh: Odang Muchtar (Praktisi Jaminan Sosial dan Asuransi Jiwa) 24 July 2017

Jelang sesi akhir FGD “mid-term review JKN-KIS 11 Juli 2017”, Ketua DJSN yang juga Deputi Menko, menyampaikan gagasan resep menuju UHC 2019. Idenya adalah iuran JKN PBPU dibayar oleh APBN dengan hak manfaat kelas-3. Ke mana tambahan beban APBN dengan ide tersebut, saya gambarkan berikut ini:

Oleh karena pendapatan rata-rata  43,7 juta PBPU adalah 1,7 juta rupiah sebulan, maka diyakini bahwa sudah terdaftar sebagai PBI paling sedikit 70% atau 31 juta (masuk di PBI warna kuning), sehingga PBPU yang tersisa adalah sekitar 11 juta PBI.

Untuk itu regulasi yang dibutuhkan adalah,  sisa PBPU yang belum mendaftar JKN diperlakukan sebagai PBI, dengan hak manfaat Kelas-3 pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Bagi PBPU yang mampu dibolehkan urun biaya dan atau COB melalui perusahaan asuransi.

Melalui kebijakan tersebut, Universal Health Coverage selangkah lebih maju, sehingga menjelang tahun 2019 BPJS Kesehatan bisa lebih fokus mendaftar Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja di ratusan ribu perusahaan, termasuk BUMN. Mencapai target dengan gotong-royong JKN-KIS tersebut tak mudah, ibarat mendaki “bukit terjal”.

Potensi PPU: Jumlah buruh/karyawan yang bekerja pada ratusan ribu perusahaan sebanyak 45 juta jiwa. Per Januari 2017,  jumlah peserta PPU sebanyak 24 juta jiwa, atau dengan asumsi K-1 (kawin anak 1) maka jumlah peserta JKN-KIS sektor PPU adalah di kisaran 7 sampai 8 juta buruh pembayar iuran ditambah PNS/TNI-Polri 4,8 juta kepala keluarga, sehingga kedua peserta kelompok PPU ini berjumlah lebih dari dua belas juta PPU (pembayar iuran). Dengan demikian maka potensi peserta JKN-KIS ke depan dari sektor PPU yang belum didaftar adalah sekitar +/-31 juta, yang terdiri buruh/karyawan tetap maupun status outsourcing, KKWT pada ratusan ribu perusahaan termasuk BUMN.

Hambatan dan tantangan mengajak gotong royong JKN-KIS pada PBPU berbeda dengan PPU. Sejak beroperasi JKN-KIS sudah mewajibkan perusahaan. Namun kepatuhan perusahaan yang berkewajiban mendaftar PPU secara kolektif untuk masing-masing buruh/karyawan, relatif (sangat) rendah. Yang mengemuka penyebabnya adalah:

Pertama, di perusahaan besar bahkan termasuk BUMN masih meragukan praktik saat karyawan membutuhkan pengobatan. Pelayanan termasuk ketersediaan obat, dokter, masih diragukan serikat pekerja termasuk manajemen perusahaan.

Kedua, iuran JKN bagi perusahaan termasuk progresif walaupun dengan batas atas upah saat menghitung iuran. Bagi perusahaan muda usia dengan didominasi karyawan bujang, maka iuran JKN menjadi terasa lebih mahal.

Selain itu, meskipun didominasi karyawan berkeluarga, iuran JKN dapat tetap memberatkan, karena peraturan perusahaan menjanjikan manfaat kesehatan yang dipersepsikan lebih baik. Sehingga, di samping membayar iuran JKN, perusahaan juga membiayai pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.

Dengan kedua kendala di atas, maka meluaskan jumlah peserta PPU, membutuhkan kajian yang lebih dalam, dengan kata lain tidak cukup dengan menaikkan batas-atas upah, pengaturan COB maupun mengintensifkan kepatuhan melalui aparat pengawas ketenagakerjaan dan hukum.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SOLUSI PBPU MENUJU UHC 2019 (diolah dari: BPS-Sakernas 2015-2016; BPJS Kes. Diryan-2017)
http://www.jamsosindonesia.com/opini/solusi_pbpu_menuju_uhc_2019_diolah_dari_bps-sakernas_2015-2016_bpjs_kes_diryan-2017
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website