jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - SISTEM PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JKN, MACAN OMPONG

Oleh: A.A.Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 08 March 2018

Pada 30 April 2015,Menteri Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program JKN Pada SJSN.

Ada dua pertimbangan yang dicantumkan dalam konsiderans Menimbang Peraturan Menteri tersebut, yaitu bahwa:

a. pada penyelenggaraan program JKN dalam SJSN ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi Kecurangan (Fraud) yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana jaminan sosial nasional;

b. kerugian dana jaminan  sosial akibat Kecuragan (Fraud) perlu dicegah dengan kebijakan nasional agar dalam pelaksanaan program JKN dalam SJSN dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dasar hukum pembentukannya belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, karena Peraturan Menteri tersebut ditetapkan sebelumnya.

 

Macan Ompong.

Fraud dalam pelaksanaan program JKN berpengaruh besar pada kelangsungan program JKN, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program JKN dan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.Selain itu, fraud  berkontribusi besar  pada membengkaknya beaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan deficit anggaran  pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Belum ada data resmi yang dikemukakan oleh pejabat yang berwenang mengenai besarnya fraud dalam penyelenggaraan program JKN.

DJSN perlu memprakarsai penelitian dan pengkajian mengenai besarnya jumlah fraud dalam penyelenggaraan program JKN, sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan strategis pencegahan  fraud dalam penyelenggaraan program JKN secara sistimatis dan komprehensif.

Fraud dalam penyelenggaraan program JKN dapat dicegah melalui program dan aktifitas anti fraud.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 telah memerintahkan kepada BPJS Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk membangun Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam dalam pelaksanaan program JKN. Sebelumnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 Pasal 7 juga mengharuskan hal yang sama.

Peraturan Menteri Kesehatan mengaharuskan BPJS Kesehatan, FKTP, FKRTL untuk membentuk Tim pencegahan kecurangan JKN.

Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengatur secara rinci cakupan Kecurangan JKN yang dilakukan oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan dan/atau penyedia obat dan alat kesehatan.

Sistem Pencegahan Kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN tak ubahnya macan ompong. Tak bertaring dan tak bergigi. Sehingga tidak mempunyai “greget” wibawa dalam mencegah fraud dalam penyelenggaraan program JKN. Padahal  tugasnya telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengapa macan ompong?Ada  lima alasan yang dapat dikemukakan yaitu:

1.Definisi Fraud tidak jelas mengandung unsur tindak pidana, karena format pengaturannya Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang tidak boleh mengatur materi muatan mengenai ketentuan pidana (Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011);

2.Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan fraud dalam penyelenggaraan program JKN hanya sanksi administratif (Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 36 Tahun 2015;

3.Pembangunan sistem pencegahan kecurangan JKN diharuskan kepada penyelenggara (BPJS Kesehatan), pelaksana urusan pemerintahan (Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, dan pemberi pelayanan kesehatan (FKTP/ FKRTL), sehingga berpotensi terjadinya konflik kepentingan;

4.DJSN yang dibentuk dengan UU untuk penyelenggaraan SJSN, sebagai wakil pemangku kepentingan SJSN, disingkirkan dalam sistem pencegahan fraud pada penyelenggaraan program JKN;dan

5.Penegakan hukum terhadap fraud lemah, karena belum cukup tersedia SDM terlatih yang kompeten dan profesional di bidang pencegahan fraud.

 

Ke depan nanti Indonesia perlu mencantumkan kebijakan Anti Fraud di bidang penyelenggaraan Program JKN dalam UU SJSN.Kebijakan Anti Fraud tersebut  bersifat komprehensif,aspiratif dan applicable,mulai dari pencegahan,pemberantasan,pembinaan dan pengawasan.

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SISTEM PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JKN, MACAN OMPONG
http://www.jamsosindonesia.com/opini/sistem_pencegahan_fraud_dalam_pelaksanaan_program_jkn_macan_ompong
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website