jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Sehat (tidak) Gratis!

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S. H. & dr. Asih Eka Putri 27 August 2012

Ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke -67 Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 16 Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengemukakan ”Melalui reformasi kesehatan, kita ubah paradigma dari sekedar berobat gratis, menjadi sehat secara gratis.”

Pernyataan tersebut menarik untuk disimak karena tiga alasan:

Pertama, disampaikan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di depan sidang bersama DPRRI dan DPDRI sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, sehingga bobot politiknya tinggi.

Kedua, secara simbolik pernyataan  tersebut merupakan pertanggungjawaban politik kebangsaan dan kenegaraan dari Presiden kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRRI dan DPDRI, yang dicatat sebagai pilihan kebijakan politik Presiden.

Ketiga, pernyataan tersebut menyangkut masalah mendasar yaitu  perubahan paradigma sehubungan dengan reformasi kesehatan.

Dalam Undang-Undang tentang Kesehatan yang mengatur secara komprehensif kebijakan kesehatan nasional memang dikemukakan adanya perubahan paradigma.

Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang Kesehatan mengubah “paradigma sakit” yang dianut sebelumnya  menjadi “paradigma sehat”.

BUKAN MASALAH SEDERHANA

Perubahan paradigma kesehatan bukanlah masalah sederhana, tetapi sangat kompleks, multi dimensi, karena menyangkut kehidupan secara keseluruhan.

 Daud Yusuf dan Yusuf Sutanto (Dua Renungan Tentang Manusia, Masyarakat dan Alam Semesta, 1990, hal 30) mengemukakan kesehatan adalah ”kebiasaan bekerja (berfungsi) dengan baik dari organisme sebagai suatu keseluruhan, atau suatu kegiatan dari suatu wujud yang hidup sesuai dengan keluarbiasaan mutunya yang spesifik”.

Lebih lanjut dikemukakan (ibid, hal 31) ”kesehatan tidak hanya terkait dengan usia orang, tetapi juga dengan keadaan dan lingkungan eksternal, baik yang natural maupun yang kultural, bahwa sehat atau kesehatan sebagian besar dipengaruhi dan tergantung pada kebiasaan hidup yang sehat dan baik. Maka sehat atau kesehatan menjadi urusan setiap orang, masing-masing dengan cara/jalan yang berbeda, dan hal ini dapat diusahakan sebaik-baiknya bila setiap orang memperhatikan dan melaksanakan urusannya sendiri sebagaimana seharusnya-setiap orang mengurus kesehatannya sendiri, dokter mengurus kesehatan pasiennya, pembuat undang-undang, pemerintah dan penanggung jawab kesehatan masyarakat mengurus kesehatan penduduk.”

Dari uraian di atas, Daud Yusuf dan Yusuf Sutanto menegaskan bahwa urusan kesehatan tidak hanya menjadi urusan Negara, tetapi, menjadi urusan setiap orang.  Negara memang mempunyai tanggung jawab tersendiri dalam mengurus kesehatan masyarakat, kesehatan penduduknya.

Perubahan Paradigma kesehatan tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi harus disertai dengan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

Dari aspek konstitusi, Pasal 28 H ayat (1)UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) diamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara konstitusional  yang menjadi tanggung jawab  Negara adalah  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan agar hak setiap orang atas pelayanan kesehatan dapat dipenuhi.

TIDAK GRATIS

Mengenai pembiayaan jaminan kesehatan  Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN sebagai pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)  UUD Negara RI Tahun 1945, menganut prinsip “contributory” berupa pembayaran Iuran .

Pasal 27 ayat (1) UU SJSN menentukan Iuran  Jaminan Kesehatan bagi peserta penerima upah secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Iuran untuk Peserta  yang tidak menerima upah dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Besarnya Iuran  Jaminan Kesehatan bagi Peserta penerima upah dan  untuk Peserta yang tidak menerima upah ditentukan secara progresif berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu atau berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.

Sedangkan untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU SJSN.

Pelayanan Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan, dengan demikian tidak gratis, tetapi disertai kewajiban membayar Iuran.

Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip kegotong royongan sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU SJSN.

Prinsip kegotong royongan ini diwujudkan dalam  mekanisme gotong royong dari Peserta yang mampu kepada Peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat.  Peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi dan Peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong royongan ini, Jaminan Sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden sendiri belum menjelaskan pokok-pokok kebijakan perubahan paradigma “berobat gratis”, menajadi “sehat secara gratis.”

Arti kata ”gratis” sendiri lebih berkonotasi politis dari pada dipahami dalam pengertian umum sehari-hari.

Apakah kata ”gratis” di sini berarti biaya untuk menjadi sehat mulai dari asupan makanan yang bergizi, rumah sehat, lingkungan sehat, budaya hidup sehat sampai pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilatatif ditanggung Negara bagi semua penduduk, baik  kaya atau miskin?

Ditinjau dari aspek yuridis, paradigma “berobat gratis” tidak tepat, apalagi  “sehat secara gratis”.

Dalam sistem hukum kita dewasa ini dianut sitem “contributory” dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya Peserta turut berkontribusi untuk pembiayaan program jaminan kesehatan tersebut. Kontribusi tersebut ditanggung oleh Peserta yang bersangkutan, Pekerja, Pemberi Kerja dan/atau oleh Pemerintah.

Paradigma “sehat secara gratis” yang disampaikan oleh Presiden merupakan retorika politik yang  masih perlu diuji secara  konstitusoional, yuridis, sosiologis dan secara  ekonomis.

Bagi orang awam pernyataan Presiden tampaknya  bernuansa populis, pro rakyat.

Tetapi apakah paradigma tersebut mungkin dilaksanakan? Hal ini adalah soal lain.

Begitu pula  sumber pembiayaan agar 237 juta penduduk Indonesia ”menjadi sehat secara gratis”, masih belum jelas konsepnya.

Yang jelas, perubahan paradigma kesehatan yang disampaikan Presiden tersebut di atas akan membawa konsekuensi perubahan regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan budaya masyarakat.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Sehat (tidak) Gratis!
http://www.jamsosindonesia.com/opini/sehat_tidak_gratis
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website