jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - RS MITRA KELUARGA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PTUN

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 22 September 2017

Menteri Kesehatan telah menerbitkan surat resmi dengan Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017. Isi surat tersebut, memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis kepada RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.

Alasan penjatuhan sanksi administratif tersebut, karena ditemukan kesalahan pada layanan administratif dan keuangan yang diberikan oleh Rumah Sakit terhadap status pasien dan ada kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Alasan tersebut tercantum dalam lima poin kesimpulan sebagai hasil investigasi oleh Kementerian Kesehatan , sebagai berikut:

  1. layanan medik sudah diberikan pihak Rumah Sakit;
  2. ditemukan kesalahan pada layanan administratif dan keuangan yang diberikan oleh Rumah Sakit terhadap status pasien;
  3. pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan diterima oleh pihak Rumah Sakit;
  4. kebijakan internal Rumah Sakit belum berjalan dengan baik dan ada kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  5. kebijakan Rumah Sakit belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi.

Segala Upaya RS Tidak Berhasil Menyelamat Nyawa Pasien.

Sementara itu, dalam press release bertanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Manajemen Mitra Keluarga Kalideres antara lain dikemukakan:

  1. Pasien berumur 4 bulan, berat badan 3,2 kg datang ke IGD Mitra Keluarga Kalideres pada tanggal 3 September 2017, jam 03.40dalam keadaan: tidak sadar, kondisi tubuh tampak membiru, Pasien dengan riwayat lahir prematur, riwayat penyakit jantung bawaan (PDA) dan keadaan gizi kurang baik. Dalam pemeriksaan didapatkan: nafas berat dan dalam, dahak banyak, saturasi oksigen sangat rendah, nadi 60 kali per menit, suhu badan 39 derajat Celsius. Pasien segera dilakukan tindakan penyelamatan nyawa (life saving) berupa: penyedotan lendir, dipasang selang ke lambung dan intubasi (pasang selang nafas), lalu dilakukan bagging (pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang nafas), infus, obat suntikan, dan diberikan pengencer dahak (nebulizer). Pemeriksaan laboratorium dan radiologi segera dilakukan. Kondisi setelah dilakukan intubasi lebih membaik, sianosis (kebiruan) berkurang, saturasi oksigen membaik, walaupun kondisi pasien masih sangat kritis.
  2. Ibu pasien mengurus di bagian administrasi, dijelaskan oleh petugas tentang biaya rawat inap ruang khusus ICU, tetapi ibu pasien menyatakan keberatan mengingat kondisi keuangan.
  3. Ibu pasien kembali ke IGD, dokter IGD menanyakan kepesertaan BPJS kepada ibu pasien. Ibu pasien menyatakan punya kartu BPJS, maka dokter menawarkan kepada ibu pasien untuk dibantu merujuk ke RS yang bekerja sama dengan BPJS, demi memandang efisiensi dan efektivitas biaya perawatan pasien. Ibu pasien menyetujui. Dokter membuat surat rujukan dan kemudian pihak RS berusaha menghubungi beberapa RS yang merupakan mitra BPJS. Dalam proses pencarian RS tersebut baik keluarga pasien maupun pihak RS kesulitan mendapatkan tempat.
  4. Akhirnya pada jam 09.15 keluarga mendapatkan tempat di salah satu RS yang bekerja sama dengan BPJS. Dokter RS tersebut menelepon dokter kami menanyakan kondisi pasien. Sementara berkomunikasi antar dokter, perawat yang menjaga dan memonitoring pasien memberitahukan kepada dokter bahwa kondisi pasien tiba-tiba memburuk.
  5. Dokter segera melakukan pertolongan pada pasien. Setelah melakukan resusitasi jantung paru selama 20 menit, segala upaya yang dilakukan tidak dapat menyelamatkan nyawa pasien.
  6. Dari press release tersebut, tergambar bahwa pihak RS telah melakukan upaya untuk memberikan pertolongan kepada pasien, tetapi tidak dapat menyelamatkan nyawa pasien.

RS Dapat Gugat Surat Resmi Menkes.

Surat Menkes Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tanggal 13 September 2017dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Menkes) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (pengenaan sanksi administratif) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Kesehatan) yang bersifat konkret (keputusan mengenai layanan RS Mitra Keluarga terhadap pasiennya, individual (ditujukan kepada RS Mitra Keluarga Kalideres), dan final (sudah definitif mengenai sanksi yang dijatuhkan), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (RS Mitra Keluarga dinyatakan salah melakukan pelanggaran administratif).

RS Mitra Keluarga Kalideres dapat menggugat Menkes ke Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang, apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Menkes Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tanggal 13 September 2017.

Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ke PTUN adalah:

  1. keputusan Menkes bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Menkes pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; dan
  3. Menkes pada waktu mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

Peluang untuk mengajukan gugatan dan alasan gugatan  diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.

Gugatan harus memuat:

  1. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  2. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; dan
  3. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Perlu ditambahkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Menkes yang akan digugat tersebut.

Gugatan atas Surat Menkes Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tanggal 13 September 2017.penting demi adanya kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya keputusan pengenaan sanksi administratif terhadap Rumah Sakit dalam rangka pembelajaran hukum bagi pihak yang menerbitkan surat dan pihak yang dikenai sanksi administratif. Selain itu putusan PTUN kelak dapat dijadikan yurisprudensi sebagai rujukan bagi pihak yang berkepentingan dalam hal menghadapi kasus yang serupa.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
RS MITRA KELUARGA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE PTUN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/rs_mitra_keluarga_dapat_mengajukan_gugatan_ke_ptun
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website