jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Reviu Kelas RS dan Polemik Keabsahan Pembayaran Klaim RS

Oleh: A.A Oka Mahendra & Khansa Asikasari 13 September 2019

Jalinan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas keehatan dilakukan berbasis kontrak yakni perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan kontrak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai alat bukti dan menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Sesuai dengan asas hukum, perjanjian kontrak yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Jika terdapat perubahan dalam kontrak perjanjian kerja sama, maka addendum harus disepakati oleh para pihak baik untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang maupun karena perubahan kondisi.

Berdasarkan asas retroaktif, didapatkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Asas non-retroaktif harus tetetap dihormati artinya perjanjian kerja sama berlaku ke depan. Asas ini berkaitan dengan asas legalitas demi tercapainya kepastian hukum.

Maka sesuai dengan uraian di atas, BPJS Kesehatan tetap harus menghormati substansi perjanjian kontrak dengan RS melalui pembayaran klaim RS sebelum reviu kelas RS berlangsung dan tidak boleh menarik potensi kelebihan bayar akibat ketidaksesuaian kelas RS. Perubahan pembayaran klaim hanya bisa dilakukan setelah adanya persetujuan bersama para pihak yang berkontrak melalui addendum perjanjian kerja sama yang baru.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Reviu Kelas RS dan Polemik Keabsahan Pembayaran Klaim RS
http://www.jamsosindonesia.com/opini/reviu_kelas_rs_dan_polemik_keabsahan_pembayaran_klaim_rs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website