jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Restrukturisasi JKN Paket 1: Urgensi Kenaikan Iuran

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari 18 February 2020

Sejak berdiri di tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mencatatkan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hingga 31 Oktober 2019, BPJS Kesehatan mencatat terdapat utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun. Utang jatuh tempo ini situasi ketika BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan. Apabila BPJS Kesehatan belum mampu membayar utangnya saat masa jatuh tempo, maka BPJS Kesehatan wajib membayarkan denda keterlambatan pembayaran klaim kepada RS sebesar 1 persen per bulan.[i]

Di samping utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan juga memiliki utang masih dalam masa outstanding claim (klaim yang telah ditagihkan kepada BPJS kesehatan, tapi masih dalam proses verifikasi) sebesar Rp 2,7 triliun per akhir Oktober 2019. Seumpama tidak ada aksi yang diambil untuk mengatasi defisit tersebut, dengan posisi utang dan denda yang bergerak, maka penghujung tahun 2019 lalu defisit DJS akan mencapai Rp 32,8 triliun.

Restrukturisasi Atasi Defisit

Sebelumnya di tahun 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit tahap I dan tahap II terhadap BPJS Kesehatan yang menghasilkan tiga rekomendasi utama untuk mengatasi defisit DJS Kesehatan. Namun, rekomendasi tersebut tidak akan beperan signifikan dalam  menyelamatkan BPJS Kesehatan dari kondisi defisit karena, sejatinya BPJS Kesehatan masih menanggung beban defisit tahun 2018 (carry over) sebesar Rp 9,1 triliun. Sri Mulyani sendiri mengestimasi bahwa tambahan pemasukan yang dapat diperoleh BPJS Kesehatan setelah rekomendasi BPKP diterapkan hanya sebesar Rp 5,5 triliun.[ii]

Defisit DJS sangat signifikan dan berkepanjangan mengindikasikan telah terjadi defisit yang bersifat struktural. Dengan demikian, tidak cukup jika hanya dilakukan pembenahan prosedural berupa efisiensi, namun sudah dibutuhkan restrukturisasi menyeluruh. Restrukturisasi tahap pertama yang telah diterapkan oleh Pemerintah adalah restrukturisasi keuangan melalui penyehatan aset JKN dengan merasionalisasikan iuran sesuai hitungan aktuaria yang termanifestasi dalam Perpres No. 75 Tahun 2019 jo Perpres No. 82 Tahun 2018.

Kenaikan Iuran Demi Keberlanjutan JKN

Seperti telah disebutkan dalam pembuka artikel ini, dampak signifikan defisit DJS BPJS Kesehatan sudah lama dirasakan oleh Rumah Sakit (RS) sebagai penyedia jasa layanan kesehatan tingkat lanjut. Banyak RS yang menunda kewajiban operasional internalnya, seperti membayar jasa medik tenaga kesehatan dan juga tanggung jawab eksternalnya untuk membayarkan obat dan alat kesehatan serta logistik kepada penyedia pihak ketiga. Tidak tanggung-tanggung, beberapa RS bahkan dengan gamblang menyatakan jika BPJS Kesehatan dibiarkan terus menerus defisit tanpa adanya restukturisasi, maka operasional pelayanan kesehatan RS tersebut akan kolaps dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan ke depannya.

Dengan adanya rasionalisasi iuran JKN pada seluruh segmen Peserta, BPJS Kesehatan dapat mengatasi gagal bayar klaim RS yang besarnya mencapai Rp 32 triliun di akhir tahun 2019 melalui subsidi selisih iuran PBI-APBN, PBI-APBD, dan PPU PN sejumlah Rp 13,579 triliun. Koreksi iuran JKN sesuai hitungan aktuaria dalam Perpres No. 75 Tahun 2019 juga diproyeksi akan surplus sejumlah Rp 17,2 triliun, sehingga dapat menambal sisa defisit tahun 2019 pada tahun 2020 sebesar Rp 14,3 triliun. Ini merupakan upaya yang tepat dalam mengatasi kebuntuan subsidi Pemerintah pasca rekomendasi BPKP yang tidak efekif mengatasi defisit BPJS Kesehatan dengan cepat.

Koreksi fundamental terhadap iuran melalui rasionalisasi iuran sesuai hitungan aktuaria dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan perlindungan jaminan sosial kesehatan terhadap warga Indonesia yang terbebas dari belenggu ancaman defisit struktural.

 

 


[i] Pasal 75 ayat (5) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

[ii] Tirto. 2019. “Sri Mulyani: Rekomendasi BPKP Tak Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan”. Online. (Diakses pada Senin, 20 Januari 2020 pukul 10.42 WIB). Sumber: https://tirto.id/sri-mulyani-rekomendasi-bpkp-tak-selesaikan-defisit-bpjs-kesehatan-eg7V

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Restrukturisasi JKN Paket 1: Urgensi Kenaikan Iuran
http://www.jamsosindonesia.com/opini/restrukturisasi_jkn_paket_1_urgensi_kenaikan_iuran
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website
gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren