jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Rancangan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Sarat Masalah

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S. H. & Dr. Asih Eka Putri 06 August 2012

Pemerintah sekarang sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang DJSN dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Ada 7 Pasal Undang-Undang SJSN yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden  yaitu Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (2). 

Dalam Undang-Undang BPJS terdapat 2 Pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (5) huruf a.

PERLU DIPRIORITASKAN

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan perlu diprioritaskan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan, mulai 1 Januari 2014.

Menurut Pasal 70 huruf a Undang-Undang BPJS Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus ditetapkan paling lama pada tanggal 25 November 2012. Maksudnya agar Peraturan  Presiden tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan.

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan mengatur secara komprehensif mengenai besaran Iuran, tambahan Iuran dan tata cara pembayaran Iuran, penahapan pendaftaran peserta, kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, manfaat Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan dan urun biaya, kewajiban BPJS Kesehatan memeberikan kompensasi, jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan lain-lain.

Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus bersifat operasional dan dirumuskan secara jernih (clear) dan efektif, agar program Jaminan Kesehatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus secara konsisten menjabarkan ketentuan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang memberi pendelegasian, agar tujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dicapai yaitu untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip asuransi social dan prinsip ekuitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SJSN .

Prinsip asuransi sosial meliputi:

  1. Kegotongroyongan;
  2. Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif;
  3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
  4. Bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas, yaitiu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan seharusnya mengatur secara teknis operasional dan komprehensif  ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang memberikan delegasi dan secara tata asas berpedoman pada Pasal  19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang SJSN dan Pasal-Pasal Undang-Undang BPJS  yang erat kaitannya dengan Jaminan Kesehatan.   

SARAT MASALAH

Meskipun Pemerintah telah berupaya menjabarkan ketentuan pokok mengenai Jaminan Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, namun Rancangan Peraturan Presiden yang kini sedang dibahas dikalangan Pemerintah masih sarat masalah (versi Juli 2012).

Permasalahan yang menonjol antara lain sebagai berikut.

1.  Tujuan yang ingin dicapai tidak Jelas

Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan masih gamang dalam merumuskan tujuan pembentukan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Penyususun terkesan sekedar ingin memenuhi formalitas membentuk Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam Undang-Undangn BPJS.

Padahal menurut Veda  R Charrow c.s. (Clear and Effective Legal Writing, 1995:86)

”One of the first steps in planning any document is to list every purpose  you have  for  writing  that  document.   Start by thinking abaut your ultimate purposes for the document.”

Tujuan srategis dari pembentukan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan belum tampak.  Akibatnya penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut meminjam kata-kata Veda R.Charrow ”like trying to plot a route, on a road map without knowing your destination.”

PerPres Jaminan Kesehatan sesungguhnya merupakan peluang emas untuk memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia secara menyeluruh dan sistematis.

2.  Sistimatika tidak Logis

Sistimatika Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, belum tersusun dalam alur yang sistimatis menurut sekuen yang logis. Masih terdapat lompatan-lompatan dari satu bab ke bab lainnya atau dari satu bagian ke bagian lainnya, bahkan dari satu ide ke ide yang lain. 

Misalnya, mengenai pengaturan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran, belum tuntas diatur sudah dilanjutkan dengan pengaturan kepesertaan bersifat wajib dan dikembangkan secara bertahap. Kemudian  dilanjutkan dengan Bagian yang mengatur anggota keluarga peserta.

Ikhwal pentahapan peserta kembali diatur dalam Bab lain yang mengatur mengenai Pendaftaran Peserta.

Contoh lainnya ialah Bab tentang Manfaat Jaminan yang diawali dengan pengaturan mengenai Manfaat Dasar, tanpa uraian yang jelas mengenai cakupannya, kemudian dilanjutkan dengan Bagian Penyelenggaraan.

Contoh lainnya lagi, Bab VIII  tentang Fasilitas Kesehatan sistimatikanya melompat-lompat.

Sistimatika Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan prinsip perancangan peraturan sebagaimana dikemukakan oleh Dickerson, The Fundamental of Legal Drafting, Second Edition:

The second major formal technique  for  ridding a legal instrument of many of its substantive inadequacies is to arrange it rigorously and sistimaticaly. The reason is simply that good architecture directs attention to the nature and relative position of each element in the hierarchy of the client’s ideas.

3.  Inkonsistensi penggunaan istilah

Masih ditemukan pengunaan istilah secara tidak konsisten dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan .

Contoh-contoh istilah yang tidak konsisten:

  1. “keluarga “Pasal 1 angka 17 atau “anggota keluarga“ Pasal 9 RPerpres dengan pengertian masing-masing;
  2. ”anggota TNI “Pasal  1 angka 22  dan Pasal lainnya dalam RPerpres, berbeda dengan  Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menggunakan istilah “Prajurit TNI” (Bab VII).
  3. ”Fasilitas pelayanan kesehatan ”Pasal 1 angka 18  , istilah “provider” dalam Pasal  Pasal 36 ayat(2)dan istilah “fasilitas kesehatan Bab VIII RPerpres.  Undang-Undang SJSN menggunakan istilah ”fasilitas kesehatan” dalam Pasal 23 ayat (1), ayat(2) Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
  4. ”Kartu Peserta” dalam Pasal 13 ayat (6) dan Pasal  21 R Perpres, tidak diatur dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.  Sebaliknya, Pasal 15 ayat(1) Undang-Undang BPJS dan Pasal  13 huruf  a Undang-Undang BPJS mewajibkan BPJS memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.
  5. ”Penarikan Iuran” dalam Pasal 30 RPerpres, tidak dikenal dalam Undang-Undang  SJSN maupun dalam Undang-Undang BPJS yang menggunakan istilah ”memungut, membayar, membayarkan, menyetor, memungut dan mengumpulkan, menerima bantuan Iuran, dan menagih pembayaran iuran.”  
  6. ”Sumber Iuran” dalam judul bagian kesatu Bab V tidak konsisten dengan bunyi Pasal 22 RPerpres.  Sebaliknya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang BPJS menggunakan istilah “ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.”
  7. ”BPJS” dalam Pasal 11 ayat(3), Pasal12, Pasal 13 dll, dan “BPJS  pelaksana program jaminan kesehatan” dalam Pasal 62 R Perpres, seharusnya secara konsisten ditulis “BPJS Kesehatan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 RPerpres.
  8. Pengelompokan peserta jaminan kesehatan dalam Pasal 5 RPerpres ke dalam “peserta penerima bantuan iuran dan “peserta bukan penerima bantuan iuran”. ”Peserta bukan penerima bantuan iuran” dikelompokkan lagi menjadi ”peserta pekerja penerima upah dan keluarganya”, ”peserta pekerja yang tidak menerima upah yang mampu membayar iuran dan keluarganya” dan “peserta bukan pekerja yang mampu membayar iuran dan keluargannya.”  Hal tersebut tidak konsisten dengan ketentuan Pasal Pasal 27 Undang-Undang SJSN yang mengelompokkan peserta menjadi ”peserta penerima upah”, “peserta yang tidak menerima upah” dan “penerima bantuan iuran.”  ”Setiap pemberi kerja”dalam Pasal 13 ayat(1) sedangkan Pasal 13 ayat (3) R Perpres mengunakan istilah “seluruh  pemberi kerja”dalam Pasal 13 ayat (3) .

4.  Materi muatan bertentangan/tidak sesuai dengan UU SJSN/UU BPJS

Masih terdapat materi muatan RPerpres tentang Jaminan Kesehatan yang bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang SJSN atau Undang-Undang BPJS.

Materi muatan R Perpres tentang Jaminan Kesehatan yang bertentangan/tidak sesuai  dengan Undang-Undang SJSN, atau Undang-Undang BPJS antara lain:

(1)   Penerima manfaat

Pasal 9 RPerpres mengenai anggota keluarga peserta tidak dibatasi jumlahnya, bertentangan dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang SJSN yang membatasi jumlah anggota keluarga  sebanyak-banyaknya 5 (lima orang) terdiri dari istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah.”

(2)   Kewajiban Fasilitas Kesehatan

Pasal 12 ayat (3) RPerpres yang mewajibkan fasilitas kesehatan memberi tahu peserta dan atau kantor BPJS terdekat apabila mendapatkan perubahan status peserta, bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang SJSN yang menentukan bahwa fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS bertugas memberikan manfaat jaminan kesehatan kepada peserta. UU SJSN tidak mengatur kewajiban fasilitas kesehatan untuk memberitahu perubahan status peserta, melainkan perubahan status peserta menjadi urusan BPJS dan/atau pemberi kerja.

(3)   Iuran Tambahan

Pasal 25 ayat(1) dan ayat (2) RPerpres yang mewajibkan peserta mengikutsertakan anggota keluarganya yang lain, bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang SJSN yang menentukan “Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima ) orang yang ingin mengikutsertakan anggota keluarganya wajib membayar tambahan iuran.”  Ketentuan Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan Pekerja untuk mengikutsertakan anggota keluarganya yang lain sebagai peserta jaminan kesehatan. Tetapi jika ia mengikutsertakannya, maka ia wajib membayar tambahan iuran.

Pasal 25 ayat (3) huruf c dan d memperluas Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang SJSN yang menyatakan ”Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang lain dalam ketentuan ini adalah anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua.”

Untuk mengikutsertakan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dapat diatur mutatis mutandis  seperti pekerja penerima upah.

(4)  Kelas Perawatan di Rumah Sakit

Pasal 34 RPerpres yang mengatur mengenai kelas perawatan untuk rawat inap bagi peserta bertentangan  dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang SJSN yang menentukan ”Dalam hal peserta mebutuhkan rawat inap di rumah sakit maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.”  Ketentuan tersebut harus dihubungkan dengan prinsip ekuitas jaminan kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang SJSN.  RPerPres harus menetapkan kriteria kelas standar sebagai dasar hukum bagi BPJS Kesehatan berkontrak dengan fasilitas kesehatan, misalnya luas ruang rawat perorang dan fasilitas yang tersedia di ruang rawat untuk setiap pasen.  Penetapan kelas dengan menggunakan angka (kelas 2 atau kelas 3) akan menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik.

(5)  Urun Biaya

Pasal 37 R Perpres mengenai urun biaya belum  konsisten menjabarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang SJSN yang menentukan bahwa untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.  Jenis pelayanan dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang moral hazard (sangat dipengaruhi oleh selera dan perilaku peserta), misalnya pemakaian suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis.  Urun biaya dikenakan kepada setiap peserta yang meminta jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang SJSN.

(6)  Kontrak BPJS dengan Fasilitas Kesehatan

Pasal 48 ayat (2) RPerpres yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan BPJS bertentangan  dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SJSN yang tidak mewajibkan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta untuk bekerjasama dengan BPJS.  Secara hukum kerjasama dimaksud menghendaki adanya kesepakatan diantara para pihak.

Selain itu Pasal 48 ayat (2) RPerpres tidak harmonis dengan Pasal 48 ayat (4) RPerpres  yang menentukan kerjasama dikaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis antara BPJS dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 51 ayat (1) RPerpres yang memberi kewenangan kepada DJSN untuk menetapkan kriteria yang terstandar bagai fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mengikuti seleksi, bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang SJSN yang menentukan  tugas DJSN adalah  melakukan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah, dan kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi  penyelenggaraan program jaminan sosial.

(7)  Penanganan Keluhan

Pasal 57 ayat (3) mengenai penyampaian keluhan kepada DJSN tidak sesuai dengan fungsi,tugas dan wewenang DJSN sebagaimana diatur dalam Pasal  7 Undang-Undang SJSN.

Bab X R Perpres tentang Penanganan Keluhan tidak sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang BPJS yang menentukan “Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta diatur dalam Peraturan BPJS.”

(8)  Penanganan Sengketa

Bab XI R Perpres tentang Penyelesaian Sengketa, tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat(5) Undang-Undang BPJS yang menentukan ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini adalah  Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang BPJS menentukan mekanisme mediasi dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. Bukan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan setempat melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (1) RPerpres.  Undang-Undang BPJS tidak mendelegasikan pengaturan soal tersebut dalam Perpres. Apalagi materi muatannya tidak sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

(9)  Pengundangan

Pasal  65 RPerpres bertentangan dengan Pasal 82 undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan antara lain  bahwa Perpres diundangkan dalam Lembaran Negara RI.

5.  Ketidaksesuaian Materi Muatan Dengan Prinsip SJSN

Salah satu contoh ketidaksesuaian materi muatan dengan prinsip SJSN adalah ketentuan mengenai iuran dan manfaat jaminan kesehatan. 

(1)   Iuran

Iuran bersifat regresif.  Batas atas upah sebagai dasar perhitungan iuran sangat rendah, sehingga Pekerja yang berpenghasilan di atas batas tersebut membayar lebih kecil jika dibandingkan secara proporsional terhadap pendapatannya.

Batas bawah upah untuk perhitungan iuran tidak ditentukan. Selain itu tidak ditetapkan pula batas penghasilan bagi penduduk yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran jaminan kesehatan dan berhak atas subsidi iuran dari Pemerintah.

Dasar perhitungan iuran berbeda untuk tiap kelompok pekerja, sehingga terkesan mengistimewakan kelompok tertentu. Dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi pegawai negeri adalah gaji pokok, sedangkan iuran pekerja dihitung dari upah yang dalam ketentuan umum termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah ditetapkan dalam satu angka nominal.  Penetapan ini tidak mencermati rentang penghasilan yang lebar dalam kelompok pekerja ini.  Besar iuran yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah bagi Penerima Bantuan Iuran ditetapkan dalam angka nominal tanpa dibatasi dengan ketentuan sekurang-kurangnya sama dengan besar iuran terendah yang dibayar oleh pekerja. Kedua ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Oleh karena hal tersebut di atas, Besaran iuran dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) RPerpres perlu dihitung secara cermat dengan memperhatikan prinsip ekuitas dan prinsip gotong-royong, inflasi pelayanan kesehatan, luas dan dalamnya manfaat, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, serta kelangsungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

(2)   Manfaat

Manfaat sangat terbuka, tidak ada batasan yang jelas maupun tegas.  RPerpres perlu mengatur  pagu manfaat total untuk setahun dengan sub-sub pagunya agar lebih memberi kepastian kepada setiap peserta dan  menjamin kelangsungan penyelenggaraan program.

PerPres memuat daftar manfaat (positive list) dan daftar pengecualian (negative list), bagimana dengan pelayanan yang tidak tercantum dalam kedua daftar tersebut?  Ketidaklengkapan daftar akan menyulitkan dalam praktek.  Berbeda halnya jika PerPres menganut teori residu, yaitu PrePres menentukan di luar jenis pelayanan yang tidak dijamin berarti dijamin.

Pasal 26 Undang-Undang SJSN menentukan “Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS akan diatur lebih lanjut dalam Perpres.”  Dalam RPerpres diatur  pelayanan kesehatan yang dijamin, pelayanan kesehatan dengan urun biaya dan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (Pasal 36,Pasal 37 dan Pasal 39).  Ketentuan Pasal-Pasal tersebut belum sesuai dengan kaidah jaminan kesehatan sehingga perlu dikaji secara seksama, terutama untuk menentukan kriteria jenis pelayanan yang dijamin, yang dengan urun biaya dan yang tidak dijamin sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan dalam SJSN.

Hendaknya dalam menentukan jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, PerPres mentapkan daftar pelayanan berdasarkan kriteria jenis penyakit dan metode terapi,  seperti halnya menetapkan daftar manfaat.

6.  Ketentuan yang ambigu.

Dalam RPerpres masih terdapat ketentuan yang ambigu antara lain:

  1. Bagaimana tata cara pemungutan iuran WNI yang berada di luar negeri? Apakah pemberi kerja tempat WNI yang bersangkutan bekerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan membayar iuran yang menjadi kewajiban pemberi kerja dan menyetorkannya kepada BPJS? Atau iuran dipungut dan disetorkan ke BPJS oleh perusahaan pengirim tenaga kerja yang bersangkutan? Apakah pemberi kerja WNI di Negara lain tunduk kepada ketentuan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS?
  2. Tidak jelas siapa yang wajib mendaftar menurut Pasal 8 ayat (3) RPerpres? Peserta pekerja penerima upah atau pemberi kerjanya?
  3. Pasal 10 ayat (3) RPerpres tidak jelas menetapkan siapa yang dimaksud dengan pemerintah dalam ayat ini.
  4. Pasal 11 ayat (3) RPerpres tidak jelas menetapkan siapa yang dimaksud dengan  Kementerian/lembaga terkait ?
  5. Tidak jelas siapa atau insstansi mana yang menentukan peserta yang tidak menerima upah termasuk secara ekonomi mampu sebagai, mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) RPerpres?
  6. Tidak jelas siapa yang membentuk kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)? Apakah kelompok dimaksud harus berbentuk badan hukum atau cukup kelompok sukarela yang dibentuk diantara peserta?
  7. Peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud dalam pasal 15 RPerpres? Apakan PP tentang PBI?
  8. Pasal 24 RPerpres tidak jelas maksudnya.
  9. Pasal 25 ayat (1) tanpa penempatan tanda baca yang tepat dapat berubah pengertiannya mejadi “Peserta  bukan pekerja yang mampu membayar iuran”, sehingga ayat tersebut menjadi tidak logis.
  10. Pasal 26 RPerpres apakah tidak perlu ditetapkan batas atasnya?
  11. Apa yang dimaksud dengan “secara berkala” dalam pasal 27 ayat (6) R Perpres?
  12. Apa yang dimaksud dengan “sesegera mungkin” dalam Pasal 30 ayat (2)?
  13. Mengapa Pasal 30 ayat (3) tidak mencantumkan kewenangan BPJS untuk menagih pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang BPJS?
  14. Pasal 36 angka 11 RPerpres tidak jelas menentukan diatur lebih lanjut oleh siapa dengan   instrumen hukum apa?
  15. Pasal 39 ayat(1) huruf RPerpres diatur oleh pemerintah, tidak jelas siapa yang dimaksud dengan pemerintah dan tidak jelas juga  dengan instrumen hukum apa diatur?
  16. Tidak jelas tenaga apa yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) RPerpres?
  17. Pasal 46 RPerpres apakah terkait dengan mutu pelayanan? Sebab Pasal tersebut berbicara masalah kompensasi jasa medis atau gaji yang sama bagi pemberi pelayanan tanpa memandang kelas pelayanan.

7.   lain-lain

  1. Perlu dikaji secara yuridis apakan Peraturan Presiden ini dapat memberikan delegasi kewenangan kepada BPJS untuk mengatur atas persetujuan DJSN (Pasal 22 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), atau tanpa persetujuan DJSN (Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat(3), Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 1 dan 3, Pasal 38 ayat (2) R Perpres selain kewenangan mengatur yang ditentukan dalam Undang-Undanag BPJS?
  2. Apakah dikenal jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan bersama BPJS dan DJSN sebagaiman ditentukan dalam Pasal 43 ayat (3) RPerpres?
  3. Bab XII Pembinaan dan pengawasan RPerpres tidak termasuk materi muatan yang didelegasikan pengaturannya dalam Perpres.
  4. Pasal 50 ayat (1) RPerpres yang mencantumkan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai asosiasi fasilitas kesehatan untuk dokter praktek pribadi tidak sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentak Praktik Kedokteran, yang menentukan organisasi tersebut sebagai organisasi profesi yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
  5. Pasal 50 ayat (2) RPerpres yang menentukan pengaturan dengan Peraturan Menteri mengenai asosiasi fasilitas kesehatan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang lain di luar ketentuan Pasal 50 ayat (1) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perhimpunan berbadan hukum.

PERLU DIBEDAH DAN DIRUMUSKAN ULANG

RPerpres yang kini sedang digodog oleh Pemerintah belum layak untuk diundangkan.  Materi muatan RPerpres tentang Jaminan Kesehatan masih sarat dengan berbagai masalah. Masalah sangat luas dan dalam, baik dilihat dari teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, maupun dari kesesuaian materi muatannya dengan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS serta dengan prinsip penyelenggaraan jaminan kesehatan. 

Jika ingin Perpres tersebut operasional, efektif dan memberi manfaat yang lebih baik bagi peserta, RPerpres tentang Jaminan Kesehatan perlu dibedah secara cermat dan dirumuskan ulang.   Libatkan pemangku kepentingan, para ahli dan perancang peraturan perundang-undangan yang berpengalaman.

Masyarakat menunggu diundangkannya Perpres tentang Jaminan Kesehatan dengan harapan   yang tinggi, yaitu adanya regulasi yang jelas, operasional dan efektif, untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan komprehensif kepada seluruh penduduk, dan kepastian hukum bagi BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Sangat disayangkan, jika window of opportunity yang disediakan oleh UUSJSNtidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penataan ulang pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia. Melalui program jaminan kesehatan nasional, diharapkan segera terwujud cakupan semesta (universal coverage) pelayanan kesehatan untuk peningkatan ketersediaan pelayanan berkualitas yang dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan dan produktifitas bangsa Indonesia.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Rancangan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Sarat Masalah
http://www.jamsosindonesia.com/opini/rancangan_peraturan_presiden_tentang_jaminan_kesehatan_sarat_masalah
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website