jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Politisasi Kenaikan Iuran JKN

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari 04 March 2020

Kenaikan iuran JKN selalu menuai pro kontra masyarakat.  Masyarakat mempertanyakan kehadiran dan komitmen Negara dalam menyediakan pelayan kesehatan terutama bagi mereka yang miskin dan tidak mampu. Tak ayal Pemerintah dan wakil rakyat di DPR gamang, sehingga  mereka terdorong untuk memosisikan kenaikan iuran JKN sebagai komoditas politik ketimbang keputusan yang berlandaskan perhitungan teknokratik berkala yang ditinjau setiap dua tahun sekali.

Riwayat Penolakan Kenaikan Iuran JKN

2016 & 2019 – Anti Kenaikan Iuran Kelas III

Iuran PBPU Kelas III telah berpindah ke ranah politik dan menjadi sarana instan bagi Anggota DPR untuk meningkatkan citra pro-rakyat kecil.

Kenaikan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III selalu menjadi target penolakan dari masyarakat dan DPR.  Penolakan pertama kali terjadi pada tahun 2016 tatkala iuran Peserta PBPU Kelas III dinaikkan hanya Rp 4.500 dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 30.000, setara hanya 3 batang rokok saja. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan iuran JKN untuk mengoreksi defisit  JKN yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Desakan kuat dari Senayan mengakibatkan Presiden membatalkan keputusan kenaikan iuran PBPU Kelas III dalam Perpres 19 Tahun 2016.

Penolakan ini terulang kembali pada tahun 2019, saat Pemerintah berkeinginan mengoreksi defisit BPJS Kesehatan dengan kenaikan iuran JKN.  Komisi IX DPR dengan terang-terangan menyuarakan urgensi pembatalan kenaikan iuran dari Peserta PBPU kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 yang diatur  dalam Perpres No. 75 Tahun 2019.  Komisi IX berasumsi seluruh Peserta PBPU Kelas III yang berjumlah 19,9 juta tergolong miskin dan tidak mampu sehingga mereka memandang kenaikan iuran akan memberatkan keuangan keluarga. Padahal kenaikan iuran ini hanyalah setara dengan sebungkus rokok termurah yang beredar di warung.

Polemik kenaikan iuran oleh Komisi IX DPR di Senayan sampai mengharuskan Pimpinan tertinggi DPR harus turun gunung.  Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin langsung Rapat Kerja Gabungan DPR dan Pemerintah pada 18 Februari 2020 yang mengikutsertakan Empat Komisi DPR (Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI) serta 7 pimpinan Kementerian dan Lembaga (Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan). Rapat Kerja Gabungan ini berhasil mengembalikan kenaikan iuran sebagai kebijakan prerogratif Presiden yang ditetapkan dalam  Perpres No. 75 Tahun 2019. 

2019 – Jangan Gaduh Jelang Pilpres 2019

Kenaikan iuran JKN sebetulnya sudah mendesak dilakukan sejak awal tahun 2018 untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang terus meroket dan menimbulkan gagal bayar klaim rumah sakit. Namun lagi-lagi penyesuaian iuran JKN menghadapi penundaan yang sama, karena harus mengalah demi menghindari ‘kegaduhan’ jelang Pemilu Presiden. Presiden menunda penyesuaian iuran hingga Pilpres 2019 terlaksana.  Alhasil, pengundangan Perpres No. 82 Tahun 2018 tidak mengubah besaran iuran sehingga belum berhasil menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan. Padahal Presiden berkewajiban meninjau dan menetapkan iuran JKN secara berkala sesuai amanat Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Terlebih Pasal 16I Perpres No. 111 Tahun 2013 (sebagaimana direvisi melalui Perpres No. 19 Tahun 2016) mengamanatkan Presiden untuk meninjau dan menetapkan iuran JKN paling lama 2 tahun sekali, yang tepat jatuh pada tahun 2018.

Pemda Manfaatkan Situasi

Seolah menuruti kegaduhan di Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda Pemda) turut mengusung isu tidak mampu membayar kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Di antaranya yang tengah merebak adalah Pemkab Lahat yang tidak lagi mengalokasikan APBD untuk Iuran PBI Daerah dan beralih pada program berobat gratis Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Kartu Keluarga dan KTP.  Bupati Lahat meninggalkan kewajiban integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan untuk merealisasikan janji kampanye Pilkada 2019 sebagai pemimpin pro rakyat kecil.

Iuran JKN Bukan Komoditas Politik

Kesepakatan Rapat Kerja Gabungan (18/2/20)  untuk tetap mengimplementasikan Perpres No. 75 Tahun 2019 dengan syarat pembersihan dan pemutakhiran 27 juta data kepesertaan PBI yang dinilai ‘abu-abu’ oleh BPKP, patut diacungi jempol. Kebijakan tersebut tepat, konsisten dan realistis selaras dengan UU SJSN dalam rangka menyehatkan likuiditas BPJS Kesehatan.

Bukanlah suatu hal yang salah ketika DPR menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan kepada Pemerintah terkait kenaikan iuran JKN, yang merupakan kebijakan Pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Namun yang harus digaris bawahi adalah penentuan iuran JKN merupakan ranah kerja eksekutif, anggota DPR hanya sampai menggunakan hak konstitusionalnya saja, prerogratif tetap berada di tangan Presiden melalui penetapan Perpres yang mengatur iuran JKN. 

Adapun Pemerintah jika sejak awal mematuhi kewajibannya untuk meninjau dan menetapkan kenaikan iuran secara bertahap sejak 2016 dan 2018, tentunya gelombang penolakan tidak merebak.   Begitu pula dengan Pemda, seandainya Pemda telah merapihkan data penduduknya, tentulah seluruh rakyat miskin dan tidak mampu telah terjamin sebagai PBI yang didanai oleh APBN. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Politisasi Kenaikan Iuran JKN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/politisasi_kenaikan_iuran_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website
frisuren papierquotes.com beylikdüzü escort brazzers german sexfilme bahçeşehir escort beylikdüzü escort tipobet giris