jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - PETAKAN SEGERA PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Oleh: Zuardin, S.KM., M.H.Kes 15 January 2016

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan Universal Health Coverage sudah mulai dilaksanakan sejak awal Januari 2014, dengan beroperasinya BPJS Kesehatan sesuai amanat UU BPJS No. 24/2011.

Kepesertaan sektor informal masih menjadi kendala untuk mencapai Univesal Health Coverage. Dalam catatan BPJS Kesehatan akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 44 % pekerja sektor informal menunggak membayar iuran sekitar Rp. 400-an Milyar.

Pekerja sektor informal menurut UU Ketenagakerjaan merupakan orang yang bekerja tanpa relasi kerja, artinya tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai aktifitas ekonomi yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri : dimiliki keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber lokal (Haerawati, 2015). Sebagai contoh, termasuk pekerja sektor informal adalah pedagang kaki lima, buruh parkir, nelayan dan sebagainya.

Kepesertaan sektor informal memilik karakteristik tersendiri. Berbeda dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah dan PNS maupun pegawai tetap lainnya yang mendapat potongan langsung untuk jaminan kesehatan dari gaji pokok.

Penulis mengindentifikasi beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor informal, yaitu antara lain:

1.    Penghasilan bulanan para pekerja sektor informal yang tidak menentu

Memiliki Jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap pekerja. Namun, dengan penghasilan bulanan yang tidak menentu, mereka lebih memprioritaskan penghasilan untuk kebutuhan pokok daripada untuk iuran JKN yang harus dibayarkan perbulan.

2.    Sosialisasi yang Kurang Memadai

Sosialisasi memiliki kontribusi penting untuk mencapai Universal Health Coverage.  Pekerja sektor informal diharapkan segera mendaftar dengan sosialisasi yang masif dan interaktif tentang manfaat menjadi peserta JKN. Mereka memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan, bahwa tanpa jaminan kesehatan setiap pekerja memiliki risiko ekonomi yang tinggi saat jatuh sakit.

3.    Kurangnya kepatuhan para pekerja sektor informal membayar iuran JKN

Kepatuhan membayar iuran merupakan komponen penting untuk menjaga keberlangsungan JKN. Penulis berpendapat kepatuhan pekerja sektor informal dapat dikategorikan alam dua tipe :

a.      “Tahu” namun tidak bersedia melaksanakan. Banyak juga sebenarnya yang sudah mengetahui akan arti penting JKN. Namun tidak bersedia untuk menjadi peserta dengan berbagai macam alasan. Pada kelompok ini, akan sulit untuk ikut dalam kepesertaan karena sejak awal  “mereka” tidak ingin menjadi peserta JKN.

b.      “Tidak tahu” sehingga tidak melakukan, pada kelompok ini mereka tidak menjadi peserta atau keberatan membayar premi karena pada dasarnya tidak mengetahui manfaat yang dapat diperoleh. Pada kelompok ini, masih sangat memungkinkan untuk di intervensi sehingga dapat menjadi peserta JKN dan membayar premi JKN secara teratur.

Penulis berpendapat bahwa pemetaan dan mengenali dengan data yang valid tentang posisi masyarakat Indonesia khususnya pekerja sektor informal harus dilakukan secara serius. Sehingga, jenis sosialisasi dapat dilakukan tepat sasaran.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PETAKAN SEGERA PEKERJA SEKTOR INFORMAL
http://www.jamsosindonesia.com/opini/petakan_segera_pekerja_sektor_informal
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website