jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Belum Tuntas Mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Oleh: A.A. Oka Mehaendra, S.H (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 10 June 2013

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan mengatur prosedur pelayanan kesehatan dalam Bab tersendiri,yaitu Bab VII.

Bab VII terdiri dari 6 Pasal yang disusun dalam 4 bagian.

Bagian Kesatu terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 mengatur mengenai Prosedur Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 32 mengatur mengenai Pelayanan  Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.

Bagian Ketiga terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 33 mengatur mengenai Pelayanan Dalam Keadaan Gawat Darurat.

Bagian Keempat terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 34 mengatur mengenai Pelayanan Dalam Keadaan Tidak Ada Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Syarat.

BELUM TUNTAS MENGATUR

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 belum tuntas mengatur masalah teknis operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.     

Terdapat 3 Pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa masalah teknis kepada peraturan perundang-undangan  yang lebih rendah, dan 1 Pasal mendelegasikan pada penetapan Menteri.

Pasal 29 menentukan ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31 menentukan ”Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.”

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tidak secara jelas menentukan mana yang menjadi kewenangan Menteri dan mana yang menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.

Pasal 34 ayat (4) menentukan ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal 32  menentukan bahwa daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai ditetapkan oleh Menteri dan ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Peraturan perundang-undangan dan penetapan yang diperintahkan pembentukannya/penetapannya oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 paling lambat harus sudah dibuat sebelum mulai berlakunya Peraturan Presiden ini. Dengan kata lain sebelum 1 Januari 2014 Peraturan Perundang-undangan dan penetapan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 harus sudah ditetapkan, agar BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang lengkap untuk mulai beroperasi.

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mengatur Prosedur Pelayanan Kesehatan secara sumir. Pada intinya sebagai berikut:

  1. Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
  2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
  3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
  4. Dalam keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku bagi Peserta yang :
  • berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftara; atau
  • dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
  1. Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
  3. Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan Fasilitas Kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat,bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yag dibutuhkan.

Pengaturan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana diuraikan diatas memang belum menjawab seluruh persoalan teknis yang timbul atau mungkin timbul dalam praktek.

Peraturan Presiden mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai soal ini kepada Peraturan Menteri dan Peraturan BPJS Kesehatan sesuai degan kewenangannya.

PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Menurut Pasal 22 ayat (1) UU SJSN manfaat jaminan kesehatan yang  diperoleh oleh Peserta termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 hanya menentukan bahwa pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai tersebut ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Peraturan Presiden ini tidak menjelaskan pedoman apa yang dipergunakan oleh Fasilitas Kesehatan jika Menteri tidak menetapkan dan tidak meninjau kembali daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

PELAYANAN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT.

Pelayanan dalam keadaan gawat darurat diatur sangat rumit sebagai berikut:

  1. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap Fasilitas Kesehatan.
  2. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,harus segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama  dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Dari ketentuan tersebut tidak ada alasan bagi Fasilitas Kesehatan manapun untuk menolak menerima Peserta Jaminan Kesehatan yang memerlukan pelayanan gawat darurat.

Namun Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tidak mengatur dengan jelas siapa yang harus merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan apa konsekuensinya jika lalai dirujuk?

PELAYANAN DALAM KEADAAN TIDAK ADA FASILITAS KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT

Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, Pasal 34 Peraturan Presiden menetukan sebagai berikut:

  1. BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi.
  2. Kompensasi dapat berupa:
  • penggantian uang tunai yang digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi;
  • pengiriman tenaga kesehatan; atau
  • penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.

Banyak soal yang belum jelas dari pengaturan tersebut misalnya apa maksud pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu? Diharapkan hal-hal yang belum jelas tersebut dapat dijawab dalam Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Belum Tuntas Mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/opini/peraturan_presiden_nomor_12_tahun_2013_belum_tuntas_mengatur_penyelenggaraan_pelayanan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website