jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - PERATURAN MENKES BUKA CELAH DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.KES (Legal and Regulatory Specialist) 20 September 2016

“Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan RI,  menandatangani Permenkes No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit (17/03/2016). Peraturan ini memberikan peluang bagi Rumah Sakit untuk memungut biaya bagi peserta JKN yang menghendaki akses khusus pelayanan kesehatan di atas standar. Hal ini membuka celah diskriminasi pelayanan kesehatan.”

Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif

Permenkes No. 11 Tahun 2016 menentukan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis. Pelayanan diselenggarakan dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar. Pelayanan diperuntukkan untuk peserta umum atau peserta JKN kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Peserta jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif (PRJE), Peserta JKN harus memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Celah Diskriminasi Pelayanan

Penyelenggaraan PRJE membuka celah diskriminasi pelayanan kesehatan. Peserta JKN yang telah mengisi surat pernyataan bersedia membayar selisih biaya pelayanan mendapat akses layanan eksekutif dalam satu ruangan khusus di Rumah Sakit. Akses khusus ini tidak berlaku bagi  105,4 juta Peserta PBI yang didanai dari APBN dan APBD, atau sekitar 62,5% dari total Peserta JKN per September 2016.

Perbedaan perlakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi, bahwa diskriminasi  harus dimaknai sebagai sifat membeda-bedakan orang berdasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu (Putusan MK Perkara No. 15/PUU-VI/2008). PRJE membedakan pelayanan berdasarkan status sosial ekonomi tertentu, pelayanan Dokter Spesialis-Subspesialis yang lebih cepat dan lebih nyaman hanya untuk orang-orang berduit, tidak berlaku bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran. 

Penyelenggaraan PRJE juga membuka celah ketidakadilan pelayanan kesehatan. mengutip pendapat MK, ketidakadilan yang dimaksud adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal-hal yang sama, atau sebaliknya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang berbeda. Penerapan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan JKN, semestinya Peserta JKN diperlakukan sama dalam prosedur akses fasilitas kesehatan, dan diperlakukan berbeda sesuai tingkat kebutuhan medisnya.

PRJE membuka ruang bagi Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di luar sistem. Tahun 2019, saat target universal coverage tercapai, saat mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit, Peserta JKN menghadapi 2 pillihan, melalui jalur reguler atau jalur eksekutif. Demikian juga dokter spesialis dan sub-spesialis dihadapkan 2 pilihan melayani di ruang eksekutif atau di ruang reguler. Proses bisnis Rumah Sakit di ruang eksekutif lebih menjanjikan sehingga peluang praktek ketidakadilan dan diskriminasi pelayanan kesehatan semakin besar.

Kaji Kembali

Permenkes No. 11 Tahun 2016 tidak mencantumkan UU SJSN dan UU BPJS di dalam konsideran mengingat. Apakah Permenkes sengaja disusun untuk membuka celah pelayanan dokter spesialis-subspesialis di luar sistem jaminan kesehatan? Peraturan ini perlu dikaji kembali, meliputi kesesuaiannya  dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peluang pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung, maupun implikasinya bagi sistem JKN ke depan. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PERATURAN MENKES BUKA CELAH DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/peraturan_menkes_buka_celah_diskriminasi_pelayanan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website