jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - PENGGUNAAN DANA JHT UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH BERTENTANGAN DENGAN TATAKELOLA KETENAGAKERJAAN

Oleh: H. Bambang Purwoko (Guru-Besar Universitas Pancasila dan Anggota DJSN) 29 January 2015

Program Pemerintah berencana meluncurkan program sejuta rumah pada pertengahan  tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi adalah pendanaan.  Program Pemerintah tersebut tidak terkait dengan penggunaan dana JHT-SJSN. Program tersebut semestinya didanai dengan APBN sebagai bagian dari tatakelola yang baik. Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak boleh menunjuk BPJS Ketenaga-kerjaan untuk berpartisipasi dalam pendanaan program Pemerintah tersebut sebagaimana diekspos dalam Business.com tertanggal 15 Janauri 2015. Dalam penyelenggaraan JHT-SJSN, Direksi BPJS Ketenaga-kerjaan seharusnya mengacu pada Pasal 9 sampai dengan pasal 13 UU No 24/2011 tentang BPJS. Alokasi sebesar 30% dari dana JHT yang setara dengan Rp 45-50 trilyun sebagaimana diusulkan untuk pembangunan perumahan dalam Rapat tertanggal 8 Januari 2015 di Kantor Wakil Presiden sebaiknya dihentikan.

Pelanggaran

Tindak-lanjut terhadap pembangunan perumahan ini dengan menggunakan dana JHT pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 47 UU SJSN dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU BPJS, karena (a) dana JHT yang merefleksikan sebagai utang jangka panjang BPJS kepada pekerja perlu dikelola mengacu pada Pasal 47 UU SJSN dan (b) pengadaan perumahan yang mengacu pada UU BPJS bukan ranah bahkan bukan tanggung-jawab BPJS Ketenaga-kerjaan.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai Pengawas Eksternal BPJS memandang perlu untuk mengingatkan Direksi BPJS Ketenaga-kerjaan termasuk Para Pemangku Kepentingan lainnya untuk tidak melibatkan BPJS Ketenaga-kerjaan dalam pendanaan pembangunan perumahan. Berikut disampaikan paparan pokok-pokok Tatakelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan.

1.    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berdasar Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) UU No 24/2011 tentang BPJS meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan. Ruang lingkup kedua BPJS menurut Pasal 6 UU BPJS adalah untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan meneurut Pasal 7 UU BPJS merupakan badan hukum publik. Sebagai badan hukum publik, BPJS harus indenpenden dalam operasional, berhak atas bantuan finansial dari Pemerintah dalam hal krisis perekonomian, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian BPJS harus terbebas dari bentuk intervensi apapun baik dari Pemerintah maupun dari para pemangku kepentingan lain. Tatakelola BPJS sebagai penyelenggara program SJSN mengacu pada Pasal 5 UU SJSN dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU BPJS.

2.    Tugas-pokok-fungsi (Tupoksi), kewenangan, hak dan kewajiban baik untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagap-kerjaan mengacu pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU BPJS adalah penyelenggaraan SJSN untuk seluruh penduduk dalam JK yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kemudian menyusul seluruh pekerja mendapatkan akses ke jaminan kecelakaan kerja, program tabungan wajib, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenaga-kerjaan. Secara definitif, ranah kedua BPJS baik Kesehatan maupun Ketenaga-kerjaan sebagai berikut: (a) melakukan perluasan kepesertaan seluruh penduduk termasuk pendaftaran seluruh pekerja dalam SJSN, (b) mengumpulkan atau menagih iuran pemberi-kerja dan pekerja, (c) melaksanakan pembayaran manfaat tunai dan pelayanan kesehatan kepada peserta, (d) menerbitkan kartu identitas tunggal bagi peserta sebagai bukti kepesertaan jaminan sosial, (e) menyiapkan laporan-laporan keuangan dan non-keuangan kepada para pemengku-kepentingan, (f) menyelenggarakan pengawasan tentang kepatuhan pemberi-kerja terhadap UU SJSN dan melakukan pengelolaan dana jaminan sosial sesuai acuan Pasal 47 UU SJSN.

3.    Tatakelola pengelolaan dan pengembangan dana SJSN harus tunduk dengan Pasal 47 UU SJSN. BPJS Ketenaga-kerjaan dalam melakukan investasi-nya harus memperhatikan aspek aspek (a) likuiditas, (b) solvabilitas, (c) kehati-hatian, (d) keamanan dana dan (e) imbalan investasi. Dalam Pasal tersebut dinyatakan, bahwa imbalan investasi bukan merupakan sasaran utama, karena dalam proses mendapatkan imbalan tersebut harus likuid, solvabel, hati-hati dalam proses seleksi sekuritas dan keamanan dana dari sifat masing masing program SJSN. Hal ini berarti bahwa dana SJSN hanya boleh diinvestasikan dalam sekuiritas agar membentuk portofolio yang aman, antara lain: deposito berjangka, saham dan obligasi yang diperjual-belikan melalui Bursa Efek Indonesia.

4.    Perlu diketahui, bahwa investasi dana SJSN dalam properti ditujukan untuk melengkapi diversifikasi investasi tetapi dalam hal ini tidak boleh ditoleransi penempatannya lebih dari 5%. Investasi pada properti berbeda dengan investasi pada perumahan. Investasi properti biasanya dilakukan dalam pembelian tanah dan bangunan untuk dijual kembali agar BPJS Ketenaga-kerjaan memperolah keuntungan modal. Investasi pada properti tidak terlalu berisiko, dibandingkan investasi pada perumahan. Dalam hal ini, alokasi dana JHT-SJSN pada properti masih perlu dibatasi dan dikontrol secara ketat karena keterikatannya dengan jatuh tempo dalam persyaratan penarikan dana JHT bagi para pekerja yang mengalami PHK sebelum usia pensiun dengan masa iur minimum 10 tahun termasuk yang mencapai usia pensiun.

5.    Proses investasi dalam perumahan yang kemudian dipinjamkan atau dikreditkan kepada peserta BPJS Ketenaga-kerjaan yang membutuhkan-nya berisiko tinggi bagi BPJS Ketenaga-keerjaan, karena adanya (kemungkinan) kredit macet. Dalam hal terjadinya kredit macet, BPJS Ketenaga-kerjaan bertanggung-jawab atas penempatan 30% investasi dalam pendanaan perumahan, kemudian pekerja sebagai peserta JHT menanggung risiko hilangnya dana JHT. Dalam kasus semacam ini, terjadilah masalah solvabilitas,karena tatakelola pendanaan tidak memperhatikan aspek keamanan dana dan aspek kekurang-hati-hatian. Karena investasi yang dilakukan berisiko berarti pelanggaran terhadap Pasal 47 UU SJSN. Dengan demikian, BPJS Ketenaga-kerjaan akan dihadapkan pada temuan audit yang akan berpeluang penyimpangan finansial.

6.    Adanya usulan alokasi dari 5% menjadi 30% dana JHT-SJSN pada investasi perumahan sekalipun dengan amendemen PP No 99/2013 merupakan pelanggaran Pasal 47 UU SJSN. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi BPJS Ketenaga-kerjaan dalam waktu dekat, bahwa suatu hari adanya permintaan dana jaminan sosial oleh pihak-pihak lain yang penggunaannya di luar lingkup SJSN.

7.    Pengadaan perumahan apapun dalihnya bukan ranah BPJS Ketenaga-kerjaan, melainkan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Suatu paksaan terhadap BPJS Ketenaga-kerjaan untuk berpartisipasi dalam pendanaan program perumahan merupakan pelenggaran serius terhadap UU SJSN dan UU BPJS. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di negara manapun tidak meliput program perumahan pekerja. 

Program CPF Berbeda

8.    Central Provident Fund (CPF) di Singapura adalah program tabungan pekerja yang bersifat wajib sesuai UU CPF Tahun 2009. Program tabungan wajib tersebut dikelola sebagai saldo tabungan pekerja yang dibentuk dalam tiga (3) akun: (a) akun kepemilikan kredit rumah sebesar 67% dari 33% iuran CPF, (b) akun tabungan hari tua sebesar 20% dan (c) akun jaminan kesehatan sebesar 13%. Program kepemilikan rumah berlaku untuk seluruh pekerja sebagai peserta CPF. Untuk itu, CPF mempersiapkan skedul pembayaran angsuran per tahun antara 12-15 tahun yang dimulai pada saat pekerja berusia 25 dengan skedul akhir pembayaran angsuran rumah pada saat pekerja mencapai usia 36-37 tahun. Setelah berakhirnya pembayaran angsuran oleh pekerja di usia 36-37 tahun, dengan sendirinya akun tabungan hari tua menjadi 87% sedangkan sisanya 13% akan digunakan untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Adapun, spesifikasi atas pembayaran iuran CPF sebesar 33% dapat dirinci peruntukkanya dimana 2/3 iuran atau merefleksikan 22,11% digunakan untuk pembayaran cicilan kredit rumah antara12-15 tahun; kemudian 1/5 iuran atau merefleksikan 6,6% digunakan untuk hari tua, sedangkan sisanya 13% digunakan untuk pemeliharaan kesehatan pekerja. Dengan asumsi masa iur terhadap program CPF selama 30 tahun, maka proporsi iuran 33% CPF yang digunakan untuk kebutuhan hari tua sebesar 22,44% lebih dari cukup.     

9.    Secara internal, CPF menyiapkan peraturan tentang angsuran pembayaran kredit rumah dengan menggunakan saldo tabungan pekerja yang dinilai lebih dari cukup menyusul persyaratan dengan usia pekerja minimum 20-25 tahun dan pelunasan cicilan pinjaman harus diselesaikan pada saat pekerja mencapai usia 36-37 tahun. Akan tetapi program kepemilikian perumahan pekerja dengan menggunakan saldo JHT untuk mencicil anggsuran akan tidak mencukupi karena rata-rata saldo JHT berkisar antara Rp 10-12 juta di tahun 2014. Tatakelola dalam program perumahan pekerja sebagai peserta CPF berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) pekerja yang berminat telah memenuhi usia minimum 20-25 tahun, (b) bagi pekerja yang berusia 20 tahun masih belum memiliki saldo tabungan yang cukup untuk pembayaran uang muka perumahan, boleh menggunakan warisan atau dana dari orang tua sehingga saldo tabungan yang bersangkutan tidak dipotong untuk pembayaran uang muka dan (c) cicilan kredit pinjaman rumah harus lunas pada saat pekerja mencapai usia 36-37 tahun. Berarti masa pembayaran kredit berkisar antara 12-15 tahun dengan harapan pekerja yang berusia 37 ke atas telah memiliki rumah susun kemudian konsentrasi pada pembayaran iuran tabungan CPF untuk kebutuhan hari tua.  

10.  Program CPF berbeda secara mendasar dengan JHT-SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS-Ketenaga-kerjaan walaupun ada sedikit persamaannya. Adapun perbedaannya dengan JHT-SJSN banyak sekali diantaranya: (a) iuran CPF ditetapkan dengan iuran tinggi sebesar 33% take-home pay dengan komposisi iuran pekerja 20% dan iuran pemberi-kerja 13% sedangkan iuran JHT-SJSN masih 5,7%. Jika program kepemilikan rumah dipaksakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka akan menimbulkan kesulitan pendanaan bahkan pelanggaran terhadap UU SJSN karena pengadaan perumahan bukan ranah BPJS Ketenaga-kerjaan; (b) CPF tidak dilibatkan dalam proses pendanaan perumahan, karena tatakelola penyelenggaraan program perumahan sebagai tanggung-jawab pemerintah sehingga perlu dianggarkan oleh Pemerintah Singapura; (c) dalam hal BPJS Ketenaga-kerjaan melakukan proses pendanaan terhadap program perumahan, maka merupakan pelanggaran terhadap UU SJSN karena adanya gangguan likuiditas bahkan solvabilitas; (d) CPF hanya bertanggung-jawab melakukan pembayaran angsuran perumahan pekerja dengan menggunakan saldo pekerja masing masing karena rata-rata saldo tabungan pada CPF di atas rata-rata SGD 100.000 sedangkan apa yang terjadi dengan rata-rata saldo JHT hanya sebesar Rp 10-Rp 12 juta / peserta sehingga tidak layak secara finansial.

11. Operasionalisasi EPF Malaysia didanai dengan iuran yang moderat sebesar 23% dengan mana pekerja iur 11% sedangkan pemberi-kerja iur 12%. EPF sama seperti halnya CPF masih belum diakui sepenuhnya sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, karena program tersebut tidak terkait dengan prinsip gotong-royong. Namun demikian, penarikan sebagian akun tabungan maksimal sebesar 30% hanya diperbolehkan bagi peserta yang mencapai usia 50 tahun untuk keperluan renovasi rumah menjelang pensiun. Adapun tujuan dari penarikan dana tabungan EPF oleh peserta sebesar 30% dari saldo tabungan adalah untuk pengembangan dan atau renovasi rumah. Perlu dicatat, bahwa bahwa 70% dari akun tabungan atau merefleksikan iuran sebesar 16,1% digunakan sepenuhnya untuk keperluan hari tua.  

12. CPF Singapura dan EPF Malaysia adalah hal yang berbeda dengan JHT-SJSN khususnya dalam hal iuran JHT dengan 5,7% masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hari tua sedangkan iuran CPF sebesar 33% dan iuran EPF sebesar 23%. Untuk alasan apapun dengan iuran tersebut tidak akan mencukupi untuk pemenuhan pembayaran angsuran kredit kepemilikan rumah. Kita tidak boleh lupa bahwa penarikan dana JHT dengan masa iur minimum 10 tahun, apalagi dengan rata-rata saldo JHT masih berkisar antara Rp 10-12 juta per peserta begitu kecil hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sesaat dalam pasca PHK sebelum usia 55 tahun. Karena itu, penarikan dana JHT sebagian sebaiknya berkorelasi dengan sistem jaminan sosial, yaitu karena PHK sebelum usia 55 tahun masih memerlukan kebutuhan uang kas. Lebih penting dari poin-poin 1-11 di atas menginspirasi kepada kita untuk berani-katakan tidak kepada pihak-pihak yang akan intervensi BPJS Ketenaga-kerjaan, karena adanya pengawasan KPK terhadap operasional BPJS tentang potensi fraud.

 

Bp.20-25 Januari 2015

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PENGGUNAAN DANA JHT UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH BERTENTANGAN DENGAN TATAKELOLA KETENAGAKERJAAN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/penggunaan_dana_jht_untuk_program_sejuta_rumah_bertentangan_dengan_tatakelola_ketenagakerjaan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website