jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Pengaturan Iuran Jaminan Kesehatan Tidak Operasional

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. 04 March 2013

Salah satu masalah krusial yang alot pembahasannya dalam penyusunan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 ialah soal penentuan besaran Iuran dan siapa yang menanggung Iuran tersebut.

UU SJSN dan UU BPJS mendelegasikan pengaturan besarnya Iuran bagi Peserta Penerima Upah, bagi Peserta yang tidak menerima upah, untuk PBI, dan tambahan Iuran bagi Pekerja yang mengikutsertakan anggota keluarganya yang lain sebagai Peserta Jaminan kesehatan serta besaran dan tata cara pembayaran Iuran diatur dalam Perpres.

TIDAK OPERASIONAL

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tidak operasioanl dan rinci mengatur mengenai Iuran sebagai pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS.  

Masalah Iuran  diatur dalam Bab !V Perpres  yang terdiri dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

Bab IV dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Kesatu tentang Besaran Iuran, Bagian Kedua tentang Pembayaran Iuran, dan Bagian Ketiga tentang Kelebihan dan Kekurangan Iuran.

Tiga hal teknis operasional yang belum diatur dalam Perpres yaitu mengenai:

  1. Besarnya dan besaran Iuran Jaminan Kesehatan, hal ini  malah didelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Perpres.
  2. Tata cara pembayaran Iuran, hal ini malah  didelegasikan pengaturannya dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
  3. Tambahan Iuran bagi Pekerja yang ingin mendaftarakan anggota keluarganya,hal ini selain tidak diatur juga tidak didelegasikan pengaturannya pada peraturan perundang-undangan lain.

Pemerintah terkesan tergesa-gesa menyelesaikan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 untuk memenuhi tenggat waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan.

Masalah krusial baik yang bersifat prinsip maupun yang bersifat teknis operasional “ditunda” perdebatannya pada pembahasan berikutnya ketika menyususun peraturan yang disubdelegasikan pengaturannya oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2013.

Akibatnya Perpres sebagai peraturan pelaksanaan tidak tuntas mengatur soal-soal yang diperlukan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan.

Regulasi yang diperlukan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 digantungkan pada kemampuan institusi yang diberi subdelegasi untuk menyelesaikan pengaturan lebih lanjut.

BERTENTANGAN DENGAN PP NOMOR 69 TAHUN 1991

Pasal 16 ayat (1) Perpres menentukan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.

Pada ayat (2) ditentukan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pada ayat (3) ditentukan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Pasal 16 ditutup dengan ayat (4) yang memberikan pendelegasian untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran jaminan Kesehatan diatur dengan Peraturan Presiden.

Tiga catatan yang dapat dikemukakan terhadap Pasal 16 Perpres yaitu:

  1. Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)  sama sekali tidak memuat norma  mengenai Besaran Iuran, sehingga secara teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan tidak tepat dicantumkan dibawah Bagian Kesatu Bab IV tentang Besaran iuran.
  2. Pembayaran Iuran bagi Peserta Bukan Pekerja khususnyai Veteran dan Perintis Kemerdekaan oleh Peserta yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang menentukan  Iuran untuk Veteran dan Perintis Kemerdekaan, ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN.
  3. Pendelegasian pengaturan lebih lanjut dengan Perpres sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (4) Perpres tidak sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 204 yang menentukan ”Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (sub delegasi) digunakan kalimat Ketentuian mengenai….diatur dengan atau berdasarkan….”, karena pendelegasian dalam Pasal 27 ayat (5) UU SJSN menggunakan frasa ”diatur lebih lanjut dalam Perpres.”

Artinya mangenai besaran Iuran Jaminan Kesehatan secara tuntas diatur dalam Perpres  Nomor 12 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS, tidak disubdelegasikan lagi kepada Perpres.  

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pengaturan Iuran Jaminan Kesehatan Tidak Operasional
http://www.jamsosindonesia.com/opini/pengaturan_iuran_jaminan_kesehatan_tidak_operasional
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website