jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Atas Ketersediaan Faskes

Oleh: A.A. Oka Mehaendra, S.H (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 19 July 2013

Keberhasilan penyelenggaraan Program Jaminan  Kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan (Faskes) yang cukup dan memenuhi standar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatn bertanggung jawab atas ketersediaan Faskes dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Faskes dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Faskes yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakannya meliputi Rumah Sakit, Dokter Praktik, Klinik, Laboratorium, Apotek dan Faskes lainnya.

Data dari Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI menunjukkan jumlah RS per Juni 2013 sebanyak 2.141 RS, yang terdiri dari 829 RS Pemerintah dan 1.312 RS Swasta.  Jumlah Dokter Umum tahun 2010 sebanyak 32.492 dokter. (Profil Kesehatan Indonesia, 2011)  Jumlah apotek tahun 2010 sebanyak 16.603 apotek. (Sumber daya kesehatan, 2010) 

Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan.

Penyelenggara pelayanan kesehatan menurut Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 meliputi semua Faskes yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, menurut Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU SJSN Faskes harus memenuhi syarat tertentu yaitu diakui dan memiliki ijin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

FASKES MILIK PEMERINTAH DAN PEMDA WAJIB BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN?

Faskes milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan, wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Artinya, mau tidak mau Faskes milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan, harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Tidak ada alasan untuk menolak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena hal tersebut diwajibkan menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013, meskipun Pasal 23 ayat (1) UU SJSN tidak mewajibkannya.

Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan, tetapi menolak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan berarti melanggar kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan.

Faskes swasta yang memenuhi persyaratan menurut Pasal 32 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehan, dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Artinya Rumah Sakit Swasta tersebut boleh memilih untuk bekerja sama atau tidak bekerjasama, tergantung kesepakan antara Rumah Sakit Swasta yang bersangkutan dengan BPJS Kesehatan.

Rumah Sakit Swasta dalam hal ini mempunyai opsi untuk bekerja sama atau tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.  Terjalinnya kerja sama antara Rumah Sakit Swasta yang memenuhi persyaratan dengan BPJS Kesehatan tentu dipengaruhi oleh kalkulasi bisnis yang mereka buat.

Kerja sama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta milik Swasta dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.

Isi perjanjian tertulis tergantung kesepakan antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Atas Ketersediaan Faskes
http://www.jamsosindonesia.com/opini/pemerintah_dan_pemerintah_daerah_bertanggung_jawab_atas_ketersediaan_faskes
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website