jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - MELURUSKAN 7 SESAT PIKIR TERHADAP BPJS KESEHATAN DEMI JKN

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.KES (Peneliti Hukum ) 18 November 2015

Informasi dalam artikel berjudul, “7 Fakta BPJS Menipu Rakyat Indonesia, Sebarkan!” terlanjur tersebar dan menciptakan persepsi yang keliru tentang JKN di tengah masyarakat.

Rey Arifin memuat artikel tersebut di blog pribadinya pada tanggal, 5 Oktober 2015, dan telah dibaca lebih dari 3 juta nitizen. Sesat pikir dalam artikel tersebut perlu diluruskan, untuk mendukung keberlangsungan JKN. Tujuh sesat pikir yang perlu diluruskan adalah sebagai berikut:

1.       BPJS Kesehatan bukanlah merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, fungsi BPJS Kesehatan tidak lebih dari asuransi.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggara program jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan prinsip asuransi sosial.Fungsi BPJS Kesehatan, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU BPJS, adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.  Dalam melaksanakan fungsinya tersebut BPJS Kesehatan bertugas untuk melakukan pendaftaran peserta, memungut iuran, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana, mengelola data peserta, membayarkan manfaat, dan memberikan informasi kepada peserta dan masyarakat.

Ada 2 jenis asuransi, yaitu asuransi sosial dan asuransi komersial. Tuduhan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa BPJS Kesehatan merupakan Lembaga asuransi komersial. Pasal 19 UU SJSN menyebutkan, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas, namun perlu diketahui ada perbedaan mendasar antara  asuransi sosial dengan asuransi komersial.Asuransi sosial (baca: asuransi kesehatan sosial) bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar kesehatan, yaitu berfungsinya organ secara normal dan mampu berproduksi. Tidak sebatas upaya kuratif dalam asuransi komersial (baca: asuransi kesehatan komersial), manfaat Jaminan dalam asurasi sosial juga meliputi upaya promotif, preventif,

Sangat berbeda dengan Asuransi Sosial, Asuransi Komersial bertujuan untuk menghimpun keuntungan, memiliki karakter selalu berinovasi baik manfaat, maupun perluasan pelayanan kesehatan. Selain itu, asuransi Komersial memiliki banyak produk jaminan atas terjadinya kerugian (indemity). Penyelenggara asuransi komersial merupakan lembaga jasa keuangan yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

2.       BPJS Kesehatan merupakan kamuflase pemerintah untuk menutupi penyelewengan dana subsidi BBM, dana BPJS Kesehatan bersumber langsung dari masyarakat, bukan dari sektor pajak atau pengalihan subsidi BBM.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena BPJS Kesehatan merupakan organ negara. Dalam menjalankan fungsinya, BPJS Kesehatan mendapat pendanaan dari beberapa sumber.

BPJS mengelola aset BPJS dan aset dana jaminan sosial.[1] Aset BPJS bersumber dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; c. hasil pengembangan aset BPJS; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2]

Sedangkan aset Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3]

Aset dana jaminan sosial digunakan untuk: a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[4]

Karenanya tidak benar, dana BPJS Kesehatan yang digunakan untuk membayarkan manfaat, hanya bersumber dari iuran masyarakat saja (baca iuran peserta), melainkan ada sumber lain yaitu:

Pertama, Dana dari APBN, yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pemerintah menetapkan PBI jaminan kesehatan yang seudah teregister sebanyak 86.400.000,- (delapan puluh empat juta) jiwa berdasarkan basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011. [5] Dana APBN untuk PBI tersebut sekitar Rp. 19,3 Trilliun.

Kedua,  dana dari surplus pengelolaan aset BPJS. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) PP 87/2013, surplus pada suatu tahun digunakan untuk: a) menambah aset bersih BPJS Kesehatan; dan/atau b) memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Aset dana jaminan sosial kesehatan ini dapat digunkan untuk membayar manfaat perserta BPJS Kesehatan.

Ketiga, dana talangan 10% dari aset BPJS Kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan saat terjadi kesulitan liquiditas aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.[6]

3.       BPJS Kesehatan merupakan sebuah Badan Usaha yang fungsinya sebagai pengeruk keuntungan bagi Pemerintah, bukan jaminan kesehatan yang dialokasikan dari dana APBN. Hal ini didasari dari jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh pemerintah yang totalnya lebih dari Rp. 50,4 T, sementara total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan selama setahun hanya Rp. 37 T. Dikatakan BPJS untung banyak sebesar Rp. 13, 4 T.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena BPJS Kesehatan bukanlah badan usaha seperti yang dituduhkan, melainkan badan hukum publik. Badan Hukum Publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan badan usaha. BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.       dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 5 UU BPJS);

2.       untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 UU BPJS);

3.       diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum (Pasal 48
ayat (3) UU BPJS);

4.       bertugas mengelola dana public, yaitu Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta (Pasal 10 huruf d UU BPJS);

5.       berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional (Pasal 11 huruf c UU BPJS);

6.       bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional (Pasal 51 ayat (3) UU BPJS); dan

7.       berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 11 huruf f UU BPJS);

8.       pengangkatan Angggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik (Pasal 28 s/d Pasal 30 UU BPJS).

 

Tidak jelas maksud tuduhan BPJS Kesehatan sebagai badan usaha. Apakah yang dimaksud dengan badan Usaha tersebut? Jika yang dimaksud badan usaha adalah organisasi bisnis yang dibentuk untuk orientasi keuntungan bagi pemilik (privat), maka tuduhan tidak ada dasarnya.  

 

Tuduhan BPJS Kesehatan untung besar juga tidak benar, kenyataannya, BPJS Kesehatan saat ini menghadapi masalah keberlangsungan dana. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, jumlah kepesertaan saat ini mencapai lebih dari 152 juta orang. Namun sayangnya, ada missmatch antara pendapatan iuran dengan pengeluaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 5,85 triliun. Total iuran yang masuk Rp 39 triliun, sedangkan pengeluarannya Rp 41 triliun.[7]

 

4.       Dengan adanya BPJS, Pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dikatakan pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk BPJS, dana BPJS 100% dana dari masyarakat.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena tidak ada pelayanan kesehatan gratis dalam JKN. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Indonesia berbasis kontribusi peserta.  Artinya, peserta wajib menyetor sejumlah dana secara rutin dan terus menerus kepada badan penyelenggara jaminan kesehatan untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Bagi peserta yang tergolong miskin dan tidak mampu iuran dibayarkan oleh Pemerintah. Kontribusi tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas.

5.       Dengan dana iuran BPJS sebesar Rp. 25.000,-/bulan seharusnya masyarakat memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang maksimum  (First Class Service/VIP Class) di RS. Dikatakan BPJS didaulat untuk menjadi Badan Usaha yang bertugas memberikan keuntungan sebesar-bearnya terhadap pemerintah, maka tidak heran bila pasien BPJS banyak yang dibatasi penggunaan obatnya.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena JKN tidak berujuan memberikan pelayanan kesehatan maksimum, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Tidak benar pembatasan obat terkait orientasi keuntungan Badan Usaha, sebagaimana dituduhkan. BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, maupun tenaga kesehatan memiliki kewajiban atas kendali biaya dan kendali mutu pelayanan kesehatan. Penejelasan Pasal 24 ayat (3) UU SJSN menyebutkan, dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iur biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

 

6.       Klaim BPJS hanya bisa membebaskan biaya untuk sebagian kecil masyarakat, klaim BPJS hanya untuk mengurangi biaya saja. Klaim BPJS tidaklah mudah bagi semua orang.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena JKN menganut Prinsip equitas. Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. -

7.       BPJS adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2). BPJS dianggap asuransi yang menipu masyarakat yang tidak sakit, sebab yang ia setorkan sejatinya bukan untuk dirinya sendiri namun untuk orang lain.

Pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pengaturan mekanisme asuransi sosial yang diatur dalam UU SJSN dan UUBPJS bukanlah pengingkaran terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.

Tentang hal ini, MK pernah berpendapat bahwa UUD NRI 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, namun UUD NRI 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu. Sistem apapun yang dipilih dalam pengembangan Jaminan Sosial harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Putusan MK Perkara No.007/PUU-III/2005). Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf a. Menyebutkan, Prinsip asuransi sosial meliputi: a. kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah, karenanya setoran tersebut bukanlah bentuk penipuan, akan tetapi penerapan nilai kegotongroyongan.

Semoga artikel ini dapat meluruskan 7 sesat pikir terhadap BPJS Kesehatan demi keberlangsungan JKN.



[1] Pasal 40 ayat (1) UU BPJS

[2] Pasal 41 ayat (1)

[3] Pasal 43 ayat (1)

[4] Pasal 43 ayat (2)

[5] Kepmensos No. 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

[6] Pasal 39 ayat (3) PP No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

[7] http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_externallink/9403/#sthash.rsOGQhQP.dpuf

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
MELURUSKAN 7 SESAT PIKIR TERHADAP BPJS KESEHATAN DEMI JKN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/meluruskan_7_sesat_pikir_terhadap_bpjs_kesehatan_demi_jkn_
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website