jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Kesiapan Hadapi JKN 2014

Oleh: Adhi kristian, S.H (Peneliti Jaminan Sosial - Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hukum Kesehatan UGM) 24 September 2013

Adhi Kristian, S.H.
 

"BPJS Kesehatan harus membangun kapasitas dengan cepat untuk mengantisipasi tantangan terberat. Sistem pendaftaran yang mudah terakses masyarakat secara mandiri, harus sudah dimiliki dalam waktu tersisa 4 bulan ke depan..."

 

Januari 2014 mulai berlaku Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan sistem asuransi sosial. Semua orang (karyawan formal, informal dan tidak bekerja serta kelompok miskin) wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero), BUMN Penyelenggara Jaminan Kesehatan, yang diberi tugas menyelengarakan JKN. Transformasi diikuti adanya pengalihan peserta, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.Selain itu, tranformasi juga dikutipengalihan program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Lima Faktor Utama

Kepesertaan wajib dan pengalihan peserta tersebut berpotensi menimbulkan ledakan peserta. Menurut penulis, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu

Pertama, transformasi merubah kepesertaan secara signifikan di tahun pertama. Ditargetkan, dari kepesertaan 16.386.274 jiwa (data dalam master file PT Askes per 31 Desember 2012), menjadi121,6 juta jiwa peserta dijamin BPJS pada tahun 2014.

Kedua, Undang-undang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar secara aktif ke BPJS (stelsel aktif kepesertaan). Ada tiga aturan yang mendasari, yang pada pokoknya berisi tentang: a. Kewajiban Pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya (psl. 13 ayat (1) UU SJSN). b. Kewajiban Pemerintah untuk mendaftarkan orang miskin sekaligus memberi bantuan iuran (Psl. 18 ayat (1) UU BPJS). Dan, c. Setiap orang, (yang belum didaftarkan oleh pemerintah maupun pemberi kerja), wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya ke BPJS (Pasal 16 ayat (1) UU BPJS).

Ketiga, Putusan MK Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

Keempat, ancaman pidana maksimal bagi pemberi kerja. Dalam UU BPJS diatur bahwa, pemberi kerja diancam dengan sanksi pidana maksimal. Tidak main-main,  pemberi kerja yang lalai dalam memungut, membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungannya diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. (Pasal 55 UU BPJS).

Kelima, kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan semakin tinggi. Kita sudah sering mendengar istilah “sadikin” (sakit sedikit jatuh miskin). Hal ini menujukkan, Masyarakat sudah semakin paham bahwa kesehatan itu mahal. Sehingga, bukan tidak mungkin, masyarakat akan berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi peserta begitu mengetahui kesehatannya dijamin dan berdasar Undang-Undang, dapat mendaftar sendiri secara aktif.

Hadapi Kepesertaan

Ada kontradiksi pengaturan kepesertaan. Satu sisi, kepesertaan JKN 2004 menganut sistem stelsel aktif. Di sisi lain, dalam penjelasan Pasal 4 UU SJSN butir (g), disebutkan bahwa kepesertaan wajib dilaksanakan secara bertahap. Penahapan ini memberi peluang bagi BPJS Kesehatan untuk menyiapkan kapasitas bagi 121,6 juta jiwa peserta yang ditargetkan, dari total 230 juta penduduk, pada tahap pertama, dan mendapat pembenaran untuk “mengabaikan” sekitar 108,4 juta penduduk yang tidak masuk dalam target. Padahal, masyarakat yang tidak masuk dalam target tersebut, mendapat perlindungan hukum untuk mendaftar diri secara aktif masuk menjadi peserta.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan menghadapi 2 pilihan besar. Yaitu, bersiap untuk kepesertaan bertahap, ataukah bersiap untuk tantangan terberat, yaitu ledakan peserta.

Pertaruhan sangat besar. BPJS Kesehatan harus berani kerja keras untuk  hadapi tantangan terberat. Ketentuan hukum sangat tegas berpihak pemberlakuan pendaftran kepesertaan secara aktif yang berpotensi bagi ledakan peserta.

BPJS Kesehatan berhadapan dengan risiko besar. Risiko utama,  kekecewaan masyarakat apabila tidak mendapat akses mendaftar secara mandiri. Hal ini akan menjadi awal yang buruk pemberlakuan JKN 2014. Selain itu juga, masyarakat yang terabaikan haknya dapat menggugat secara hukum.

Sebenarnya tantangan tersebut adalah peluang bagi BPJS Kesehatan untuk mencapai cita-cita JKN, yaitu perlindungan yang menyeluruh. Dengan kepesertaan yang tinggi, maka risiko fiskal BPJS menjadi rendah, sebagaimana berlaku hukum bilangan besar dalam asuransi sosial..

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan harus membangun kapasitas dengan cepat untuk mengantisipasi tantangan terberat. Sistem pendaftaran yang mudah terakses masyarakat secara mandiri, harus sudah dimiliki dalam waktu tersisa 4 bulan ke depan.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kesiapan Hadapi JKN 2014
http://www.jamsosindonesia.com/opini/kesiapan_hadapi_jkn_2014
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website