jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - KEBIJAKAN IURAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) MASIH MEMISKINKAN

Oleh: Asih Eka Putri, Risky Kusuma 11 May 2015

“Adhi Hertanto, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berasal dari kampung Prenggan Yogyakarta, harus membayar sendiri tagihanrumah sakit sejumlah Rp71 juta untuk biaya perawatanbayi kembarnya selama 1 bulanpasca kelahiran. Biaya perawatan harus ditutupinya denganberhutang dan menggadaikan sertifikat tanah kepada rumah sakit.”

Pak Adhi dan istrinya sebagaimana diberitakan tribunnews.comterdaftar sebagai peserta JKN dari kelompok PBPU. Keduanya membayar iuran Kelas 1 sebesar Rp 59.500,00 secara teratur.  Namun malang bagi keduanya, BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya persalinan, tidak bagi biaya perawatan kedua bayinya yang mengalami sakit pasca kelahirannya.

Bayi berayahkan PBPU Tidak Otomatis Terjamin

Sebagai peserta PBPU, bayi Pak Adhi tidak otomatis mendapatkan jaminan kesehatan. Pak Adhi seharusnya segera mendaftarkan bayinya untuk terdaftar sebagai peserta JKN. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16F Perpres No. 111 Tahun 2013 yang menetapkan iuran peserta dihitung per orang per bulan. Setelah masa tunggu 7 hari, bayi Pak Adhi akan terdaftar sebagai anggota keluarga penerima manfaat. Namun sayangnya, Pak Adhi tidak mengetahui informasi pendaftaran tersebut.

Hak Peserta Atas Informasi Terabaikan

Selama 30 hari di rumah sakit, tak satu kali pun petugas BPJS Kesehatan memberitahu Pak Adhi untuk mendaftarkan bayinya sebagai peserta JKN.  Kepada Tribunnews.com Ia mengaku tidak mengetahui bahwa  perawatan inkubator bayi pasca kelahiran tidak otomatis ditanggung. Ia menyangka biaya perawatan bayinya sudah termasuk dalam biaya persalinan istrinya.

Sebenarnya, Pak Adhi berkesempatan untuk mendaftarkan dan membayar iuran kedua bayinya sesegera mungkin ke BPJS Kesehatan.  Setelah menunggu masa aktif selama 7 hari pasca pendaftaran, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya perawatan kedua bayi kembar mulai hari kedelapan pasca pembayaran iuran.  Pak Adhi hanya wajib menanggung biaya perawatan selama waktu tunggu tujuh hari dan hari-hari sebelum pendaftaran, yang jumlahnya akan jauh di bawah tagihan Rp 71 juta.

Sebagai Peserta,di samping wajib membayar iuran, Pak Adhi berhak atas informasi JKN. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 16 mengatur bahwa “ Setiap Peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program  jaminan sosial yang diikuti.”

Seiring denganhak peserta, BPJS Kesehatan berkewajiban memberikan informasi.  UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJSPasal 13 huruf  mewajibkanBPJS Kesehatan untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.  Selanjutnya, Pasal 13 huruf  mewajibkan BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.

Kelalain BPJS Kesehatan dalam memenuhinya hak peserta atas informasi, berdampak fatal bagi masyarakat.  Pak Adhi jatuh miskin akibat ketidaktahuannya. Tidak ada pilihan lain, ia harus melunasi seluruh biaya perawatan kedua bayinya dengan berhutang dan menitipkan sertifikat tanah ke rumah sakit.

Pertentangan Peraturan

Pembentuk Peraturan Presiden(PerPres) JKN tidak memaknai dengan benar Pasal 20 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Pasal 16F Perpres No. 111 Tahun 2013 menetapkan besaran iuran PBPU dihitung per jiwa per bulan.  Padahal,  UU SJSN Pasal 20 ayat (1) mengatur peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Artinya, hanya kepala keluarga atau bersama istrinya yang bekerja sajalah yang wajib membayar iuran.  Istri tidak bekerja dan anak-anaknya paling banyak tiga orang tidak membayar iuran.

Bayipertama dan kedua termasuk penerima manfaat Program JKN. Oleh sebab itu, seharusnyakeduanya serta merta terdaftar bersama kedua orang tuanya dan berhak atas manfaat jaminan kesehatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU SJSNbahwa setiap orang haruslah membayar iuran untuk terdaftar sebagai peserta dan mendapat manfaat jaminan kesehatan.Maka orang tua atau pemerintah wajib untuk mendaftarkan, dan membayarkan iuran tersebut. Namun, penetapan iuran perjiwa perbulan pada peserta PBPU menyebabkan pendaftaran anggota keluarga dilaksanakan satu per satu. Sehingga bayi tidak serta merta mendapatkan jaminan kesehatan.

Semestinya formulasi iuran jaminan kesehatan dihitung per keluarga.Sehinggaorang tua tidak perlu mendaftarkan anggota keluarganya satu per satu untuk menjadi peserta JKN. Dengan demikian bayi baru lahir juga serta merta mendapatkan jaminan kesehatan.

Perpres No. 111 Tahun 2013 harus dikaji ulang. Agar kejadian yang menimpa Pak Adhi tidak menimpa masyarakat luas. Program JKN harus memihak setiap warga negara sejak dari kandungan. Bayi, seperti juga orang dewasa, adalah warga negara yang memiliki kesamaan hak di muka hukum. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
KEBIJAKAN IURAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) MASIH MEMISKINKAN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/kebijakan_iuran_bagi_pekerja_bukan_penerima_upah_pbpu_masih_memiskinkan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website