jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - JKN DITAMBAL, ATAU RASIONALISASI ?

Oleh: Odang Muchtar (Praktisi Jaminan Sosial dan Asuransi Jiwa) 24 May 2017

JKN sampai dibahas dalam sidang Kabinet 9 November 2016 yang mendengarkan laporan defisit mencapai Rp 3,3 triliun ditahun pertama (2014), lalu naik menjadi Rp 5,7 triliun pada tahun berikutnya. Memasuki 2016, kekurangan dana kian membengkak menjadi Rp 9,7 triliun. Dalam periode yang sama akumulasi penerimaan iuran sampai dengan 2016 adalah 150,2 triliun rupiah. Konon salah satu skenario ditahun 2017 JKN masih akan defisit  sebesar Rp.6,23 triliun; 2018: Rp.10,05 triliun dan 2019 diramalkan Rp 12,7 triliun. Pada sisi lain jumlah peserta yang dilayani per Februari 2017 adalah 174.653.763 juta jiwa. Jumlah peserta diproyeksikan ditahun 2019 akan mendekati angka 95% dari total penduduk.

DEFISIT TAPI NO MORE “SADIKIN”

Sejak JKN dilaksanakan awal 2014, guyonan Sadikin (sakit sedikit miskin) hampir tidak terdengar lagi. Rumah Sakit penuh sesak, pasien di RS Sutomo Surabaya mencapai 2500 orang sehari, dan antrian bisa sejak subuh, dokter para medis terdengar sayup kebanyakan pasien. Dalam periode tiga tahun pertama JKN, total kunjungan pada 19.558 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP seperti Puskesmas dan klinik swasta mencapai 302 juta kunjungan, dan kunjungan berobat jalan di antara 2040 Rumah Sakit sebanyak 111,5 juta kunjungan. Di samping itu dalam tiga tahun sebanyak 18,1 juta jiwa mengalami rawat inap di rumah sakit untuk pengobatan katastropik-kronis. 

Apakah penyebab defisit JKN semata-mata akibat iuran  bagi 97 juta fakir miskin dibayar pemerintah lebih rendah dari perkiraan awal 2014? Tunggu dulu, tidak sepenuhnya iuran Penerima Bantuan Iuran penyebab defisit. Iuran dari APBN untuk PBI cukup, karena sepanjang tiga tahun pertama JKN, klaim rasio kelompok ini bergerak dari enam puluh sampai 80%. Sedangkan pada kelompok 18 jutaan PNS, TNI, Polri dan keluarganya diangka 85%, sepertinya juga 19,7 juta peserta buruh/karyawan BUMN.

Dari sumber yang sama, didapat informasi bahwa yang memiliki klaim rasio sangat tinggi justru pada kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau informal/mandiri. Klaim rasio PBPU diawal pernah mencapai empat ratus persen, artinya total klaim untuk kelompok ini berjumlah empat kali iuran yang diterima.

Berikut dikutip data 2016:

pbpu.png

MENDALAMI PBPU

Dari gambaran di atas nampak bahwa dalam tahun 2016, iuran JKN berjumlah Rp 54,02 triliun di antaranya dari PBPU Rp 5,9 triliun atau 11%. Disisi lain dalam tahun yang sama, beban jaminan kesehatan (klaim) untuk PBPU Rp 16,6 triliun atau 29% dari total klaim Rp 57,08 triliun.

Dalam tahun 2016 saja PBPU mengalami ketidakseimbangan antara penerimaan iuran sebesar 5,9 triliun rupiah, sedangkan pembayaran manfaat di rumah sakit saja mencapai 16,6 triliun rupiah. Saat dilakukan konsolidasi total iuran terhadap klaim secara menyeluruh terjadilah defisit tiga triliun.

Sedikitnya terjadi dua faktor berikut yang menyebabkan defisit JKN:

Pertama, bauran peserta sebagaimana dirancang di awal JKN tidak terjadi akibat PBPU dibenarkan mendaftar kapan saja dan juga dibenarkan memilih tingkat iuran terhubung dengan kelas pelayanan di rumah sakit. Dari semula dirancang peserta PBPU 500.000 jiwa, ternyata di akhir tahun2016 mencapai 14 juta jiwa.

Kedua, saat mendaftar (dalam keadaan apapun) PBPU dapat memilih kelas rawat di tingkat lanjutan (rumah sakit) antara kelas -3, 2 atau 1. Padahal biaya klaim di kelas-2 dan kelas-1 lebih mahal sampai 40% dibandingkan kelas-3. Data terakhir menyebutkan bahwa 51 persen dari  19,7 juta peserta PBPU memilih kelas-2 dan kelas-1. (diolah dari penunggak iuran 2017)

Ketiga, melonjaknya jumlah peserta dari rencana 500 ribu  dan total klaim PBPU diakibatkan regulasi JKN sejak Peraturan Pemerintah/Presiden yang (a) membenarkan  mendaftar kapan saja termasuk saat menderita katastropik-kronis, dan (b) memilih kelas rawat di rumah sakit. Kedua hal ini, di samping menyalahi prinsip ekuitas, asuransi-sosial yang mengakibatkan asumsi aktuaria hampir tidak dapat terpenuhi, tetapi juga patut diyakini menyimpang dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial.

MENAMBAH PESERTA, BAGAIMANA?

Untuk memperbaiki derajat bauran total peserta agar terjadi penyebaran risiko (melalui risk pooling) ditargetkan peserta JKN mencapai 95% total penduduk 253 jutaan ditahun 2019. Berikut posisi peserta JKN, Januari 2017:

Sabtu, 6 Mei saat pendapat ini ditulis Biro Pusat Statistik menyatakan produksi industri manufakturing turun dan yang paling besar menurunnya adalah industri tekstil, minuman serta kayu dan kerajinan. Padahal dari Sakernas 2015-2016, terdapat 47,8 juta buruh/karyawan, yang bila disandingkan dengan peserta JKN baru tercatat 24,7 juta yang terdiri kepala keluarga buruh/karyawan beserta anggota keluarga. Artinya dengan asumsi K1 (kawin anak 1), terdapat 8 juta buruh/karyawan peserta JKN melalui perusahaan. Sehingga dengan demikian BPJS Kesehatan masih harus mendaftar 38 juta buruh/karyawan.

Dari data yang sama, masih terdapat PBPU  36 juta PBPU (kepala keluarga) karena yang sudah mendaftar 7 juta kepala keluarga PBPU dari 19,77 juta peserta PBPU yang termasuk keluarganya.* Mampukah bangsa ini mendaftar 39 juta PBPU dan 38 juta buruh/karyawan ditahun tahun mendatang ?

PBPU DAN BURUH/KARYAWAN POTENSI BERBEDA

Meningkatkan kualitas bauran dengan menambah peserta dan kendali manfaat seperti kelas rawat merupakan solusi terbaik, yang untuk mencapainya menghadapi penuh hambatan dan tantangan namun memiliki  payung hukum Undang-Undang  SJSN.

Gambar terkait

Hakikatnya setiap penduduk termasuk 43,7 juta PBPU yang dalam tahun 2016 bekerja sendiri berhak manfaat JKN. Hambatan utama saat meminta didorong mendaftar JKN, 60 persen memiliki pendapatan sekitar UMR, di samping itu 70% PBPU status kawin sehingga iuran  menjadi mahal yaitu di kisaran 12% pendapatan  bagi PBPU domisili Solo, Jateng atau 8% bagi bertempat tinggal di Jakarta, Tangerang dan Batam.

Pada potensi 38 juta buruh/karyawan perluasan peserta didapati hambatan berbeda, antara lain kesan negatif prosedur rujukan dan bagi perusahaan yang berkewajiban pembayar iuran JKN dirasakan relatif besar di samping juga harus menyesuaikan dengan peraturan perusahaan, KKB.

Bagi industri asuransi hambatan dan kendala yang dirasa buruh/karyawan dan perusahaan dapat menjadi peluang usaha. Menatap optimis masa depan dibutuhkan kepemimpinan nasional untuk mengatasi defisit JKN: rasionalisasi tingkat manfaat yang menjadi hak setiap penduduk, sesuai tahapan kemampuan nasional.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JKN DITAMBAL, ATAU RASIONALISASI ?
http://www.jamsosindonesia.com/opini/jkn_ditambal_atau_rasionalisasi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website