jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Fraud dalam Pengalihan Aset PT Askes (Persero)

Oleh: Adhi Kristian ((Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, FH UGM)) 27 March 2014
Adhi Kristian

Berdasar perintah UU BPJS, pengalihan aset PT Askes (Persero) menuju BPJS Kesehatan mesti tuntas sebelum 1 Januari 2014. Namun, RUPS PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 27 Februari 2014 silam (Bisnis Indonesia, 12/02), dengan salah satu agenda tentang persetujun rencana pengambilalihan  saham PT AJII, anak perusahaan PT Askes (Persero), menunjukkan proses pengalihan aset PT Askes (Persero) belum tuntas. Hal ini berpontesi menimbulkan fraud dan cacat hukum.

Fraudtermasuk perbuatan pidana. Secara umum, fraud merupakan perbuatan curang, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok, dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini, biasanya disertai upaya menyembunyikan informasi dari fakta material, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat salah dan merugikan.

Pengalihan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (PT AJII), dalam transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, berpotensi menimbulkan fraud. Hal ini dimungkinkan, melihat problematika hukum yang timbul dan mengemukannya berbagai alternatif kebijakan pengalihan untuk melindungi kepentingan shareholder dan stakeholder.

Problematika Hukum dalam Pengalihan

Pengalihan tersebut melibatkan 3 bentuk badan hukum, dengan 3 payung hukum yang berbeda. BPJS Kesehatan, PT Askes (Persero) dan PT AJII, dengan masing-masing payung hukum yang berbeda, yaitu hukum badan hukum publik, hukum Badan Hukum Milik Negara (BUMN), dan hukum badan hukum peseroan.

Hal tersebut, menimbulkan problematika hukum tersendiri. Pasal 58 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS memerintahkan bahwa dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. Lain sisi, Organ PT Askes (Persero) juga tunduk kepada Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihan kekayaan perseroan. Selain itu, hukum menjamin kemandirian PT AJII sebagai badan hukum mandiri, sehingga prinsip fiduciay duty  dalam mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, tidak boleh diabaikan.

Alternatif Kebijakan Pengalihan

Untuk melindungi berbagai kepentingan, mengemuka berbagai alternatif kebijakan pengalihan. Yaitu PT AJII dialihkan menjadi: 1. BUMN tersendiri; 2. Anak Usaha BPJS; 3. Anak Usaha BUMN; 4. Milik swasta; atau 5. Dilikuidasi. Dari kelima pilihan tersebut, nampaknya pilihan ketiga yang diambil. Menurut analisa pemegang saham PT AJII, pilihan tersebut dianggap paling feasible dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1.      Status hukum tetap seperti kondisi saat ini;

2.      Proses lebih ringkas;

3.      Pengelolaan lebih sederhana dibanding alternatif 1 dan 2;

4.      Bisa dikendalikan secara langsung oleh pemerintah

5.      Memungkinkan mendapatkan prioritas dari pemerintah dan BUMN

6.      Kepercayaan publik masih tinggi;

7.      Dapat memiliki potensi pasar yang jelas;

8.      Kontroversi penepatan dana PT Askes bisa selesai.

Potensi Fraud

Meski pilihan tersebut beralasan, namun untuk menghindari cacat hukum, ada syarat krusial yang harus dipenuhi, yaitu proses pengambilalihan harus tuntas sebelum tanggal 1 Januari 2014. Karena, pasca 1 Januari 2014, sesuai perintah pasal 60 ayat (3) UU BPJS, PT Askes (Persero) telah bubar, sehingga perbuatan hukum atas nama PT Askes (Persero) untuk mengalihkan anak usahanya tidak dimungkinkan lagi.

Namun nampaknya proses tersebut belum tuntas.  Bisnis Indonesia, 12 Februari 2014, memuat pengunguman panggilan RUPS PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada tanggal 27 Februari 2014, untuk persetujuan rencana pengambilalihan Saham PT AJII. Hal ini menandakan proses pengambilalihan PT AJII masih berjalan (belum tuntas).

Mengingat positioning dan prospek bisnis PT AJII yang menjanjikan di industri Asuransi Kesehatan Komersial, pilihan pengalihan tersebut dapat dengan sengaja diarahkan untuk menguntungkan entitas bisnis/kelompok tertentu. Jika hal tersebut benar, maka tentunya telah terjadi fraud dalam pengalihan PT AJII.

Alternatif kedua, PT AJII dialihkan menjadi anak BPJS, lebih memenuhi perintah hukum. Pilihan ini memiliki keunggulan dengan pertimbangan berikut:

1.      Status hukum PT AJII tetap;

2.      Pengalihan tidak menggangu eksistensi dan operasional PT AJII;

3.      Waktu lebih leluasa,  untuk menghindari fraud dan cacat hukum pengalihan.

4.      Pengalihan tidak menghilangan kemandirian PT AJII sebagai badan hukum mandiri. Sehingga, jika dikemudian hari keseimbangan kepentingan  stakeholder dan shareholder menghendaki, tetap dimungkinkan alternatif pengalihan 1,3,4, atau 5 dengan kedudukan hukum pihak yang jelas;

5.      Bisa dikendalikan secara tidak langsung oleh Presiden;

6.      Memungkinkan mendapat prioritas dari pemerintah;

7.      Kepercayaan publik dan Potensi pasar luas seiring dengan perkembangan kapasitas BPJS Kesehatan;

8.      Kontroversi penepatan dana PT Askes (Persero) selesai.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Fraud dalam Pengalihan Aset PT Askes (Persero)
http://www.jamsosindonesia.com/opini/fraud_dalam_pengalihan_aset_pt_askes_persero
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website