jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Fallacy dalam Alasan Pengujian Ketiga UU BPJS

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.Kes (Peneliti Hukum) 18 February 2015

Potensi kesesatan penalaran hukum (Fallacy) dalam alasan permohonan uji ketiga UU BPJS dapat terjadi. Pemohon mengajukan uji materi tehadap ketentuan yang mengatur tentang kepesertaan wajib, kewajiban membayar iuran, dan sanksi, yang sudah berulang kali diuji di MK.

Berulang Diuji

Para Pemohon menganggap Pasal 15, 16, 17, dan Pasal 19 UU BPJS melanggar hak konstitusional.   Mereka beralasan, Pasal-pasal tersebut mengakibatkan pertama, pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada dirinya dan pekerjanya; Kedua, masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak; Ketiga, pekerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas; Keempat, diskriminatif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara; Kelima, ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dapat merendahkan martabat kemanusiaan

Permohonan kali ini diajukan oleh PT Papan Nirwana dan PT Cahaya Medika Health Care sebagai unsur Pemberi Kerja, PT Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdi Waluyo Mitrasejahtera sebagai unsur Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat (BAPEL JPKM), dan Bapak Sarju dan Imron Sarbini sebagai unsur Pekerja. Perkara dengan No Register 138/PUU-XII/2014 ini, telah melewati sidang mendengarkan keterangan Ahli/Saksi Pemohon (10/02/2015).

Ada potensi fallacy dalam alasan permohonan Pemohon tersebut. UU BPJS maupun UU SJSN telah beberap kali diuji di MK. UU SJSN sebanyak 7 (tujuh) kali dan UU BPJS 2 (dua) kali. Sebagian besar permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh MK, terutama yang menyangkut pembatalan mekanisme asuransi sosial, kepesertaan wajib, kewajiban membayar iuran, dan sanksi. Namun, ada alasan-alasan pemohon yang telah ditolak oleh Majelis Hakim MK pada sidang-sidang terdahulu, diajukan kembali.

Meluruskan Penalaran Hukum yang Sesat

Berikut ini, ada beberapa pendapat hukum Majelis Hakim MK yang dapat meluruskan penalaran hukum Para Pemohon dalam menggugat pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia di MK.

Pemberlakuan sanksi mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi.  Tidak ada ancaman sanksi bagi Pemberi kerja penyelenggara negara, dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945. Padahal, Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Negara memiliki kualitas hukum yang tidak sama, sehingga perbedaan perlakuan tersebut bukanlah diskriminasi, bukan pula ketidakadilan.

Pendapat Hukum MK yang mendukung dapat dijumpai dalam Putusan MK Perkara No. 15/PUU-VI/2008. Terkait makna keadilan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, MK berpendapat bahwa keadilan bukanlah selalu memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga justru tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakuan sama.  Demikian juga kata dikriminatif dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945, menurut MK, harus dimaknai sebagai sifat membeda-bedakan orang berdasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu (Putusan MK Perkara No. 15/PUU-VI/2008).

Sanksi dianggap telah melanggar HAM dan  merendahkan martabat kemanusiaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Padahal Sanksi  tidak ada kaitannya dengan merendahkan martabat kemanusian. Dalam Putusan Perkara No. 065/PUU-II/2004, MK berpendapat pemaknaan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 harus dibaca bersama-sama  dengan pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga secara sistematik, HAM tidaklah bersifat mutlak, karenanya dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sehingga, meskipun sanksi telah membatasi hak orang, namun diperlukan untuk menjamin tegakknya pelaksanaan jaminan sosial, sehingga hak warga atas jaminan sosial terpenuhi.

Kewajiban mendaftar (kepesertaan wajib) dan kewajiban membayar iuran telah melanggar hak milik pribadi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Hak milik memang merupakan hak terkuat dan terpenuh, namun menurut MK, hak tersebut tidak berarti hak mutlak yang tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat (Putusan Perkara No. 11/PUU-V/2007).

Mekanisme asuransi sosial yang diatur dalam UU SJSN dan UUBPJS telah menghilangkan tanggung jawab negara dalam mengembangkan jaminan sosial dan meberdayakan masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Tentang hal ini, MK berpendapat bahwa UUD NRI 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, namun UUD NRI 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu. Sistem apapun yang dipilih dalam pengembangan Jaminan Sosial harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Putusan MK Perkara No.007/PUU-III/2005).

Mencermati putusan MK terdahulu, dalil permohonan Pemohon sulit diterima. MK tidak akan memutuskan berbeda terhadap persoalan yang sama. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Fallacy dalam Alasan Pengujian Ketiga UU BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/opini/fallacy_dalam_alasan_pengujian_ketiga_uu_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website