jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - DIPERLUKAN EXTERNAL POWER UNTUK MENEGAKAN KEPATUHAN DALAM JKN

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.Kes (Peneliti Hukum, Martabat) 13 April 2015

Empat bulan sebelum BPJS Kesehatan beroperasi (09/2014), Penulis menulis tentang “Kesiapan Hadapi JKN 2014”, isi tulisan diantaranya menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan harus membangun kapasitas dengan cepat untuk mengantisipasi tantangan terberat yaitu ledakan kepesertaan. Prinsip kepesertaan wajib dan pengalihan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jamsostek, serta tingginya minat Peserta Bukan Penerima Upah untuk menjadi peserta telah membuat ledakan kepesertaan, dari 16,3 jiwa peserta (master file PT Askes per 31 Desember 2012) menjadi 140 juta  jiwa, per Maret 2015.[1]

Ledakan tersebut tidak lepas dari pengaturan yang mendukung  kemudahan akses mendaftar BPJS Kesehatan. Undang-undang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar secara aktif. Ada tiga aturan yang mendasari, yang pada pokoknya berisi tentang: a. Kewajiban Pemberi kerja untuk mendaftarkan drinya dan pekerjanya (Pasal 13 ayat (1) UU SJSN). b. Kewajiban Pemerintah untuk mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu sekaligus membayarkan iurannya (Pasal 18 ayat (1) UU BPJS),dan, c. Setiap orang, (yang belum didaftarkan oleh pemerintah maupun Pemberi Kerja), wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya ke BPJS (Pasal 16 ayat (1) UU BPJS).

Sekarang setiap orang termasuk pekerja dapat mengakses langsung pendaftaran peserta. Putusan MK Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 memberi hak bagi Pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

Selain itu, ancaman pidana maksimal bagi Pemberi Kerja juga dapat mempengaruhi peningkatan kepesertaan. Pasal 55 UU BPJS menyebutkan pemberi kerja yang lalai dalam memungut, membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungannya diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Dan faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan semakin tinggi.

Peningkatan kepesertaan seharusnya disertai pemahaman publik untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Namun, banyak peserta yang masih belum sadar akan kewajibannya, misalnya dalam hal membayar iuran. Nila Djuwita F.Moeloek,Menteri Kesehatan, menyatakan di media masa, “Sering orang mampu daftar BPJS pas sakit, begitu sehat dia sudah enggak mau bayar iuran lagi, itu kan curang dong. Jadi ini nurani kita harus dipanggil, mau enggak kita saling bantu.”[2]

Pemahaman publik akan kepatuhan membayar iuran menjadi sangat penting demi keberlangsungan JKN. Salah satunya untuk mencegah defisit anggaran tidak terulang. Di tahun pertama penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 1,6 Triliun. Tahun 2014, iuran terkumpul sebesar Rp. 41,06 triliun, namun BPJS Kesehatan membayarkan manfaat sebanyak Rp. 42, 66 Triliun. Beruntung, BPJS Kesehatan memiliki dana cadangan teknis sebesar Rp. 5,3 Triliun, sehingga defisit tersebut dapat tertutupi.

Di lain sisi, sekelompok Pemberi Kerja anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia ingin menunda aktifasi kepesertaan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah. Bahkan hal ini mendapat dukungan BPJS Kesehatan, dan DJSN selaku pengawas eksternal. Dukungan penundaan aktivasi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Nomor 08 Tahun 2015/007/DPN/3.1/5B/II/2015 yang ditandatangani Dirut BPJS Kesehatan, Ketua Apindo, dan Ketua DJSN, pada 13 Februari 2015, yang menuai kontroversi.

Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan menjadi sangat penting agar budaya hukum JKN terbangun, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berfungsi secara efektif, efisien serta berkelanjutan, dan mencegah kecurangan.

Dibutuhkan external power untuk menggerakan kepatuhan hukumSatjipto Rahardjo (almarhum), begawan sosiologi hukum, menyatakan bahwa hukum tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa tegak dengan sendirinya setelah disahkan dan dinyatakan berlaku. Tetapi harus ditegakkan dengan serius oleh pejabat yang berwenang.[3]

Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghadapai pilihan untuk membangun kapasitas SDM yang paham instrumen hukum yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan dan mampu merancang peraturan pelaksanaan yang lengkap, efektif dalam menegakan kepatuhan dan mengenakan sanksi.



[1]http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/peserta-bpjs-melonjak-jadi-140-juta-jiwa_9118

[2]http://health.detik.com/read/2014/12/03/095157/2766117/763/saat-sakit-daftar-bpjs-dan-begitu-sehat-tak-bayar-iuran-itu-curang-namanya

[3]A.A. Oka Mahendra, 2015,Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi, Modul Pelatihan Merancang Peraturan BPJS dalam Rangka Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi, Konsultan Martabat, hlm. 31.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
DIPERLUKAN EXTERNAL POWER UNTUK MENEGAKAN KEPATUHAN DALAM JKN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/diperlukan_external_power_untuk_menegakan_kepatuhan_dalam_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website