jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Demo Buruh Riuh, Pemerintah Acuh

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 23 November 2012

Puluhan ribu buruh turun ke jalan, minggu ini. Meski peluh bercucuran membasahi tubuh, mereka dengan lantang meneriakkan tuntutan masing-masing.

Demo yang berlangsung hari Rabu yang digelar di Jakarta dan Jawa Tengah mengusung 3 tuntutan, tolak UU SJSN dan UU BPJS, segera hapus sistem outsoursing, dan realisasikan upah minimum provinsi.

Penolakan terhadap UU SJSN dan UU BPJS didasarkan pada pertimbangan bahwa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian adalah hak pekerja sesuai dengan UU Nomor : 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, dan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

“Dengan adanya UU BPJS hak jaminan sosial kaum buruh terampas”, kata Nanang Setyono Sekretaris Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah, seperti diberitakan Media Indonesia 23-11-2012.

Lain lagi demo buruh yang digelar pada hari berikutnya di Jakarta, mengajukan tuntutan tolak RUU Keamanan Nasional, dukung UU BPJS untuk diberlakukan tahun depan, hapuskan sistem out sourcing dan upah murah.

Mengapa UU BPJS mereka dukung?

”Penerapan BPJS menjadi penting,agar mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak yang mengalami marginalisasi ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan, ”kata Sunardi anggota KBSI sekaligus koordinator lapangan aksi buruh 22-11-2012, seperti diberitakan Tribun News 23-11-2012.

Demo buruh yang digelar dua hari berturut-turut oleh serikat buruh yang berbeda, menampilkan perbedaan pandangan yang tajam, khususnya tentang penerapan UU SJSN dan UU BPJS. Tentu hal ini sangat menarik untuk disimak.

Perbedaan pendapat tersebut berpangkal pada pemaknaan terhadap UU SJSN dan UU BPJS. Ada pihak buruh yang menganggap UU SJSN dan UU BPJS merampas hak buruh. Tetapi ada pihak yang berpendapat bahwa UU SJSN dan UU BPJS penting untuk peningkatan kesejahteraan buruh pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bagaimana duduk soal yang sebenarnya?

Apakah sejatinya UU SJSN dan UU BPJS memihak buruh atau membebani buruh?

UU SJSN menganut sistem contributory dalam pembiayaan jaminan sosial, artinya peserta wajib membayar iuran kepada BPJS. Iuran peserta ini  dibayar oleh buruh dan/atau pemberi kerja, sesuai dengan jenis program yang mereka ikuti. Sedangkan bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah.

Untuk menjawab pertanyaan diatas mari kita simak pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi berikut.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor: 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 antara lain menyatakan ”bahwa UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat(2) UUD 1945, dalam arti bahwa  SJSN yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud UUD yang menghendaki agar SJSN yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Kemudian mengenai kewajiban pembayaran iuran, Mahkamah telah berpendapat dalam putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21-11-2011 yang menyatakan ”Mengenai iuran asuransi sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada Negara. Dalam Pasal 34 ayat(1) UUD 1945 konsep SJSN adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat(4) UU SJSN.”

Pemerintah dan pejabat yang berkompeten diharapkan dapat memberikan penjelasan yang gamblang mengenai UU SJSN dan UU BPJS kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada kaum buruh,untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dalam menafsirkan makna UU SJSN dan UU BPJS.

Pemerintah perlu duduk bersama dengan buruh dan pengusaha untuk mencari solusi terbaik dalam memenuhi aspirasi buruh, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial.

Sayangnya pemerintah masih bersikap acuh menanggapi demo buruh yang demikian riuh.

Meski repot menyiapkan transformasi kelembagaan penyelenggara jaminan sosial, pemerintah diharapkan responsif menanggapi tuntutan buruh. Maksudnya agar aspirasi buruh mendapat perhatian yang serius, dan sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Jangan dibiarkan perbedaan pandangan di kalangan buruh mengenai UU SJSN dan UU BPJS memecah potensi kaum buruh. Jangan menunggu buruh lebih bergemuruh melancarkan aksinya. Kondisi seperti itu tidak kondusif untuk meningkatkan produktivitas nasional.

Sementara itu, kaum buruh harus sendiri harus tetap bersatu memperjuangkan hak-hak normatif kaum buruh demi perbaikan kesejahteraan buruh.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Demo Buruh Riuh, Pemerintah Acuh
http://www.jamsosindonesia.com/opini/demo_buruh_riuh_pemerintah_acuh
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website