jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Bukan Hanya Masalah Iuran Jaminan Kesehatan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S. H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 04 December 2012

Rancangan Perpres tentang Jaminan Kesehatan sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat(3), Pasal 23 ayat(5), Pasal 26, Pasal 27 ayat(5), dan Pasal 28 UU SJSN, bukan hanya masalah Iuran Jaminan Kesehatan.

Memang masalah besaran Iuran dan siapa yang mesti menanggung dan bagaimana cara pembayarannya merupakan salah satu isu krusial yang perlu dibahas secara seksama.

Bukan berarti isu lainnya tidak penting untuk dicermati. Beberapa isu yang  tidak dapat dipisahkan dengan soal Iuran Jaminan Kesehatan, meliputi:

  1. Kepesertaan jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami PHK, tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami PHK;
  2. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah 6 bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah;
  3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah;
  4. Pelayanan kesehatan sebagai manfaat jaminan kesehatan dan urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah gunaan pelayanan;
  5. Kewajiban BPJS memberikan kompensasi dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memnuhi kebutuhan medic sejumlah peserta;
  6. Kelas standar untuk rawat inap di rumah sakit;
  7. Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS;
  8. Penentuan batas upah sebagai dasar menentukan persentase besarnya iuran ;
  9. Penentuan besaran nominal iuran bagi peserta yang tidak menerima upah;dan
  10. Kewajiban membayar tambahan iuran bagi peserta yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang yang ingin mengikut sertakan anggota keluarganya yang lain sebagai peserta.

Isu tersebut diatas merupakan esensi pendelegasian UU SJSN, untuk diatur secara operasional dalam Peraturan Presiden.

TIGA PEDOMAN

Ada tiga pedoman yang harus dipegang teguh dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, yaitu:

Pertama, Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan UU SJSN harus memuat secara jelas  dan rinci penjabaran lebih lanjut ketentuan UU SJSN agar dapat dilaksanakan secara efektif;

Kedua, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus secara konsisten melaksanakan prinsip Jaminan Kesehatan yaitu prinsip asuransi social dan prinsip ekuitas .

Prinsip asuransi social meliputi:

  1. Kegotong royongan antara yang kaya dan miskin,yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
  2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
  3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
  4. Bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuaoi dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Ketiga, manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasukobat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan, yang diberikan sesuai dengan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya, dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta.

Dengan berpegang kepada tiga pedoman tersebut diharapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan  responsif terhadap aspirasi dan harapan masyarakat yang menginginkan UU SJSN dan UU BPJS, segera dilaksanakan.

Pemerintah diharapkan dapat mempercepat penetapan Peraturan Presiden tersebut, mengingat tenggat waktu yang ditentukan dalam UU BPJS telah terlampaui.

Perpres tentang Jaminan Kesehatan sangat diperlukan sebagai dasar hukum yang bersifat operasional untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Bukan Hanya Masalah Iuran Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/opini/bukan_hanya_masalah_iuran_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website