jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - BPK PERLU AUDIT PERFORMANCE BPJS KESEHATAN!

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 15 January 2018

BPJS Kesehatan telah empat tahun beroperasi. Kondisi keuangannya memprihatinkan.Setiap tahun mengalami  defisit atau unfunded menurut istilah Direksi BPJS Kesehatan . Defisitnya tiap tahun naik.Tahun 2014 Rp.3,3 triliun.Tahun 2015 naik menjadi RP.5,7 triliun. Tahun 2016 naik lagi menjadi Rp.9,7 triliun. Tahun 2017 ogah turun bertengger di level Rp.9 triliun lebih.

Menghadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tidak sehat ini, menurut Pasal 48 UU SJSN, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS. Implementasi ketenuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset jaminan Sosial Kesehatan. Pasal 38 menentukan “Dalam hal aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b,Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus.” Selanjutnya ditentukan”Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit dilakukan melalui:

a. penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau

c.penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintah tampaknya memilih alternatif memberikan suntikan dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial.Alternatif lainnya tidak dilakukan ,karena dikawatirkan berdamapak politis,mengundang reaksi dari peserta.

Sebelum memutuskan untuk menyuntikan dana tambahan sebaiknya Pemerintah menelisik sebab musabab terjadinya defisit.Apakah berkaitan dengan kebijakan,regulasi atau manajemen dan kinerja BPJS Kesehatan?Dengan mengetahui penyebab defisist dapat dilakukan terapi yang tepat agar penyakit defisit tak kambuh lagi.

BPK Perlu Melakukan Audit Kinerja BPJS Kesehatan!

  Selama empat tahun beroperasi kinerja BPJS Kesehatan belum pernah diaudit oleh BPK.Jangankan diaudit laporan tahunan dan laporan pertanggung jawabannya juga tidak pernah dinilai. UU BPJS tidak jelas mengatur lembaga/pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian atas laporan tersebut atau untuk memberikan equit et a de charge.

Sudah waktunya BPK turun tangan untuk mengaudit kinerja BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik.Tugas BPJS Kesehatan  menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah guna memenuhi hak setiap orang atas jaminan  soaial kesehatan.Selain itu,salah satu sumber keuangan BPJS Kesehatan berasal dari APBN (-modal awal-pembayaran iuran bagi PBI,dan suntikan dana tambahan). Pasal 39 UU BPJS dan Penjelasannnya memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pengawasan eksternal sebagai pengawas independen terhadap BPJS Kesehatan. Secara konstitusional BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (Pasal 23 E UUD 1945). Amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Mengapa Audit Kinerja?

  Audit Kinerja menurut  IGA Rai (2008:44) berusaha mencari jawaban atas dua pertanyaan dasar berikut:(a). Apakah sesuatu yang benar telah dilakukan (doing the right things);(b). Apakah sesuatu dilakukan dengan cara yang benar (doing the things right)?

Audit kinerja terdiri atas audit manajemen/operasional dan audit program.

Audit kinerja fokus pada program dan kegiatan organisasi serta bertujuan untuk menilai apakah audit telah mencapai tujuan atau harapan yang ditetapkan.

Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik.

Audit kinerja dapat meningkatkan kinerja suatu entitas yang diaudit menurut IGA Rai (Ibid:46) dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasikan permasalahan dan alternatif penyelesaiannya;

2. Menidentifikasikan sebab-sebab aktual (tidak hanya gejala atau perkiraan-perkiraan)dari suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen atau tindakan lainnya;

3. Mengidentifikasikan peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidak efisienan;

4. Mengidentifikasikan kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi;

5. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal;

6. Menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemen;dan

7. Melaporkan ketidak beresan.

Laporan audit kinerja yang dilakukan oleh BPK disampaikan kepada Presiden, sebagai masukan  dalam menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga sustainabilitas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peserta JKN sangat berharap agar BPK segera turun melakukan audit kinerja terhadap BPJS Kesehatan, untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar dalam mengelola dana pulik (Dana Jamina Sosial)!

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPK PERLU AUDIT PERFORMANCE BPJS KESEHATAN!
http://www.jamsosindonesia.com/opini/bpk_perlu_audit_performance_bpjs_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website