jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - BPJS KESEHATAN GAGAL EDUKASI PESERTA MANDIRI

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 19 May 2017

Sampai dengan tanggal 1 Mei 2017, Peserta Mandiri JKN yang terdaftar di BPJS Kesehatan tercatat 20,1 juta jiwa dari total Peserta JKN sebanyak 176,7 juta jiwa. Sayangnya dari 20,1 juta Peserta Mandiri tersebut, sebanyak 10,3 juta jiwa menunggak pembayaran iuran yang menjadi kewajibannya. Mengapa mereka menunggak?

Irfan Humaidi, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan seperti diberitakan oleh Harian Kompas terbitan 19 Mei 2017, dengan judul berita “10,3 juta Peserta Mandiri Menunggak”, mengemukakan ada 3 alasan yang biasanya menjadi penyebabnya yaitu (i) mereka tidak tahu dirinya telah didaftarkan oleh orang lain; (ii) tidak mampu; atau (iii) telah meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan. Sementara itu, Andayani Budi Lestari, Direktur Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Kesehatan menambahkan, tunggakan pembayaran iuran tersebut terjadi karena “belum semua peserta paham hak dan kewajibannya. Sebagian masyarakat masih berpikir transaksional, kalau tidak sakit kenapa harus bayar”. (Ibid, Kompas 19 Mei 2017)

Dari penjelasan kedua pejabat BPJS Kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa  penyebab Peserta Mandiri Menunggak pembayaran iuran berkaitan dengan faktor administrasi pendaftaran, tingkat kesadaran Peserta Mandiri atas hak dan kewajibannya, serta kemampuan ekonomi Peserta Mandiri.

Tidak ada solusi instan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sebetulnya sudah diprediksi sejak awal beroperasinya BPJS Kesehatan.

Peran Pemda Sulit Diharapkan

Solusi yang dianjurkan oleh Andayani (Ibid, Kompas) untuk memasukkan Peserta Mandiri yang tidak mampu khususnya menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan diintegrasikan ke dalam Program JKN-KIS, dan Pemda yang menanggung iurannya, tampaknya sulit dilaksanakan. Sebab Pemda sendiri masih berhutang kepada BPJS Kesehatan sebanyak Rp 1,3 triliun yang terdiri dari Rp 509 miliar merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh Pemda selaku Pemberi Kerja dan iuran Jamkesda yang diintegrasikan dengan JKN-KIS dan kewajiban Pemda di era PT Askes (Persero) sebayak Rp 847 miliar (Kompas, 18 Mei 2017). Salah satu alasan mengapa Pemda menunggak ialah karena kemampuan fiskalnya terbatas. Selain itu, Pemda tidak tahu dan Kepala Daerah baru tidak mau tahu karena utang itu muncul pada era kepala daerah sebelumnya. Alasan yang terakhir ini sangat memprihatinkan, karena mencerminkan sesat pikir Kepala Daerah tentang tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya memimpin pemerintahan di daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Pemda untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran iuran Peserta Mandiri sulit diharapkan selama dana Pemda terbatas dan komitmen Kepala Daerah untuk menyelesaikan tunggakan tersebut lemah.

Benahi Administrasi Pendaftaran

Administrasi Pendaftaran Peserta perlu dibenahi untuk mencegah terjadinya seorang Peserta Mandiri yang tidak tahu bahwa dirinya telah didaftarkan oleh orang lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab BPJS Kesehatan berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta, memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajibannya untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dan memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. Selain itu, setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS kesehatan berhak mendapatkan Identitas Peserta. Jika hak dan kewajiban tersebut dipenuhi tidak ada alasan bagi seorang Peserta Mandiri untuk menyatakan tidak tahu bahwa dirinya telah didaftarkan sebagai Peserta. Perubahan data Peserta baik karena kelahiran, perkawinan, kematian, perubahan status kepesertaan, pindah alamat, cacat, terkena PHK, maupun sebab lainnya seharusnya diadministrasikan secara baik dengan sistem pelaporan yang tertib. Dengan demikian, tidak akan terjadi Peserta yang telah meninggal tidak dilaporkan.

Administrasi kepesertaan perlu dibenahi untuk mencegah terjadinya permasalahan kepesertaan termasuk tunggakan pembayaran iuran yang disebabkan karena faktor administrasi pendaftaran Peserta.

Gagal Lakukan Edukasi Publik

Jika benar bahwa “belum semua peserta paham hak dan kewajibannya” menjadi salah satu penyebab Peserta Mandiri menunggak pembayaran iuran, maka hal ini mengindikasikan kegagalan BPJS Kesehatan dalam melakukan edukasi publik mengenai ABC nya JKN kepada Peserta Mandiri. Dengan kata lain, sosialisasi dan berbagai bentuk edukasi publik yang telah dilakukan selama ini belum berhasil menumbuhkan kesadaran Peserta Mandiri mengenai hak dan kewajibannya serta prinsip penyelenggaraan program JKN yang bertujuan untuk menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Edukasi publik tampaknya hanya sekedar formalitas belaka yang dilaksanakan karena tersedia anggaran untuk itu. Edukasi publik harus dilakukan sebagai bagian integral dari kegiatan bangsa Indonesia untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mandiri.

Pendekatan, substansi, metodologi, media, dan sasaran edukasi publik perlu dievaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan edukasi publik di masa mendatang agar tepat sasaran, berkesinambungan, dan efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang JKN sebagai program nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dalam rangka mencapai universal coverage pada tahun 2019. Salah satu prinsip asuransi sosial yang perlu ditanamkan kepada masyarakat ialah prinsip kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah.

Kegotongroyongan ini merupakan salah satu soko guru JKN yang menopang kelangsungan JKN.

Kemampuan Ekonomi Peserta Mandiri

Dari perspektif filosofi menurut Amartya Sen (Getting Health Reform Right, 2004:5) “health is an essential element of human capabilities needed for development”. Sementara itu, dari perspektif ekonomi Bloom and Canning (ibid) mengemukakan “population health has been identified as a couse of economic growth at the national level. Poor health has been connected to household povertySebagai kesimpulan dikemukakan “health care is important both to improved health status and to general development goals

Pendapat pakar di atas dengan jelas menunjukkan hubungan antara pemeliharaan kesehatan dengan  pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan keluarga. Pemeliharaan kesehatan masyarakat yang adekuat akan medorong status kesehatan masyarakat dan sekaligus pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan secara umum. Pendaftaran Peserta Mandiri sebagai Peserta program JKN juga diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan mereka dan sekaligus tingkat kemampuan ekonominya. Faktanya sekarang, di Indonesia kemampuan ekonomi Peserta Mandiri masih rendah, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk membayar iuran secara kontinyu. Dilihat dari sudut pandang Peserta Mandiri besaran iuran yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dirasakan cukup berat. Namun, dipandang dari segi keekonomian penyelenggaraan JKN besaran tersebut dianggap belum memadai. Masalah ini memang merupakan masalah krusial yang perlu ditangani dengan pendekatan yang komprehensif agar Peserta Mandiri mendapat perlindungan dan program JKN dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. Satu hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan terlaksananya secara konkrit program pemberdayaan ekonomi bagi Peserta Mandiri yang pada umumnya terdiri dari Usaha Kecil Menengah. Melalui program pemberdayaan ekonomi tersebut diharapkan kemampuan ekonomi Peserta Mandiri semakin meningkat sehingga mampu memenuhi kewajibannya sebagai Peserta JKN secara tertib dan teratur untuk mendukung keberhasilan JKN.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS KESEHATAN GAGAL EDUKASI PESERTA MANDIRI
http://www.jamsosindonesia.com/opini/bpjs_kesehatan_gagal_edukasi_peserta_mandiri
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website