jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - BATAS KADALUARSA KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.KES 18 August 2016

Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan perlu mengetahui bahwa klaim jaminan kecelakaan kerja memiliki batas waktu (kadaluarsa), yaitu 2 tahun. Pasal 26 PP No. 44 Tahun 2015, menyatakan bahwa hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

PP No. 44 Tahun 2015 diberlakukan sejak 1 Juli 2015, oleh sebab itu untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan batas waktu klaim untuk mendapatkan manfaat. Batas klaim 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Misalnya, jika Peserta mengalami kecelakaan tanggal, 23 November 2015, maka batas klaim manfaat hingga 23 November 2017.

Manfaat JKK cukup komprehensif. Kelalaian Perusahaan melaporkan kecelakaan kerja dapat mengakibatkan pekerja kehilangan manfaat JKK tersebut.  Berdasarkan Pasal 25 ayat (2), (3) PP No. 44 tahun 2015, ada 2 kelompok manfaat yang menjadi hak pekerja, yaitu:

  1. Pelayanan kesehatan sesuai indikasi/kebutuhan medis; dan
  2. Santunan uang.

Pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis meliputi: 1) pemeriksaan dasar dan penunjang; 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; 4) perawatan intensif; 5) penunjang diagnostik; 6) pengobatan; 7) pelayanan khusus; 8) alat kesehatan dan implan; 9) Jasa dokter/medis; 10) operasi; 11) transfusi darah; dan/atau 12) rehabilitasi medik.

Sedangkan santunan uang meliputi: 1) penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; 2) santunan sementara tidak mampu bekerja; 3) santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap; 4) santunan kematian dan biaya pemakaman;santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja; 5) biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese); 6) penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau 7) beasiswa pendidikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Oleh sebab itu, Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut 3 (tiga) tahapan yang perlu paham Perusahaan dalam menindaklanjuti laporan kecelakaan kerja pekerjanya:

Pertama, menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) yang  telah dilengkapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadi kecelakaan dan diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, Perusahaan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak awal pengobatan dan diserahkan ke Petugas Rumah Sakit/Klinik (surat pernyataan terlampir).

Ketiga, Perusahaan melengkapi berkas persyaratan JKK berikut ini ke kantor RS dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadi kecelakaan:

  • Laporan Kecelakaan Tahap I (Form 3 KK 1) di tanda tangani dan stempel perusahaan + tanda tangan dan stempel disnaker secara lengkap.
  • Copy absensi pada saat kejadian sampai saat masuk kerja kembali ditandatangani dan distempel perusahaan
  • Kronologis kejadian kecelakaan yang ditandatangani dan distempel
  • Copy KTP Tenaga Kerja
  • Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan
  • Laporan Kecelakaan Tahap II (Form 3a) ditandatangani dan stempel perusahaan + tanda tangan dan stempel disnaker secara lengkap
  • Surat keterangan polisi atau surat pernyataan 2 orang saksi apabila kecelakaan tidak berurusan dengan polisi atau kecelakaan tunggal (TTD di atas materai 6000 ) dan copy KTP 2 orang saksi
  • Foto luka korban  dan foto korbannya
  • Berkas pendukung lainnya bila diperlukan

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja total sebanyak 105.182 kasus, 2.375 kasus diantaranya kecelakaan berat mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha, dan Pekerja sebaiknya memberikan perhatian atas informasi ini, agar pekerja semakin terlindungi dari risiko sosial akibat kecelakaan kerja. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BATAS KADALUARSA KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/batas_kadaluarsa_klaim_jaminan_kecelakaan_kerja_bpjs_ketenagakerjaan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website