x

Login

Lupa Password

Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen Pasca Beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. 03 February 2012 (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat)

Penjelasan Umum alinea terakhir UU SJSN antara lain menyatakan ”BPJS dalam UU ini merupakan transformasi dari BPJS yang sekarang telah berjalan.”

Senada dengan itu dalam Penjelasan Umum UU BPJS alinea keempat antara lain dikemukakan, ”UU ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero), menjadi BPJS. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, asset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.”

Selain itu dalam konsideran menimbang huruf c UU BPJS dikemukakan, ”bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UUNomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, harus dibentuk BPJS dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat BUMN untuk mempercepat terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Tranformasi atau dalam bahasa Inggris transform, menurut Oxford English Reference Dictionary (2003, hal 1530) diberi arti, ”make thorough or dramatic change in form, outward appearance, character, etc.” Dengan kata lain transformasi berarti perubahan secara cermat atau dramatik dalam bentuk, penampilan luar, karakter dsb. ”

Dalam konteks UU BPJS, maka transformasi berarti perubahan bentuk, struktur, tata kelola dan karakter 4 PT (Persero) yang selama ini menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU SJSN, menjadi 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU BPJS.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 januari 2014. PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januarai 2014. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Hari Tua, program Jaminan Pensiun, dan program Jaminan Kematian bagi peserta, selain program yang dikelola oleh PT Taspen  (Persero) dan PT Asabri (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN, paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

PT ASKES (PERSERO) DAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) BUBAR TANPA LIKUIDASI

Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum alinea keempat UU BPJS, salah satu maksud dibentuknya UU BPJS adalah “guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan itu maka status ke 4 BUMN PT (Persero) yang ditransformasikan menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU BPJS harus jelas. Dalam hal ini status PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero), pasca berlakunya UU BPJS jelas ditentukan dalam UU BPJS.

Pasal 60 ayat (3) huruf a UU BPJS menentukan, ”Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan.”

Kemudian Pasal 62 ayat (2) huruf a menentukan, ”Pada saat PT Jamsostek(Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jamsostek (Persero) bubar tanpa likuidasi dan semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.”

UU BPJS lebih tegas lagi memastikan status peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT Jamsostek (Persero). Pasal 68 UU BPJS menentukan, ”Pada saat PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini:

a.      Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

b.      Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. ”

Kemudian Pasal 69 menentukan bahwa pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

STATUS PT ASABRI (PERSERO) DAN PT TASPEN (PERSERO) MENGAMBANG

Berbeda dengan status PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero), UU BPJS tidak jelas menentukan status PT Asabri (Persero)dan PT Taspen (Persero). Keduanya dibiarkan mengambang.

Pasal 65 ayat (1) UU BPJS hanya menyatakan, ”PT Asabri (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asabri dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2009.” Dalam penjelasannya dikemukakan, ”PT Asabri (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asabri dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.”

Kemudian pada ayat (2) ditentukan, ”PT Taspen (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.” Dalam penjelasannya dikemukakan, ”PT Taspen (Persero) menyelesaikan penyusunanroadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.”

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asabri dan program pembayaran pensiun dari PT Asabri (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, menurut Pasal 66 UU BPJS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 66 dikemukakan, ”Program Asabri dan program pembayaran pensiun yang dialihkan oleh PT Asabri (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT Taspen (Persero) adalah bagian program yang sesuai dengan UU SJSN.”

Dari ketentuan tersebut di atas tampaknya pembentuk UU BPJS memang bermaksud hanya mengalihkan program jaminan sosial yang merupakan bagian dari program yang sesuai dengan UU SJSN dari PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Pembentuk UU BPJS tidak bermaksud untuk membubarkan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero), sehingga asset dan liabilitas, hak dan kewajiban hukumnya, dan pegawainya tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Transformasi kelembagaan yang ditentukan dalam UU SJSN dan yang ditegaskan kembali dalam UU BPJS tampaknya merupakan transformasi setengah hati. Mungkin ini merupakan buah dari kompromi politik ketika membahas RUU BPJS di DPR. 

 

© Martabat, 03 Februari 2012 | 08.00

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen Pasca Beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
http://www.jamsosindonesia.com/opini/askes_jamsostek_asabri_dan_taspen_pasca_beroperasinya_bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Komentar
Email*
Nama
Website
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas