jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Anggota DPRD Tolak Daftar Peserta BPJS Kesehatan

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.Kes (Peneliti Hukum) 27 January 2015

Tidak semua pejabat memahami dengan benar esensi Jaminan Kesehatan yang bersifat wajib bagi setiap penduduk. Sebagai contoh, sejumlah anggota DPRD Bali yang memilih tidak menandatangani formulir kepesertaan BPJS Kesehatan, sebagaimana dimuat harian Kompas (22/01). Mereka menolak menjadi peserta BPJS Kesehatan karena gengsi dan fasilitas JKN yang tidak memadai. Hal ini semestinya tidak terjadi apabila mereka paham SJSN terutama manfaat Jaminan Kesehatan dan konsekuensi penolakan tersebut.

Menolak menjadi peserta JKN bertentangan dengan Undang-Undang. Tegas dimuat dalam UU SJSN maupun UU BPJS, bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Kepesertaan wajib ini dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta, agar bergotong royong menanggung risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnnya atau hilangnya pendapatan, karena sakit. Oleh sebab itu setiap orang tidak terkecuali Anggota DPRD, wajib mendaftarkan diri menjadi  peserta program Jaminan Kesehatan, dengan mengisi formulir kepesertaan  BPJS Kesehatan, menandatanganinya, dan rutin membayar iuran. Perikatan ini lahir karena Undang-Undang, karenanya bersifat imperatif bagi setiap orang, tak terkecuali anggota Dewan.

Mengingkari Sumpah Jabatan

Anggota DPRD yang menolak menjadi peserta JKN, telah mengingkari sumpah jabatannya. Mereka telah bersumpah untuk memegang teguh Pancasila, UUD, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. UU SJSN dan UU BPJS termasuk peraturan perundang-undangan yang saat ini memberlakukan kepesertaan wajib Jaminan Kesehatan. Anggota DPRD wajib mengikutinya, jika tidak, maka telah mengikari sumpahnya untuk memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengikari sumpah jabatan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan moral, yang tidak pantas dilakukan oleh Anggota Dewan yang terhormat. Mereka seharusnya berdiri paling depan dalam mematuhi Undang-Undang agar dapat dijadikan suri teladan masyarakat. Terutama, teladan bergotong royong menanggung risiko karena sakit, sesuai prinsip kegotong-royongan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Gengsi dan Fasilitas Kurang Bukan Alasan

Semua orang sama di depan hukum, tidak ada yang diperlakukan istimewa, terlebih dalam negara hukum yang demokratis. UU SJSN dan UU BPJS dengan peraturan pelaksanaannya membuka peluang bagi peserta yang ingin memperoleh pelayanan lebih baik dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau dengan membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas pelayanan, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) UU SJSN.

Karenanya, gengsi dan fasilitas JKN yang kurang memadai semestinya tidak dijadikan alasan menolak menjadi Peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah menyiapkan skema Coordination of Benefit (CoB). Skema ini, memberi peluang bagi peserta yang menginginkan manfaat tambahan dari manfaat Jaminan Kesehatan, seperti  pelayanan non-medis naik kelas perawatan, mendapatkan perawatan lanjutan eksklusif dan bisa berobat ke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Manfaat tambahan ini diberikan badan penjamin lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam skema CoB tersebut.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Anggota DPRD Tolak Daftar Peserta BPJS Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/opini/anggota_dprd_tolak_daftar_peserta_bpjs_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website