jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - 10 Tahun Akreditasi Rumah Sakit

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari 31 May 2019

Menelusuri 10 tahun jejak akreditasi RS sejak diundangkannya UU Rumah Sakit di era pra-JKN pada tahun 2009 hingga kondisi terkini lima tahun penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan. Hiruk pikuk akreditasi rumah sakit dan penyelenggaraan JKN merebak sejak awal tahun 2019, ikuti kronologi pelaksanaan ketentuan akreditasi rumah sakit di bawah ini.

Kronologis Pra-JKN [2009-2013]

Ketentuan wajib akreditasi rumah sakit di era Pra-JKN terbit lima tahun pasca pengundangan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang diundangkan pada 19 Oktober 2004.  Pelaksanaan Program JKN mundur hingga awal tahun 2014 sehingga memberi keleluasaan waktu untuk melaksanakan akreditasi rumah sakit secara bertahap selama 4 tahun (2010-2013). 

1. Akreditasi Rumah Sakit diatur dalam UU Rumah Sakit tahun 2009

Akreditasi rumah sakit untuk pertama kali diatur dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang diundangkan pada 28 Oktober 2009.   UU Rumah Sakit tahun 2009 mengatur bahwa akreditasi RS adalah suatu pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit.  Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala, yakni paling  kurang setiap tiga tahun sekali. Hal ini berarti, bahwa akreditasi rumah sakit telah diwajibkan sejak lima tahun sebelum BPJS Kesehatan menyelenggarakan JKN pada 1 Januari 2014.

2. Akreditasi Rumah Sakit terintegrasi dengan perizinan operasional mulai tahun 2010

Tiga bulan setelah UU Rumah Sakit diundangkan,  tepatnya pada 27 Januari 2010 Menkes Dr. Endang Sedyaningsih menetapkan bahwa pelaksanaan akreditasi rumah sakit terintegrasi dengan perizinan operasional rumah sakit.  Setiap RS yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi (Pasal 10 ayat (1) Permenkes No. 147 Tahun 2010).  Ketentuan ini dilaksanakan bertahap dan dimulai pada RS yang telah mendapatkan izin operasional dan beroperasi minimal dua tahun (Pasal 3 ayat (7) Permenkes No. 12 Tahun 2012). 

Empat tahun berikutnya, Menkes Dr. Nafsiah Mboi  menerbitkan Permenkes 56 Tahun 2014 dalam rangka menyempurnakan ketentuan perizinan dan klasifikasi RS yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam Permenkes 147 Tahun 2010 (Perizinan RS) dan Permenkes 340 Tahun 2010 (Klasifikasi RS). Permenkes ini mengharuskan setiap RS yang telah mendapatkan izin operasional untuk diregistrasi dan diakreditasi [Pasal 76 ayat (1)]. Urgensi akreditasi pun diperkuat dengan ditetapkannya akreditasi RS sebagai syarat perpanjangan izin operasional RS [Pasal 76 ayat (2)].

3. Akreditasi 8 bulan menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan, 2013

Menkes Dr. Endang Sedyaningih sudah terlebih dahulu memandang urgensi akreditasi RS dengan mutu pelayanan JKN.  Keseriusan beliau terlihat dalam batas waktu bagi seluruh rumah sakit yang telah berizin dan beroperasi 2 tahun, harus sudah terakreditasi paling lambat pada 13 April 2013 atau setara dengan  delapan bulan menjelang penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014 (Ketentuan Peralihan, Pasal 20 Permenkes No. 12 Tahun 2012).

Kronologis Era JKN [2014-2019]

Batas waktu wajib akreditasi rumah sakit menjelang pelaksanaan JKN tidak tercapai dan berlanjut hingga kini.  Selama 5 tahun penyelenggaraan JKN (2014-2019), pelaksanaan wajib akreditasi rumah sakit penuh toleransi.  Pada tahun 2019, dari 2853 rumah sakit yang teregristasi di Kementerian Kesehatan, 2177 rumah sakit telah terakreditasi dan masih 676 rumah sakit yang belum terakreditasi. Untuk mendekatkan akses Peserta JKN kepada rumah sakit, terpaksa BPJS Kesehatan membeli pelayanan kesehatan bagi mereka tanpa mempersyaratkan hasil akreditasi mutu pelayanan rumah sakit. Namun, BPJS Kesehatan tidak ingin memperpanjang batas toleransi sehingga ketegangan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit tak terhindarkan.  BPJS Kesehatan menggunakan “purchasing power nya” untuk menghentikan kerjasama dengan rumah sakit yang tidak terakreditasi atau yang tidak memperpanjang akreditasinya.

1. Perpanjang Toleransi Akreditasi Rumah Sakit, 2017

Setelah tenggat akreditasi rumah sakit terabaikan hampir selama 5 tahun (2012-2017), Menteri Kesehatan Dr. Nafsiah Mboi menetapkan kembali batas waktu akreditasi rumah sakit dengan   mencabut Permenkes No. 12 Tahun 2012 dan menggantinya dengan  Permenkes No. 34 Tahun 2017.  Batas toleransi wajib akreditasi memanjang hampir 6 tahun, dari semula selambat-lambatnya pada 13 April 2013 menjadi pada 27 Juli 2019.

2. Kompromi Mutu JKN dalam Permenkes, 2014-2019

Wajib akreditasi hendak ditegakkan melalui penyelenggaraan JKN.  Menteri Kesehatan, Ibu Nafsiah Mboi, menetapkan akreditasi  dalam Pasal 7 huruf b angka 6 Permenkes 71/2013 sebagai salah satu persyaratan kontrak dengan BPJS Kesehatan.  Tenggat akreditasi paling lambat 1 Januari 2017, dua tahun lebih cepat daripada ketentuan dalam Permenkes 34/2017. 

Pemberlakuan wajib akreditasi melalui JKN juga tidak sepenuhnya tercapai. Kembali Menkes merevisi peraturan untuk mengulur  waktu bagi rumah sakit. Ibu Menkes Nila Farida Moeloek menambah waktu lima tahun dari batas waktu sebelumnya pada 1 Januari 2017 menjadi 8 Januari 2021 melalui Pasal 41 ayat (3) Permenkes No. 99 Tahun 2015.  Penguluran batas tenggat akreditasi mencapai 12 tahun sejak UU Rumah Sakit diundangkan pada tahun 2009.  Menkes menghimbau Gubernur, Walikota, Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan akreditasi rumah sakit.  Melalui surat edaran (No. 3982/2017), Ibu Nila mengingatkan bahwa paling lambat 1 Januari 2019 seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.

BPJS Kesehatan tidak ingin memperpanjang kompromi mutu pelayanan kesehatan  di rumah sakit. Hingga akhir April 2019, BPJS Kesehatan telah memutus kerja sama dengan 52 RS yang habis masa akreditasinya dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meneruskan kerja asma dengan RS yang tidak memiliki sertifikat akreditasi selamat-lamatnya pada 30 Juni 2019.  Pemutusan kontrak kerja sama antara RS dengan BPJS Kesehatan berbuntut kisruh.  Menyikapi pemutusah kontrak tersebut, Komisi IX DPR RI menggelar dialog publik dan mendesak Kementerian Kesehatan, KARS, BPRS, dan seluruh asosiasi RS untuk berkomitmen memenuhi tenggat waktu pemenuhan akreditasi RS paling lambat 30 Juni 2019.

 

No alternative text description for this image

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
10 Tahun Akreditasi Rumah Sakit
http://www.jamsosindonesia.com/opini/10_tahun_akreditasi_rumah_sakit
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website