jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - 100 Hari (Terakhir) Reformasi Jamsos

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 01 November 2013

Seratus hari tak ada dalam agenda reformasi jaminan sosial Indonesia, tetapi angka ini menjadi acuan penting tatkala Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) semakin mendekati hari pertama pelaksanaannya pada 1 Januari 2014.  Setelah SJSN gagal diimplementasikan pada 19 Oktober 2009, lalu diberi perpanjangan waktu oleh Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) hingga 31 Desember 2013, seratus hari terakhir menjadi masa kritis pertanda berhasil atau gagal reformasi jaminan sosial di Indonesia. Penghitungan mundur 100 hari dimulai Minggu (22/9) hingga selesai pada 31 Desember 2013.

Masa Kritis

Terminologi “Seratus Hari Reformasi Jaminan Sosial Indonesia” bukanlah dimaknai sebagai pembenahan kilat anomali penyelenggaraan jaminan sosial Indonesia. Melainkan ia bermakna aksi cepat penyelesaian  serangkaian agenda reformasi jaminan sosial yang terbengkalai selama sembilan tahun, sejak pengundangan UU SJSN pada tahun 2004.  Seratus Hari Reformasi Jaminan Sosial Indonesia adalah tenggat bagi Presiden SBY untuk membuktikan kesungguhannya dalam melaksanakan amanat UUD NRI Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Periode ini menjadi kesempatan terakhir bagi Presiden SBY serta Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) untuk membuktikan kepatuhannya pada UU SJSN dan UU BPJS.  Masih tersisa tiga batas waktu yang belum terlewati yaitu 25 November 2013, 31 Desember 2013, dan 1 Januari 2014.

25 November 2013 adalah batas waktu untuk menyelesaikan seluruh PerPel tentang kelima program jaminan sosial, yaitu program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian,  berikut PerPel terkait pengoperasian BPJS. 

Masih terdapat 17 perintah UU SJSN dan 16 perintah UU BPJS yang harus diundangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (PerPres).  Ketigapuluh tiga perintah tersebut dapat dirumpunkan menjadi paling kurang 7 PP dan 5 PerPres. Keduabelas PerPel tersebut mengatur seluruh spektrum teknis penyelenggaraan jaminan sosial yaitu hak, kewajiban, dan prosedur perolehan hak dan pemenuhan kewajiban peserta akan program jaminan sosial, penegakan kepatuhan, serta tatakelola organisasi BPJS dan tatakelola aset jaminan sosial. 

31 Desember 2013 adalah waktu pembuktian akuntabilitas Pemerintahan KIB-II dalam menuntaskan transformasi struktural badan penyelenggara jaminan sosial.  Pemerintah dituntut untuk mampu menutup dan membubarkan PT Jamsostek dan PT Askes dengan aman. Tanpa ada kekacauan di dalam tubuh kedua Persero tersebut, karena seluruh karyawan beserta direksi dan komisaris bersepakat dengan peralihan.  Tidak ada sengketa dengan Peserta karena perlindungan jaminan sosial tetap berlangsung.  Terakhir, tidak ada sangkaan korupsi kepada komisaris dan direksi  karena Pemerintah menyediakan ketetapan-ketetapan yang rinci dan operasional untuk pengalihan aset, liabilitas, hak dan kewajiban Persero Askes kepada BPJS Kesehatan, begitu pula Persero Jamsostek kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, 1 Januari 2014 adalah indikator kesungguhan Pemerintahan SBY dalam mendirikan dan mengoperasikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  Pada hari itu, masing-masing BPJS akan mendapatkan alokasi dana awal paling banyak 2 triliun Rupiah dan Pemerintah mengesahkan laporan keuangan pembuka. 

Cegah Warisan Bencana

Masih terekam dalam ingatan kita sebuah peristiwa peradilan jaminan sosial yang amat langka, terlebih berlangsung di sebuah negara yang berasaskan kesejahteraan.  Sembilan bulan pasca pelantikan (10/6-2010), Presiden, Wapres, dan delapan Menteri KIB-II serta Ketua DPR (2009-2014) terseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Malang tak terelakkan, mereka duduk sebagai Tergugat dan harus berhadapan dengan warga Negara yang diwakili oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).  Pemerintah dan Wakil Rakyat harus membuktikan bahwa pendahulu-pendahulunya yang tergabung di KIB-I dan DPR periode 2004-2009 melaksanakan amanat konstitusi dan melaksanakan UU SJSN mulai 19 Oktober 2009. 

Peradilan berjalan cepat dan keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat bulat.  Tiga Hakim yang diketuai Ennid Hasanudin dan dua anggotanya, Supraja dan Supawi memutuskan bahwa Pemerintah dan DPR lalai melaksanakan reformasi jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU SJSN.  Ketiganya menghukum Kepala Pemerintah beserta Kabinetnya dan Wakil Rakyat untuk ‘segera’ melaksanakan UU SJSN. Majelis Hakim memerintahkan tiga langkah implementasi UU SJSN, yaitu pengundangan UU BPJS, pembentukan peraturan pelaksanaan (PerPel) UU SJSN, dan penyesuaian PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri dan PT Taspen terhadap UU SJSN.

Gugatan warga negara tersebut adalah sebuah fenomena menarik di ranah hukum dan politik di tanah air.  Pemerintah dan Wakil Rakyat yang baru dilantik dan baru menjabat mewarisi dosa pendahulunya sehingga pantas untuk diadili dan dihukum oleh Rakyat melalui putusan hakim.  Pelajaran berharga bagi para kandidat Presiden dan Wakil Rakyat untuk mulai mencermati kebijakan pendahulunya dan memperhitungkan konsekuensi yang akan dihadapi saat menjabat nanti.

Penyelesaian agenda reformasi jaminan sosial akan mencegah terjadinya bencana sosial.  Kehadiran Negara saat warganya mengalami sakit atau cacat, menjalani kehidupan di usia pensiun, atau ditinggal mati oleh kepala keluarga diwujudkan dalam penyediaan pelayanan kesehatan seumur hidup, pemberian santunan saat tidak mampu bekerja, dan pensiun berkala untuk pensiunan, janda/dudanya dan anak-anak yatim/piatunya.  Negara hadir sebagai regulasi yang mendasari solidaritas publik untuk mendanai dan menyelenggarakan program jaminan sosial.  Negara juga hadir dalam bentuk dana untuk membayarkan iuran jaminan sosial bagi fakir miskin dan penyehatan keuangan BPJS.

Presiden Pimpin Langsung

Kegamangan Penguasa Publik dan  pertentangan kepentingan mengilustrasikan kerumitan refomasi jaminan sosial selama sembilan tahun terakhir.  Kata sepakat sulit diperoleh, para pemangku terjebak dalam diskusi yang berlarut-larut.  Sementara itu, Penguasa Publik tak kunjung memberi arahan dan visi yang tegas, ke mana reformasi jaminan sosial akan berlabuh.

Kondisi ini harus diakhiri segera.  Kehadiran Presiden sangat dinanti.  Berbagai instrumen hukum dinanti para pelaku reformasi jaminan sosial untuk melaksanakan transformasi kelembagaan dan untuk memobilisasi dukungan publik.

Ketersediaan instrumen hukum yang lengkap dan operasional menjadi prasyarat utama implementasi SJSN. Sebagaimana diutarakan oleh Marc J. Robert “suatu negara dapat menyelenggarakan jaminan sosial, tetapi negara akan bangkrut kecuali tersedia regulasi yang efektif memaksa penduduk untuk mendaftar dan membayar iuran.”  Sebaliknya, penduduk akan mendukung penyelenggaraan jaminan sosial bila tersedia regulasi tegas mengatur hak dan kewajibannya, serta manfaat yang dijanjikan dapat segera dinikmati.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
100 Hari (Terakhir) Reformasi Jamsos
http://www.jamsosindonesia.com/opini/100_hari_terakhir_reformasi_jamsos
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website