x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Penyelenggara Jaminan Sosial

24 Januari 2013

Siapa Saja yang Jadi Prioritas Peserta SJSN?

Jakarta, Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang rencananya mulai diimplementasikan awal 2014 mewajibkan para pesertanya membayar iuran. Layaknya subsidi silang, besaran yang dibayarkan pesertanya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu.

Dalam program itu, warga yang mampu memberikan iuran kepada Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) beberapa persen dari penghasilannya. Sementara itu, warga yang tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sakit dapat dibiayai oleh BPJS dengan catatan membayar iuran ketika telah memperoleh penghasilan.

Lantas, siapa sajakah yang menjadi prioritas utama peserta SJSN?

"Prioritas peserta Jamkesnas adalah Pegawai Negeri Sipil dan perusahaan swasta lainnya," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Drg. Usman Sumantri saat diskusi SEHATi Bicara di Resto Harum Manis, Jl KH Mas Mansyur, Karet, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013).

Menurut Drg. Usman terdapat 4 peserta prioritas yang akan dijadikan peserta Jamkesnas. Mereka adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS yang sebelumnya menggunakan PT Askes akan berubah menjadi badan publik bernama BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi nantinya Jamkesmas akan pindah ke BPJS. Jamkesda akan tetap ada, namun mengikuti perkembangannya nanti Jamkesda dimungkinkan akan hilang dan masuk ke Jamkesnas," kata Drg. Usman.

2. TNI-Polri

TNI-Polri yang berjumlah sekitar 2,4 juta akan turut menjadi peserta Jamkesnas. Namun besar iuran masih belum dapat ditentukan. Drg. Usman mengatakan akan memperbaiki infrasturktur dan pelayanan kesehatan yang ada apabila program ini telah berjalan.

"Beberapa di antaranya tengah dibahas dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk di antaranya adalah peningkatan infrastuktur layanan kesehatan. Bersama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dalam menyiapkan Rumah Sakit (RS) Pratama untuk memperluas akses kesehatan, dan membangun Puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit baru," kata Drg. Usman.

Sementara itu, Puskesmas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat akan diperbaiki. Akan diupayakan pula pengaliran air dan listrik selama 24 jam di Puskesmas, penyediaan kekurangan tempat tidur di RS, serta kesiapan teknologi dan tenaga medis diberbagai klinik, Puskesmas, dan rumah sakit.

3. Tenaga Kerja Pemegang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

JPK Jamsostek merupakan program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien.

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun akan lebih diupayakan mengajak warga untuk memeriksakan diri ke klinik atau puskesmas terdekat ketika sakit, sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit besar untuk penyakit tertentu.

"Infrastruktur dan pelayanan di klinik dan puskesmas akan diperbaiki dengan minimal terdapat tiga dokter jaga setiap harinya. Peserta tidak perlu ke rumah sakit ketika sakit, peserta baru akan dirujuk bila dalam kondisi darurat (emergency) atau berdasarkan rujukan dari dokter jaga dari puskesmas," kata Usman.

4. Karyawan Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta dapat mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, di tempat yang sama menyebut besaran iuran yang nantinya akan dibayarkan peserta sekitar 5 persen berdasarkan perhitungan rata-rata nasional iuran yang disetorkan karyawan pada Jamsostek sebelumnya.

"Rata-rata nasional iuran di Jamsostek sekitar 5,6 persen dari gaji, maka dimungkinkan besar iuran bagi peserta non-PBI sebesar 5 persen. Pembagiannya bisa saja 3-2, 3 persen dibayarkan perusahaan dan 2 persen dibayarkan individu. Namun, hal ini masih belum tuntas dibahas oleh para pengusaha dan buruh," kata Hasbullah.

Di tahun pertama SJSN diharapkan melayani sekitar 140 juta penduduk yang terdiri dari kelompok masyarakat miskin, PNS, TNI, Polri, pensiunan berserta keluarga, serta pegawai swasta dan keluarga yang telah mengikuti asuransi yang dikelola swasta.(vit/vit)

Sumber: Detik Health

Follow Kami di:

Komentar
Email*
Nama
Website
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas