x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Penyelenggara Jaminan Sosial

29 Nopember 2012

REPORTASE PELUNCURAN PETA JALAN MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2012-2019

Kamis, 29 November 2012, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono secara resmi meluncurkan Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019. Peluncuran ini ditandai secara simbolis melalui penyerahan buku Peta Jalan JKN kepada sembilan perwakilan dari daerah dan penandatanganan piagam peluncuran Peta Jalan JKN 2012-2019.

Acara yang berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, terselenggara atas kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, DJSN, Kementerian Kesehatan RI, GIZ, Ausaid, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Acara ini dihadiri oleh 770 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, dinas dan lembaga terkait baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 disusun dan diluncurkan dalam rangka mempersiapkan dan mendukung BPJS Kesehatan untuk beroperasi tepat pada waktunya. Selain itu, digunakan sebagai pedoman agar langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dalam mewujudkan jaminan kesehatan dan pencapaian jaminan kesehatan semesta (universal coverage) pada tahun 2019. Peta Jalan ini pada dasarnya berisi langkah-langkah terpadu dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sesuai prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Menko Kesra dalam keynotes speech-nya, menyampaikan bahwa peta jalan ini menjadi instrumen koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang kesehatan, untuk memberi akses pelayanan bagi seluruh penduduk Indonesia. DJSN ditugaskan untuk terus melakukan sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pencapaian kepesertaan jaminan kesehatan semesta. Selain itu disampaikan pula, terdapat tiga hal penting yang ada dalam pembahasan Peta Jalan JKN 2012-2019, yaitu perluasan kepesertaan, perluasan paket manfaat dan besaran iuran.

Acara peluncuran ini menghadirkan enam pembicara yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, Menteri Kesehatan, Kepala Bapepam LK, Dirut PT Askes (Persero) dan Direnbang PT Jamsostek (Persero) dan ditutup oleh Wakil Menteri Kesehatan. Dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa permasalahan sistem perlindungan sosial yang ada saat ini adalah pengelolaan yang masih terfragmentasi, cakupan yang terbatas dan benefit yang beragam.

Oleh karena itu, SJSN merupakan upaya untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, masalah kemiskinan, pemenuhan hak konstitusional dan menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi warga negara. Sedangkan Ketua DJSN dalam pemaparannya menginformasikan bahwa RPP Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah selesai dirumuskan dan telah mendapat persetujuan para menteri terkait untuk mendapatkan pengesahan oleh Presiden RI. Dalam RPP PBI disebutkan bahwa yang menjadi PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan yang belum tuntas yaitu terkait besarnya iuran bagi PBI dan pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan/atau pekerja termasuk besarannya karena belum mendapatkan kesepakatan bersama.

Menteri Kesehatan mengatakan bahwa Peta Jalan ini merupakan pedoman dalam penyiapan dan pentahapan pelaksanaan JKN, serta pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan pun mengajak seluruh komponen pembangunan bidang kesehatan di Indoesia untuk secara bersama-sama mewujudkan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat dan produktif.  

Sedangkan, Kepala Bapepam LK yang diwakili oleh Kepala Biro Asuransi, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung penyediaan anggaran untuk implementasi JKN. Peran pemerintah dalam mendukung implementasi UU SJSN dan UU BPJS adalah melaksanakan kewajiban sebagai pemberi kerja dan pembayar iuran untuk PBI, pengadaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis, sosialisasi, regulasi, serta monitoring dan evaluasi sistem.

Pembicara lainnya yaitu Dirut PT Askes (Persero) menyampaikan bahwa PT Askes (Persero) siap dan sedang mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Tantangan terberat saat implementasi SJSN adalah keberlanjutan program itu sendiri sehingga BPJS harus mengelola program secara pruden dan efisien, sebagai badan hukum publik. Senada dengan Dirut PT Askes (Persero), Direnbang PT Jamsostek (Persero) juga menyatakan kesiapan Jamsostek untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk dalam pengalihan program JPK kepada BPJS Kesehatan.

Cakupan pengalihan JPK meliputi kepesertaan, iuran dan jaminan, sosialisasi UU dan Perpres, serta jejaring pelayanan JPK. Tercatat ada sekitar 5.884.528 jiwa peserta (data tahun 2011) yang akan dialihkan kepesertaannya dan akan bertambah lagi karena sebelum BPJS Kesehatan beroperasional, PT Jamsostek (Persero) akan terus melakukan penambahan kepesertaan baru program JPK.

Sambutan penutupan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI menandai selesainya acara peluncuran Peta Jalan JKN 2012-2019. Dalam sambutannya, Wamenkes menyatakan dukungannya terhadap Peta Jalan JKN 2012-2019 sebagai kebijakan Pemerintah.

Peluncuran Peta Jalan JKN 2012-2019 juga dihadiri oleh sejumlah jurnalis media massa. Pada kesempatan pers conference, Menko Kesra yang didampingi oleh Ketua DJSN, Menteri PPN/Kepala Bapenas dan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI,  menyampaikan bahwa SJSN tidak semata-mata terkait pengumpulan dana tetapi juga pengumpulan risiko.

Selanjutnya, Menko Kesra juga mengatakan bahwa dirinya akan segera melaporkan peluncuran dokumen Peta Jalan JKN 2012-2019 kepada Presiden RI. Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Bappenas akan menggodok anggaran untuk mendukung pembiayaan JKN mulai awal tahun 2013. Dirjen BUK Kemenkes RI menjelaskan bahwa pada saat BPJS Kesehatan beroperasi, dipastikan tidak ada lagi Puskesmas yang rusak berat agar masyarakat puas menggunakan fasilitas kesehatan. (HAL, Set.DJSN, 2012)

Sumber: DJSN

Follow Kami di:

Komentar
Email*
Nama
Website
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas