x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Penyelenggara Jaminan Sosial

19 Februari 2014

Prosedur BPJS Dinilai Ribet

PEGAWAI negeri sipil (PNS) menilai pelayanan kesehatan di era program Asuransi Kesehatan (Askes) lebih baik ketimbang dipegang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini. Kesimpulan itu diambil lantaran semakin repotnya PNS memperoleh layanan kesehatan.

“Perubahan tanggungan kesehatan PNS dari Askes jadi BPJS menyebabkan kerisauan di kalangan PNS,’’ ujar Sekjen Kementerian Dalam

Negeri Diah Anggraeni seusai membuka sosialisasi program Jamin an Kesehatan Nasional kalangan PNS Kemendagri, di Jakarta, kemarin.

Contoh yang sering dikeluhkan PNS ialah soal durasi berobat di puskesmas karena butuh waktu lama akibat antrean yang panjang. Ini membuat banyak PNS telat datang ke kantor lantaran proses berobat umumnya memakan waktu hingga 4-6 jam.

Kejadian itu, tidak pernah terjadi di era Askes. Sebab, untuk pelayanan kesehatan primer di masa sebelumnya, dapat dilakukan di poliklinik kantor masing-masing.

Saat di Askes pun keluarnya surat rujukan dari poliklinik di setiap kementerian amat mudah. Saat ini, PNS harus bolak-balik antara puskesmas dan rumah sakit (RS) untuk mengurus rujukan.

Hal lain yang kerap dikeluhkan adalah pelayanan pemberian obat untuk pasien dengan penyakit kronis. Kendala itu kerap dikeluhkan PNS yang telah pensiun.

Dahulu untuk penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain, pasien tidak perlu bolak-balik puskesmas dan RS, sekadar untuk meminta rujukan sebagai syarat mengambil obat. Itu terjadi lantaran pemberian obat penyakit kronis rerata diberikan hanya tiga hari. “Padahal dulu diberikan untuk rentang waktu 1-3 bulan,'' papar Diah.

Senada, Kepala Pusat Poliklinik Pusat Kemendagri Etty Sri Ismuhadiyati minta agar rujukan bagi PNS bisa dilakukan di poliklinik setiap kantor kementerian. “Ini perlu agar PNS efektif bekerja.'' Kurang sosialisasi Saat mengomentari itu, Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Purnawar man Basundoro mengakui pihaknya banyak mendapatkan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan JKN. Keluhan itu di antaranya untuk pelayanan obat, khususnya obat kronis dan kemoterapi.

“Adanya keluhan itu akibat sosialisasi yang minim.’’ Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menkes Nomor HK/Menkes 32/1/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tingkat I (Puskesmas) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit). Surat edaran itu diharapkan menjadi solusi terhadap peresepan obat kronis dan kemoterapi.

Dalam surat edaran itu disebutkan, obat penyakit kronis dapat langsung diberikan untuk 30 hari. Apabila kondisinya telah stabil, pasien dapat mengikuti program rujuk balik.

Adapun obat kemoterapi, talasemia, dan hemofilia dapat diberikan di fasilitas kesehatan tingkat III atau II, dengan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan serta kompetensi sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, dahulu PT Askes menggunakan pola daftar plafon harga obat (DPHO), dan apabila rumah sakit kehabisan obat, pasien bisa membeli resep obat itu di apotik luar, kemudian diklaim ke PT Askes. “Sistem pada JKN sekarang berbeda dengan Askes.

Dalam paket Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs), pelayanan medik serta obat mengacu pada Formularium Nasional (Fornas). Fornas adalah daftar obat yang disusun Kemenkes berdasarkan bukti ilmiah. Jadi ini lebih memudahkan pasien.'' (H-2) cornel @mediaindonesia.com

Sumber: Media Indonesia Epaper

Follow Kami di:

Komentar
Email*
Nama
Website
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas