JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu membentuk sistem informasi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Sistem itu dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi sehingga pelayanan kesehatan berjalan maksimal.

”Selama ini, informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sampai ke masyarakat sangat minim. Padahal, tanpa informasi memadai, pelayanan sulit dilakukan,” kata Direktur Eksekutif Medialink Ahmad Faisol dalam temu media, di Jakarta, Kamis (25/7). Medialink adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang keterbukaan informasi.

Seperti diketahui, JKN merupakan asuransi sosial kesehatan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kepesertaan JKN bersifat wajib bagi warga Indonesia. Warga yang mampu harus membayar iuran dan iuran penduduk miskin dibayar pemerintah. Program dimulai 1 Januari 2014.

Program JKN melibatkan 17 kementerian dan lembaga pemerintah, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pelaksana program itu adalah BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes.

Faisol mengatakan, berkaca dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah, ketiadaan sistem informasi terpadu membuat masyarakat sulit mendapat pelayanan kesehatan. Berdasarkan pantauan Medialink di sejumlah desa pada 2010, warga miskin yang belum terdaftar dalam dua program itu tak tahu cara mendaftar menjadi peserta.

Perlu inpres

Untuk itu, perlu sistem informasi terpadu yang dikelola satu lembaga. Menurut Faisol, sistem itu idealnya dikelola Kemkominfo yang berpengalaman melakukan sosialisasi program pemerintah. Kementerian dan lembaga lain diwajibkan memasok informasi ke Kemkominfo.

Di sisi lain, Direktur Komunikasi Publik Kemkominfo Tulus Subardjono menyatakan, sistem semacam itu tak bisa serta-merta dilakukan karena perlu landasan hukum kuat. ”Untuk menjalankan sistem itu, setidaknya perlu inpres,” ujarnya.

Tulus menambahkan, sistem informasi itu sebenarnya bisa dikelola sendiri oleh BPJS Kesehatan. Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tiap badan publik harus membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). ”BPJS Kesehatan seharusnya membentuk PPID untuk melayani warga yang butuh informasi,” kata Tulus.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menyatakan, sistem informasi terpadu JKN harus memuat sejumlah informasi penting, misalnya soal kepesertaan dan iuran. Informasi kepesertaan mencakup daftar peserta dan mekanisme pendaftaran, informasi iuran meliputi proporsi yang harus dibayar pekerja dan pengusaha, serta informasi terkait paket manfaat. (K02)